This Author published in this journals
All Journal KERTHA WICAKSANA
Melki Da Gomez
IKIP Muhhamadyah Maumere, Nusa Tenggara Timur

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Eksistensi Peraturan Desa Tentang Sanksi Pencurian (Na’o Norok) dalam Rangka Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka Melki Da Gomez; Rodja Abdul Natsir; Danar Aswim
KERTHA WICAKSANA Vol. 16 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.16.1.2022.57-62

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keberadaan peraturan desa tentang sanksi pencurian (Na'o Norok) dalam rangka ketertiban dan keamanan masyarakat di Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka, dan untuk mengetahui seberapa efektif penerapan peraturan desa tersebut. peraturan desa tentang penerapan sanksi pencurian (Na'o Norok) dalam rangka ketertiban dan keamanan masyarakat di Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder kemudian disajikan dalam bentuk analisis deskriptif dimana data yang dihasilkan dari sumber data primer dan sekunder dideskripsikan dan memberikan gambaran yang sesuai dengan kenyataan di lapangan untuk kemudian menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian membuktikan bahwa pertama, adanya Peraturan Desa tentang penerapan sanksi pencurian (na'o norok) dapat dilaksanakan dan memberikan efek jera terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam hal ini pencurian (na'o norok) norok) sehingga dapat tercipta ketertiban dan keamanan masyarakat dalam hal kepemilikan barang. . Kedua, dengan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2018 pasal 3 ayat (2), ketertiban dan keamanan masyarakat dalam hal kenyamanan kepemilikan barang dapat terjaga, dan permasalahan sosial dapat dihindarkan, dalam hal ini kasus pencurian (na' o norok) karena masyarakat takut dikenakan sanksi adat.