Garuda - Garba Rujukan Digital

Should National Sharia Board be Restructured to Sustain the Development of Economic Sharia in Indonesia? Barlinti, Yeni Salma; Dewi, Yetty Komalasari
Indonesian Journal of International Law
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1187.883 KB)

The economy of Islamic finance has an important role in improving a nation’s economy and has developed rapidly throughout the world including in Southeast Asia. This paper discusses the role of Board of fatwa (and the fatwa itself) within Indonesia governmental structure in order to enhance the economic activities of sharia. The involvement of sharia scholars are needed in the process of regulating economic policies since only few of Indonesian legislators have good understanding in the law of Islamic finance. At the moment, fatwa issued by sharia scholars in economic activities is not legally binding due to its organization structure in Indonesia governmental system. As a result, it creates legal uncertainty not only to business players but more importantly to the society at large on the issue of whether or not the fatwa is mandatory. Therefore restructuring the board of fatwa is a way to provide legal certainty in order to sustain the development of economic sharia in Indonesia as well as in Southeast Asia.

PENGATURAN GIRO WAJIB MINIMUM BANK SYARIAH SEBAGAI SEBUAH INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER DALAM PANDANGAN MAQASHID SHARIAH Arfa Gunawan; Yeni Salma Barlinti
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakTujuan penelitian ini ialah untuk menjabarkan bahwa pengaturan giro wajib minimum bank syariah sebagai sebuah instrumen kebijakan moneter dalam pandangan maqashid shariah. Perbankan syariah sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah salah satu bentuk penggalian potensi dan wujud kontribusi masyarakat islam di Indonesia dalam pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai keadilan, kemanfaaatan, keseimbangan dan keuniversalan (rahmatan lil â€˜alamin). Penelitian ini menggunakan metode metode yuridis normatif. Â Keywords : Pengaturan giro wajib minimum, giro wajib minimum bank syariah, kebijakan moneter dalam pandangan maqashid sharia.Â AbstractThe purpose of this study is to describe that the regulation of the statutory reserve requirement of Islamic banks as an instrument of monetary policy in the view of maqashid shariah. Sharia banking as stated in the explanation of the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking is a form of exploring the potential and form of the contribution of the Islamic community in Indonesia in the development of an economic system based on the values of justice, benefit, balance and universality (rahmatan lil ' naturally). This study uses a normative juridical method.Â Keywords : Minimum statutory reserve regulation, minimum statutory reserve requirement for Islamic banks, monetary policy in the view of maqashid sharia.Â

Harmonization of Islamic Law in National Legal System: A Comparative Study Between Indonesia Law and Malaysian Law Barlinti, Yeni Salma
Indonesia Law Review
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This artcile compares Indonesia legal system. The government legalized Islamic Law in national legislations, which are in effect for Muslim People. To facilitate dispute settlement, there is a relgious court to solve Islamic dispute based on Islamic Law. The Existance of Islamic law in Indonesia and Malaysia has similarity and differentiation. The similarties among others are: the Muslim-majority in both countries pushes the government to put Islamic law into force, Islamic law must be written into consitution or legislation. It is needed to have legal basis when performing Islamic law, the existence of relgious court is very important in dispute settlement related to Islamic Law. The influence of western legal system is very strong in national legal system. Neverheless, the western legal system differs substantially from Islamic legal system, and Islamic law was implemented limitedly based upon western legislation. It was limited to fiamily law. While the differentitaiton are: the way of implementation of western legal system into national legal systemn and the form of legislation. Indonesia has one legislation, which is in effect to all of Indonesia people. On the contrary, Malaysia has many enactments, which are different from one to another in each negeri.

INHERITANCE LEGAL SYSTEM IN INDONESIA: A LEGAL JUSTICE FOR PEOPLE Barlinti, Yeni Salma
Indonesia Law Review
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

As one of Asian countries, Indonesia has varied of cultures and religions. This variety affects positive laws in Indonesia, one of them is inheritance law. Indonesia has three inheritance legal systems, that is, adat inheritance law, Islamic inheritance law, and western inheritance law. Adat inheritance law is a norm of local adat community about inheritance. Islamic inheritance law is a norm of inheritance based on al Qur’an (Islamic holy book) and hadis (words, acts, and silence of Prophet Muhammad PBUH). In Indonesia, there are three schools of Islamic inheritance law, that is, Syafi’i’s (patrilineal) system of inheritance law (Imam Syafi’i is the most influenced school for Indonesian people), Hazairin’s (bilateral) system of inheritance law (Hazairin was Profesor at University of Indonesia had different view from Imam Syafi’i), and Compilation of Islamic Law system of inheritance law (Compilation of Islamic Law is Islamic law written by Indonesian ulama and Islamic experts). The last, western inheritance law is a norm of heritage based on Burgerlijk Wetboek as legal product of Dutch government when occupied Indonesia. All three inheritance legal systems are available for Indonesian people. We are able to know the availability of these systems is from legal cases in the courts, civil court and religious court. On the paper will be explained comparison of three systems of inheritance law, legal subject using the system (personality principle), and implementation of the system in the courts.

Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam Georgina Agatha; Liza Priandhini; Yeni Salma Barlinti
Indonesian Notary Vol 3, No 1 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.059 KB)

Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai perubahan serta penambahan bunyi Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada perubahan besar yang baru terhadap hukum keluarga di Indonesia tersebut, di mana perubahan yang terkait dengan kedudukan anak luar kawin yang dapat diangkat menjadi anak sah. Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan serta mengesahkan bahwa anak luar kawin kini dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya layaknya anak sah, bukan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja, apa bila hal tersebut dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti hukum lainnya. Mengenai pembuktian yang akurasinya tinggi, dapat digunakan pembuktian dengan teknologi, yaitu berupa tes Deoxribo Nucleic Acid, atau yang lebih dikenal dengan sebutan tes DNA. Tes DNA tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang konkret dan sah untuk dapat membuktikan anak luar kawin mempunyai ayah biologis yang sah, dan nantinya anak luar kawin tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat disahkan dan dapat diangkat menjadi anak sah. Apabila anak luar kawin tersebut sudah disahkan menjadi anak sah, maka anak tersebut berhak mendapatkan atau menuntut hak-hak keperdataan dan juga hak-hak lainnya seperti halnya anak sah. Di hukum Islam, mengenai pembuktian menggunakan tes DNA terhadap menentukan nasab seorang anak terdapat berbagai pendapat yang berbeda yang dilontarkan oleh para ulama atau ahli hukum Islam lainnya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pandangan hukum Islam terhadap pembuktian anak luar kawin dalam penentuan nasab dengan menggunakan pembuktian melalui tes DNA dan juga mengenai akibat hukumnya apabila anak tersebut dapat dinasabkan kepada orang tua kandungnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian hukum dengan menggunakan suatu pendekatan berbentuk yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka maupun data sekunder. Hasil analisa adalah, bahwa pembuktian anak luar kawin dengan menggunakan tes DNA di Indonesia menganut pendapat dari Yusuf al-Qaradawi seorang ahli hukum Islam terkemuka di Mesir, yang menyatakan bahwa pembuktian anak dengan menggunakan tes DNA pada istilahiyyah yang merupakan suatu pertimbangan dengan mementingkan suatu kemaslahatan atau tujuan yang baik.Kata kunci: Anak Luar Kawin, Pembuktian, Tes DNA

Analisis Penggunaan Akta Subrogasi dalam Rangka Implementasi Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Yoga Arief Setiawan; Yeni Salma Barlinti
Indonesian Notary Vol 3, No 1 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.296 KB)

Implementasi suatu peraturan perundang-undangan akan memiliki dampak penyesuaian terhadap beberapa aspek. Penyesuaian tersebut sangat berkaitan dengan boleh atau tidaknya suatu perbuatan hukum dilakukan. Dengan berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, hal tersebut menyebabkan Lembaga Keuangan yang bersifat konvensional tidak dapat beroperasi di Aceh, dengan demikian terdapat rencana konversi transaksi konvensional menjadi transaksi berdasarkan prinsip syariah dalam rangka perpindahan nasabah kredit bank konvensional menjadi nasabah pembiayaan bank syariah di Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis yang memberikan perspektif terhadap mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Dalam penelitian ini disebutkan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia memberikan arahan kepada Ikatan Notaris Aceh, bahwa pengalihan utang berdasarkan transaksi non syariah menjadi transaksi syariah tidak dapat dilakukan dengan skema subrogasi. Pada dasarnya, subrogasi berdasarkan prinsip syariah untuk konversi nasabah kredit bank konvensional menjadi nasabah pembiayaan bank syariah dapat dilakukan dengan merujuk pada Fatwa DSN MUI Nomor 104/DSN-MUI/IX/2016 tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Selain itu, terdapat mekanisme lain yang dapat mempengaruhi notaris dalam membuat akta dalam rangka konversi transaksi konvensional menjadi transaksi berdasarkan prinsip syariah dalam rangka perpindahan nasabah kredit bank konvensional menjadi nasabah pembiayaan bank syariah di Aceh. Kata Kunci: Subrogasi, Qanun, Aceh

Aneka Pengaturan Kewarisan Keturunan Saudara Sebagai Ahli Waris Pengganti Saudara Pewaris Angky Anggia Ayu; Yeni Salma Barlinti
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Keberadaan ahli waris pengganti masih menjadi sebuah polemik dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya pengaturan kewarisan keturunan saudara pewaris yang berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian mengenai perbedaan pengaturan kewarisan keturunan saudara sebagai ahli waris pengganti saudara pewaris berdasarkan hukum waris Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan dari ketiga peraturan, beberapa penetapan dan putusan tersebut adalah: (1) keturunan saudara pewaris tidak dapat menjadi ahli waris pengganti dengan alasan adanya pembatasan ahli waris pengganti adalah sampai batas cucu dari garis ke bawah dan adanya saudara laki-laki pewaris yang masih hidup, dan (2) keturunan saudara pewaris dapat menjadi ahli waris pengganti karena memenuhi syarat-syarat sebagai ahli waris yaitu ada hubungan darah, beragama Islam, masih hidup ketika pewaris meninggal.

