Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.276
P-Index
This Author published in this journals
All Journal CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan KERTHA WICAKSANA Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan Journal Civics and Social Studies Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan SIBERNETIK: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan
Danar Aswim
IKIP MUHAMMADIYAH MAUMERE
Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI DESA RIBANG KECAMATAN KOTING KABUPATEN SIKKA Danar Aswim; Abdullah Muis Kasim; Martha Florita
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 10, No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v10i1.7144

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Desa dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah dan bagaimana efektifitas dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah. Metode penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder Informan yang terlibat dalam penelitian adalah Kepala Desa, Lembaga Adat, Kepala Dusun dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pemerintahan Desa  mempunyai tugas, kewajiban, dan wewenang untuk mendamaikan perselisihan apabila terjadi konflik atau sengketa tanah antara warga Desa. Proses penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di Desa Ribang dinilai kurang efektif, hal ini bisa dilihat dari berita acara kegiatan penyelesaian sengketa kepemilikan tanah dimana tidak adanya persetujuan antara kedua belah pihak dan ingin melanjutkan ketingkat selanjutnya.
PERAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENERAPKAN SANKSI TENTANG PENERTIBAN HEWAN DI DESA PARABUBU KECAMATAN MEGO KABUPATEN SIKKA Danar Aswim; Abdullah Muis Kasim; Osni Osalia Wonga
Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 8, No 1 (2022)
Publisher : Sekolah Tingi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29100/a

Abstract

The research aims to find out the role of the village head and BPD in implementing sanctions on animal control in Parabubu Village, Mego Subdistrict, Sikka Regency To find out the effectiveness of the Village Head and the Village Consultative Agency in implementing animal control sanctions in Parabubu Village, Mego Subdistrict, Sikka Regency. Research methods use descriptive qualitative with data collection methods using through observation, interviews, and documentation. While data analysis uses data reduction analysis, data presentation, and data verivikasi. The results of the study are as follows: The role of the Village Head and BPD in implementing sanctions on animal control in Parabubu Village is carried out in several ways including maximizing the role of the Village Head as a policy maker, rule maker, as a motivator, increasing community participation. The effectiveness of the Village Head and BPD can be said to be effective in implementing animal control sanctions.Keywords: Role of Village Chief, BPD, Public Figure, and Animal Control Sanctions 
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGATASI KONFLIK PERKELAHIAN WARGA AKIBAT MINUMAN KERAS DI DESA AIBURA Danar Aswim; Petrus Kpalet; Theresia Afilanti
Journal Civics and Social Studies Vol 5, No 2 (2021): Volume 5 No 2 Tahun 2021
Publisher : Institut Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31980/civicos.v5i2.1414

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam Mengatasi Konflik Perkelahian Warga akibat Minuman keras dan untuk mengetahui efektivitas Peran Pemerintah Desa dalam Mengatasi Konflik Perkelahian Warga akibat Minuman keras di Desa Aibura, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka. Subyek penelitian Kaur Pelayaan Desa, sekertaris BPD dan tokoh adat. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Pemerintah Desa dalam mengatasi konflik perkelahian warga akibat minuman keras yaitu pemerintah dengan menggunakan pola mediasi dan diakhiri dengan hukum adat guni gelo yang artinya bayaran dari pihak pelaku terhadap pihak korban sebagai proses penyelesaian konflik seperti yang tertera dalam Panggilan Penyelesaian Hukum adat dan Berita Acara, sedangkan efektivitas Pemerintah Desa dalam mengatasi konflik perkelahian warga akibat minuman keras Penyelesaian tersebut dilakukan secara efektif oleh Pemerintah Desa Aibura dengan menyediakan sarana prasarana yang cukup memadai antara lain Ketua BPD, tokoh adat, hakim perdamaian desa, kepala dusun, para ketua RT/RW, anggota Linmas, pihak pelaku, pihak korban, tempat atau lokasi pertemuan. Dari hasil penelitian maka penulis mengambil kesimpulan bahwa peran pemerintah diharapkan lebih maksimal dalam memberikan sosialisasi tentang minuman keras dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kesehatan, psikologi agar masyarakat mengetahui dampak dari mengkonsumsi minuman keras dan diharapkan juga agar Pemerintah Desa Aibura membuat Peraturan Desa tentang minuman keras. Kata Kunci: Peran, konflik, minuman keras.
PERAN PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA ADAT DALAM MENERAPKAN HUKUM ADAT SOLO HULIR SE’ANG HALA DI DESA KOTING D KABUPATEN SIKKA Paulina Lawi; Danar Aswim; Rodja Abdul Natsir
Journal Civics and Social Studies Vol 5, No 2 (2021): Volume 5 No 2 Tahun 2021
Publisher : Institut Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31980/civicos.v5i2.1517

