Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUPERVISI MANAJERIAL DAN AKADEMIK PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH Eddy Basuki; Gunawan
Progresif : Media Publikasi Ilmiah Vol. 4 No. 1 (2016): PROGRESIF : MEDIA PUBLIKASI ILMIAH
Publisher : Universitas Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (140.666 KB)

Penelitian ini bertolak dari urgensitas kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas sekolah dalam membina dan mensupervisi sekolah. Pelaksanaan supervisi ini menjadi penting guna peningkatan kemampuan profesionalitas guru dan peningkatan kualitas pembelajaran melalui proses pembelajaran yang baik serta membantu guru dan kepala sekolah dalam menciptakan lulusan yang dapat dipertanggung jawabkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, yang selanjutnya bertujuan meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan nasional. Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) untuk mengetahui hakikat supervisi akademik, (2) untuk mengetahui teknik supervisi, dan (3) untuk mengetahui pentingnya peningkatan kompetensi pengawas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research (telaah pustaka). Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan: (1) Supervisi (akademik) merupakan kegiatan pembinaan yang direncanakan dengan memberi bantuan teknis kepada guru dan pegawai lainnya dalam melaksanakan proses pembelajaran, atau mendukung proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara efektif. Apa yang selama ini dilaksanakan oleh para Pengawas pendidikan, belum bergeser dari nama jabatan itu sendiri, yaitu sekedar mengawasi; (2) Pengawas pendidikan diharapkan memahami corak lembaga pendidikan yang dilakukan supervisi sehingga didalam melakukan supervisi dapat mengetahui teknik apa yang harus digunakan sehingga tujuan akhirnya dapat dicapai; dan (3) Pentingnya meningkatkan kompetensi pengawas, kepala sekolah, dan guru, karena dengan menguasai kompetensinya para pelaku pendidikan dapat melakukan gerakan perubahan di sekolah .

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK PENDIDIKAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Eddy Basuki; Gunawan Gunawan
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 1 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/.v9i17.626

Meski secara normatif maupun secara yuridis formal pendidikan adalah hak setiap orang baik laki-laki maupun perempuan, namun dalam tataran empiris tidak tereprentasikan secara optimal. Terbukti, perempuan cenderung memiliki kesempatan pendidikan lebih kecil dibanding laki-laki. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin lebar kesenjangannya.Akar masalah kesenjangan pendidikan bagi perempuan berawal dari bias jender dalam pendidikan keluarga oleh orang tua di rumah. Bias jender ini kemudian dilanjutkan oleh pranata pendidikan persekolahan. Komponen-komponen pendidikan di sekolah seperti kurikulum dan proses belajar mengajar, buku teks, ikut serta menciptakan ketidakadilan pendidikan bagi perempuan. Oleh karena itu masyarakat dan juga guru sebagai pengajar dan pendidik perlu memiliki pemahaman dan kesadaran jender sehingga tidak terjadi diskriminasi di dalam pendidikan.Pendidikan yang berkeadilan jender tidak membeda-bedakan akses dan peluang bagi laki-laki maupun perempuan. Islam memberikan peluang untuk berprestasi bagi semua orang baik laki-laki maupun perempuan. Ayat-ayat Al-Qur’an telah mengisyaratkan konsep kesetaraan jender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal.Kata Kunci: Konsep Jender, Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam

PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK Eddy Basuki; Gunawan Gunawan
Progresif : Media Publikasi Ilmiah Vol. 2 No. 1 (2014): PROGRESIF : MEDIA PUBLIKASI ILMIAH
Publisher : Universitas Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.139 KB)

Mengasuh, membesarkan dan mendidik anak merupakan satu tugas mulia yang tidak lepas dari berbagai halangan dan tantangan. Telah banyak usaha yang dilakukan orang tua maupun pendidik untuk mencari dan membekali diri dengan pengetehuan‑ pengetahuan yang berkaitan dengan perkembangan anak

HAK-HAK PENDIDIKAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM Eddy Basuki; Gunawan Gunawan
Progresif : Media Publikasi Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2014): PROGRESIF : MEDIA PUBLIKASI ILMIAH
Publisher : Universitas Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.32 KB)

Meski secara normatif maupun secara yuridis formal pendidikan adalah hak setiap orang baik laki-laki maupun perempuan, namun dalam tataran empiris tidak tereprentasikan secara optimal. Terbukti, perempuan cenderung memiliki kesempatan pendidikan lebih kecil dibanding laki-laki. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin lebar kesenjangannya. Akar masalah kesenjangan pendidikan bagi perempuan berawal dari bias jender dalam pendidikan keluarga oleh orang tua di rumah. Bias jender ini kemudian dilanjutkan oleh pranata pendidikan persekolahan. Komponen-komponen pendidikan di sekolah seperti kurikulum dan proses belajar mengajar, buku teks, ikut serta menciptakan ketidakadilan pendidikan bagi perempuan. Oleh karena itu masyarakat dan juga guru sebagai pengajar dan pendidik perlu memiliki pemahaman dan kesadaran jender sehingga tidak terjadi diskriminasi di dalam pendidikan.