Hak Asuh dan Nafkah Anak Pasca Perceraian Rahimah Syamsi; Yeni Salma Barlinti
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i10.13004

Dalam masyarakat, seringkali ditemukan suatu perkawinan dilakukan ketika kondisi perempuan dalam kondisi hamil. Perkawinan yang dilakukan tentu diharapkan memberikan kebahagiaan bagi suami, isteri, dan anaknya kelak, sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan itu sendiri. Namun, perceraian tidak dapat dihindari ketika pasangan suami istri itu sudah dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk hidup harmonis. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kedudukan anak yang lahir kurang dari 180 hari setelah tanggal perkawinan atas hak-haknya setelah terjadinya perceraian. Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan pemeliharaan dan pembiayaan anak pasca perceraian dalam tulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Apabila suatu perkawinan putus, ibu dan bapak masih memiliki hak dan kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan anak. Dalam hal pembiayaan anak pasca perceraian, bapak memiliki tanggung jawab untuk membayar biaya pemeliharaan anak sesuai dengan kemampuannya. Jika bapak tidak mampu, maka pengadilan dapat menyuruh ibunya untuk ikut membiayai pemeliharaan anak. Anak yang lahir kurang dari 180 hari setelah tanggal perkawinan adalah anak sah berdasarkan UU Perkawinan. Oleh karena itu, ia berhak atas pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYELENGGARA SECURITIES CROWDFUNDING TERHADAP PEMODAL EFEK BERSIFAT UTANG ATAU SUKUK Indramayu Indramayu; Yeni Salma Barlinti
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 8, No 1 (2022): Published 30 Juni 2022
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v8i1.2075

Technological developments have encouraged the creation of Securities Crowdfunding (SCF) in Indonesia predicted to continue to grow. In contrast to Equity Crowdfunding, Securities that can be offered in SCF can be in the form of Debt Securities or Sukuk (EBUS).Â The broker's performance as the power of attorney of an EBUS Investor can determine the success of the EBUS investment.Â What is the legal relationship between Debt Investor and broker? and what are the legal liability of broker as the Investorâ€™s power of attorney? are the research questions. This research used a doctrinal research with qualitative data analysis. The results showed that the legal relationship between the broker and the EBUS Investor is contractual and legal relationship, in addition to the legal liability that can be requested to broker is contractual liability and tort law. So, if the broker has neglected to do its responsibilities and it causes the EBUS Investor to suffer losses, then the EBUS Investor can sue the broker for a default or a tort law. The Financial Services Authority needs to socialize the concept of brokerâ€™s responsibilities and oversee the implementation of the OJK regulation number 57 of 2020 to provide protection to EBUS investors.Â Keywords : Legal Liability, Securities Crowdfunding, EBUS, Broker and Investors.

PENENTUAN AGAMA PEWARIS DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEWARISAN Sinda, Felicia; Salma Barlinti, Yeni
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p24

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaturan dan penerapan hukum dalam penentuan agama pewaris yang berbeda agama serta mengetahui fakta hukum dalam penetapan 4268/2022 dalam penentuan hak waris terhadap ahli waris yang memiliki perbedaan agama. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan secara analytical approach. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa terhadap nilai-nilai yang berkembang dalam hukum islam, norma-norma yang berlaku termasuk undang-undang tentang kewarisan dan ketentuan hukum agama yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada aturan khusus untuk menentukan agama seseorang yang telah meninggal, penentuan agama pewaris hanya dapat dilakukan berdasarkan informasi dalam kartu identitas pewaris dan atau kesaksian orang lain. Berdasarkan pembuktian dan penemuan fakta hukum dalam perkara Putusan 4268/2022, sehinggaHhakim dapat dibenarkan untuk membatalkan penetapan 1429/2022 dikarenakan pembuktian, kesaksian dan fakta hukum, pewaris merupakan beragama Buddha, sehingga hukum waris yang digunakan adalah hukum pewaris yaitu KUHPerdata. This research aims to find out the regulation and application of law in determining the religion of heirs of different religions and to find out the legal facts in determining 4268/2022 in determining inheritance rights for heirs who have different religions. This research uses the Normative Juridical method with an analytical approach to legislation. This research was carried out by analyzing the values that have developed in Islamic law, applicable norms including laws regarding inheritance and relevant religious law provisions. The results of the research show that there are no specific rules for determining the religion of someone who has died, determining the religion of the heir can only be done based on the information in the heir's identity card and/or the testimony of other people. Based on the evidence and findings of legal facts in the case of Decision 4268/2022, the judge can be justified in canceling decision 1429/2022 because of the evidence, testimony and legal facts, the heir is a Buddhist, so the inheritance law used is the law of heirs, namely the Civil Code.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search