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Peran Pemerintah Desa dan Lembaga Adat dalam menerapkan Hukum Adat dan Efektivitas Penerapan Sanksi Adat menurut Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sanksi Adat solo hulir sea’ng hala. Metode penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Informan yang terlibat dalam penelitian adalah Kepala Desa, Ketua Adat dan BPD. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian bahwa Peran Pemerintah Desa sebagai sebagai Mediator, Fasilitator, Motivator, Hakim Perdamaian Dan Lembaga Adat berperan sebagai sebagai Mediator, Regulator, Hakim Perdamaian. Efektivitas penerapan sanksi adat oleh Pemerintah Desa Koting D dapat dikatakan efektif,  karena penerapan sanksi adat itu benar-benar dijalankan dan tepat sesuai sasaranya dan aturan tersebut sebelum dijalankan terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti dengan peraturan yang dibuat.
Eksistensi Peraturan Desa Tentang Sanksi Pencurian (Na’o Norok) dalam Rangka Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka Melki Da Gomez; Rodja Abdul Natsir; Danar Aswim
KERTHA WICAKSANA Vol. 16 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.16.1.2022.57-62

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keberadaan peraturan desa tentang sanksi pencurian (Na'o Norok) dalam rangka ketertiban dan keamanan masyarakat di Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka, dan untuk mengetahui seberapa efektif penerapan peraturan desa tersebut. peraturan desa tentang penerapan sanksi pencurian (Na'o Norok) dalam rangka ketertiban dan keamanan masyarakat di Desa Koting A Kecamatan Koting Kabupaten Sikka. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder kemudian disajikan dalam bentuk analisis deskriptif dimana data yang dihasilkan dari sumber data primer dan sekunder dideskripsikan dan memberikan gambaran yang sesuai dengan kenyataan di lapangan untuk kemudian menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian membuktikan bahwa pertama, adanya Peraturan Desa tentang penerapan sanksi pencurian (na'o norok) dapat dilaksanakan dan memberikan efek jera terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam hal ini pencurian (na'o norok) norok) sehingga dapat tercipta ketertiban dan keamanan masyarakat dalam hal kepemilikan barang. . Kedua, dengan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2018 pasal 3 ayat (2), ketertiban dan keamanan masyarakat dalam hal kenyamanan kepemilikan barang dapat terjaga, dan permasalahan sosial dapat dihindarkan, dalam hal ini kasus pencurian (na' o norok) karena masyarakat takut dikenakan sanksi adat.
The Role of Customary Institutions in Implementing Custom Law to The Immoral Acts of Tilang Village Yosefina Elfiana; Danar Aswim; Gisela Nuwa
Journal Civics and Social Studies Vol 6, No 2 (2022): Vol 6 No 2 Tahun 2022
Publisher : Institut Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31980/civicos.v6i2.1864

