Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PUTUSAN VERSTEK DI MAHKAMAH SYAR’IYAH IDI Dian Saputra Saputra; Jamaluddin Jamaluddin; Yulia Yulia
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 9, No 2 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v9i2.4799

Abstract

Putusan verstek seringkali menimbulkan aspek tidak baik bagi perempuan dan anak pasca perceraian. Penelitian bertujuan mengkaji perlindungan hak perempuan dan anak, upaya yang dilakukan dan kebijakan hakim memutuskan perkara verstek. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Bahan hukum primer dan sekunder menjadi bahan utama serta data primer diperoleh dengan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan perempuan dan anak dalam putusan verstek sangat rendah disebabkan tidak adanya tuntutan hak dari perempuan. Perempuan jarang melakukan upaya untuk menggugat kembali berkaitan hak untuk diri dan anaknya pasca perceraian. Kebijakan hakim dengan penggunaan hak ex officio bila perempuan tidak nusyuz.
Kearifan Lokal Penataan Ruang Wilayah Mukim Yang Berkelanjutan Di Aceh T Nazaruddin; Sulaiman; Yulia
Arena Hukum Vol. 15 No. 2 (2022)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.2

Abstract

Until now there has not been an in-depth and comprehensive of spatial planning based on local wisdom as strengthening the specificity of the Aceh region based on Law Number 11 Year 2016 concerning Aceh Government and Qanun No. 4 of 2003 concerning the Mukim Government. The purpose of this study is to analyze the local wisdom of spatial planning for sustainable settlements in Aceh. This research is a normative-supported empirical law study. The results showed that in the preparation of the Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) the Mukim/mukim was not involved. In fact, information regarding the RTRW documents was never shared with the Imeum Mukim. The results of research in the residential areas of Aceh Besar, Pidie Jaya and North Aceh districts found that generally Mukims submitted the same complaints where Mukim was not informed or involved in the preparation of the RTRW in their area. Mukim’s authority is only limited to the resolution of disputes arising among the residents of the village in the Mukim region.