Riris Nisantika
Universitas Pendidikan Ganesha

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Riris Nisantika; Ni Luh Putu Egi Santika Maharani
Jurnal Locus Delicti Vol 2 No 1 (2021): April, Jurnal Locus Delicti
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.549 KB) | DOI: 10.23887/jld.v2i1.458

Abstract

Taxes are compulsory contributions to the state that are owed by individuals or entities that are compelling based on law, without receiving direct compensation and used for the state’s needs for the greatest prosperity of the people. Tax payments are used to finance state households so that the benefits are felt by the wider community or for the public interest. The film industry is a creative industry engaged in the media, arts and culture. Compared to other creative industry sectors, the film, video and photography industries have the highest creativity and knowledge capital, as forms of intangible assets. Effectiveness means that the goals that have been planned before can be achieved or in other words, the targets are achieved because of the activity process. With the existence of an open letter and protests by the film industry, it has resulted in the provision of relief and incentives from the finance minister for entertainment tax, especially for films. The purpose of this study is to determine the arrangements regarding consumer dispute resolution and dispute resolution mechanisms in the Consumer Sengkera Settlement Agency. The research method used is the normative research method. The legal materials used are primary and secondary legal materials and the data analysis technique uses qualitative methods. The results of his research are (1) the settlement of disputes in consumer protection is regulated in Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection which regulates dispute resolution is divided into 2 (two), namely court channels and outside court channels such as negotiation, conciliation, mediation, and others. BPSK as a dispute resolution agency domiciled in the provincial capital, and (2) consumer dispute resolution at BPSK, in Article 15 Paragraph (1) of the Republic of Indonesia's Minister of Industry and Trade Decree No. 350 / MPP / Kep / 12/2001 regarding the implementation of the duties and authorities of BPSK stated that consumers or business actors who feel their rights have been impaired can submit a consumer dispute resolution request to.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING Riris Nisantika; Si Ngurah Ardhya; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i3.51896

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa terkait bagaimana keabsahan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian pinjam meminjam pada financial technology berbasis peer to peer lending dan Bagaimana seharusnya mitigasi risiko dan tanggung jawab penyelenggara terhadap pemberi pinjaman dalam hal terjadinya pinjaman gagal bayar pada financial technology berbasis peer to peer lending. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis pedekatan yang digunakan adalah Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Teknik analisis bahan hukum adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa Adapun keabsahan perjanjian pinjam meminjam pada Fintech berbasi P2P Lending apabila terdapat klausula eksonerasi maka perjajian tersebut dapat batal demi hukum karena bertententangan dengan Pasal 1337 KUH Perdata. Selanjutnya mengenai akibat hukum beberapa aturan seperti Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlundungan Konsumen memberikan sanksi berupa pidana penjara dan denda, sedangkan menurut POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan adapun akibat hukumnya adalah dengan memberikan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, denda, ataupun penutupan usaha. Pengaturan mitigasi risiko Fintech berbasis P2P Lending tercantum dalam BAB V POJK No.77/POJK.01/2016 Dan Mengenai tanggungjawab, dilihat dengan sistem perbankan, penyelenggara P2P Lending tidak jauh beda tugasnya dengan perbankan karena sama sama memperoleh kuasa dari pemberi pinjaman, namun dalam hal tanggungjawab saat berbeda dilapangan. Perbankan akan ikut bertanggungjawab apabila terdapat gagal bayar dengan melakukan penagihan atau sita aset, sedangkan penyelenggara P2P Lending tidak akan ikut bertangungjawab apabila terjadi gagal bayar karena belum adanya aturan yang mengatur hal ini.