ANALISIS KINERJA PRLAYANAN PUBLIK PADA BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO Eddy Basuki
Progresif : Media Publikasi Ilmiah Vol. 3 No. 2 (2015): PROGRESIF : MEDIA PUBLIKASI ILMIAH
Publisher : Universitas Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.081 KB)

Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah tidak kunjung usai menuai kritik dari masyarakat, hal ini dimungkinkan karena perkembangan kebutuhan pelayanan publik masyarakat berkembang dengan pesat dan disatu sisi pemerintah selaku penyedia pelayanan publik lamban mengantisipasinya sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selaku pelanggan atau user. Perkembangan yang tidak seimbang tersebut mengakibatkan keluhan kekecewaan masyarakat kepada pemerintah atas penyelenggaraan pelayanan publik yang selama ini mereka terima.

KAJIAN KRITIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA Eddy Basuki; Gunawan
Progresif : Media Publikasi Ilmiah Vol. 3 No. 2 (2015): PROGRESIF : MEDIA PUBLIKASI ILMIAH
Publisher : Universitas Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (434.507 KB)

Hasil survei Transparency International yang merupakan organisasi internasional anti korupsi menyebutkan bahwa kepolisian, peradilan, dan parlemen, masih menududuki skor tertinggi dalam korupsi. Ketiga lembaga tersebut tentunya diduduki oleh orang-orang yang berlatar pendidikan memadai, Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan adanya indikasi pola korupsi yang melibatkan kepala sekolah bersama komite sekolah, dan pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan. Analisis kebijakan ini juga bertujuan untuk menjawab kegelisahan dengan realitas yang terjadi saat sekarang. Metode yang dipilih untuk analisis kebijakan pendidikan karakter adalah metode analisis asumsi Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berbasis karakter merupakan sebuah solusi efektif atas berbagai problema dekadensi moral bangsa dewasa ini. Pendidikan karakter diharapkan menjadi sebuah inovasi untuk mengembalikan "ruh" pendidikan yang selama ini mengalami distorsi dan menciptakan insan akademis yang cerdas intelektual, emosional, dan spritual. Bagaimanapun juga, karakter SDM yang kuat adalah modal peradaban bangsa yang unggul.

ANALISIS BIDANG ADMINISTRASI PELAYANAN BAGI MASYARAKAT BERBASIS GOOD GOVERNANCE DI DESA JUGLANGAN KECAMATAN PANJI KABUPATEN SITUBONDO Hasan Muchtar Fauzi; Eddy Basuki
ACTON Vol 18 No 1 (2022): MEI
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Dimulai dari proses permohonan surat keterangan dari Rukun Tetangga (RT). Setelah itu baru diproses di kantor desa Juglangan yang menjadi masalah dan menjadi keluhan masyarakat yaitu proses pelayanan yang rumit. Proses layanan yang kompleks ini juga memperlambat waktu layanan, terutama dalam kondisi pandemi saat ini. Dari segi akademik diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi sumber dan triangulasi pengumpulan data dilakukan untuk mengecek keabsahan data. Dari hasil penelitian ini, good governance menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat didasarkan pada good governance di desa Juglangan, dilihat dari supremasi hukum, akuntabilitas, transparansi, atau keterbukaan, profesionalisme, dan partisipasi. Untuk desa Juglangan, peraturan yang menjadi pedoman belum dilaksanakan secara maksimal, seperti aturan jam kerja bagi aparat desa yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Good governance juga berkaitan dengan akuntabilitas dimana perangkat desa harus memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas-tugas dalam pemerintahan desa untuk memperoleh kinerja perangkat desa yang baik. Tata pemerintahan yang baik telah dilaksanakan secara efektif, terbukti dengan tindakan melaksanakan tugas dengan amanah, meskipun sedikit banyak masih membutuhkan alat untuk mempermudah pelayanan bagi masyarakat. Sudah terlaksana dengan baik jika dikaitkan dengan penyampaian informasi di desa Juglangan. Mudah diterima masyarakat dengan penyampaian informasi melalui kelompok informasi masyarakat (KIM) dan spanduk. Dalam mewujudkan profesionalisme di Desa Juglangan, dukungan kemampuan aparatur desa secara personal, pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, aparatur desa tidak boleh membeda-bedakan siapapun yang mengajukan pelayanan. Sebaliknya, sebagian aparat Desa Juglangan belum memahami teknologi dan dampak waktu dalam penyelesaiannya. Tugas. Sehingga untuk terwujudnya partisipasi di desa Juglangan, ada kesinambungan dan kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat untuk memberikan nilai-nilai positif. Kata kunci: Administrasi Pelayanan, Good Governance

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search