I Made Surya Wahyu Arsadi
Universitas Pendidikan Ganesha

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penerapan Pajak Terhadap Industry Pariwisata Di Masa Pandemi Gde Otong Cucumandalin; I Made Surya Wahyu Arsadi
Jurnal Locus Delicti Vol 2 No 2 (2021): Oktober, Jurnal Locus Delicti
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.058 KB) | DOI: 10.23887/jld.v2i2.467

Abstract

Taxes are compulsory contributions to the state that are owed by individuals or entities that are compelling based on law, without receiving direct compensation and used for state needs for the greatest prosperity of the people. Payment of taxes is a manifestation of state obligations and the participation of taxpayers to directly and jointly carry out tax obligations for state financing and national development. The tourism industryis one of the tax contributors in Indonesia, which since the Covid- 19 pandemic, the tourism industry sector has experienced a decline. The drastically reduced number of tourists has certainlyled to a drop in business profitability of tourism business actors,ranging from tour service providers, airlines, hotels, restaurants, to marketplaces that sell tickets for tour trips. It is almost certainthat the tourism sector will be paralyzed until the COVID-19 pandemic subsides. Based on this fact, the researcher wants to examine how the policies issued by the government are related tostabilizing the economy, especially in the tourism industry. The method used in normative legal research is a legal writing method that aims to obtain library legal materials by analyzinglegal materials related to the issues discussed as well as studying the regulations per Invitation related to the issues discussed. Thisresearch is based on general problems in the community which later on by conducting this research provides reading material as an insight into the general public. The data collection techniqueis done by looking for a problem faced by the Indonesian people,especially in the tourism industry which has a large enough burden.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA INTELEKTUAL KARAKTER FIKSI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA I Made Surya Wahyu Arsadi; Si Ngurah Ardhya; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51692

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa karya intelektual karakter fiksi secara independen perlu mendapatkan perlindungan hukum dan masuk ke dalam objek hak cipta. Rumusan masalah yang diajukan yaitu (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap karakter fiksi di Indonesia berdasarkan Undang – Undang no 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? dan (2) Bagaimana perlindungan hukum karakter fiksi di Negara Amerika apabila di bandingkan dengan perlindungan hukum karakter fiksi yang ada di Indonesia? Penelitian ini merupakan perbandingan hukum antara hukum hak cipta yang ada di negara Indonesia dengan hukum yang mengatur tentang karakter fiksi yang ada di negara Amerika. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta karakter fiksi hanya bisa dilindungi jika karakter fiksi tersebut masih menjadi satu kesatuan dengan naskah cerita dan diwujudkan ke dalam karya cipta sinematografi, buku cerita, dan permainan video. Sedangkan negara Amerika dimana peraturan merek dagang, hak cipta, dan hak hukum publisitas mendorong penulis untuk memahami dan mengembangkan karakter fiksi independen dan menawarkannya kepada publik untuk dinikmati dalam berbagai bentuk media dan barang dagangan terkait karakter fiksi.