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana Peran Lembaga Adat dalam Menerapkan Hukum Adat Terhadap Perbuatan Asusila dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat Lembaga Adat dalam Menerapkan Hukum Adat Terhadap Perbuatan Asusila. Metode penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Informan yang terlibat dalam penelitian adalah Lembaga Adat, Sekretaris Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian bahwa Peran Lembaga Adat sebagai Membantu Menyelesaikan Konflik atau Persoalan, Tempat Mediasi dan Partisipasi. Faktor penghambat Lembaga Adat dalam Menerapkan Hukum Adat Terhadap Perbuatan Asusila yaitu, Rendahnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum, Faktor Pendidikan dan Faktor Pergaulan. Penelitian ini menyarankan agar pemerintahan Desa Tilang barsama Lembaga Adat mempertegas kembali hukum adat tentang perbuatan asusila dalam peraturan-perturan desa yang baru, sehingga tidak bersifat statis tapi dinamis dan dalam penyelenggaraan pemerintahan bila terjadi perbedaan norma atau hukum nasional dan hukum adat, diperlukan solusi dan antisipasi yang cepat. 
The Role of Tourism and Culture Department of Sikka District and Village Government in The Development of The Tourism Sector of Kolisia B Village Maria Frebiyati; Danar Aswim
Journal Civics and Social Studies Vol 6, No 2 (2022): Vol 6 No 2 Tahun 2022
Publisher : Institut Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31980/civicos.v6i2.1886

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana Peran Lembaga Adat dalam Menerapkan Hukum Adat Terhadap Perbuatan Asusila dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat Lembaga Adat dalam Menerapkan Hukum Adat Terhadap Perbuatan Asusila. Metode penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Informan yang terlibat dalam penelitian adalah Lembaga Adat, Sekretaris Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian bahwa Peran Lembaga Adat sebagai Membantu Menyelesaikan Konflik atau Persoalan, Tempat Mediasi dan Partisipasi. Faktor penghambat Lembaga Adat dalam Menerapkan Hukum Adat Terhadap Perbuatan Asusila yaitu, Rendahnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum, Faktor Pendidikan dan Faktor Pergaulan. Penelitian ini menyarankan agar pemerintahan Desa Tilang barsama Lembaga Adat mempertegas kembali hukum adat tentang perbuatan asusila dalam peraturan-perturan desa yang baru, sehingga tidak bersifat statis tapi dinamis dan dalam penyelenggaraan pemerintahan bila terjadi perbedaan norma atau hukum nasional dan hukum adat, diperlukan solusi dan antisipasi yang cepat.
The Role of Village Government in Improving Welfare in The Wairbleler Village Fisherman Community Danar Aswim; Oviyanti Dua Simpi
Journal Civics and Social Studies Vol 6, No 2 (2022): Vol 6 No 2 Tahun 2022
Publisher : Institut Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31980/civicos.v6i2.1857

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan pada komunitas masyarakat nelayan dan faktor-faktor penghambat Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan pada komunitas masyarakat nelayan di Desa Wairbleler Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Informan yang terkait dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa dan masyarakat nelayan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusion drawing/verification. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pemerintah Desa Wairbleler  telah menjalankan perannya yaitu dengan memberikan motivasi berupa pengadaan rumpon, memberikan fasilitas alat tangkap serta memberikan pelatihan maka Pemerintah Desa Wairbleler telah menjalankan perannya dengan baik untuk memenuhi semua kebutuhan dan permasalahan pada komunitas nelayan dan untuk berbagai faktor-faktor penghambat kesejahteraan masyarakat nelayan berupa anggaran, penyaluran yang terlambat, belum meratanya pemberian bantuan. Penelitian ini menyarankan Pemerintah Desa Wairbleler bersama dinas perikanan Kabupaten Sikka memberikan fasilitas dan memberikan perhatian yang lebih serius agar terjadi pemerataan pemberian bantuan sehingga dapat meningkatkan daya tangkap hasil perikanan.
Village Government's Efforts in Increasing the Work Discipline Of Village Apparatus In Gera Village Sikka District Maria Vevilia Nestin; Danar Aswim
Journal Civics and Social Studies Vol 7, No 1 (2023): Vol 7 no 1 Tahun 2023
Publisher : Institut Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31980/civicos.v7i1.1971

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Aparat Desa di Desa Gera Kecamatan Mego Kabupaten Sikka dan faktor apa saja yang menghambat Upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan disiplin kerja Aparat Desa. Metode penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Informan yang terlihat dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Aparat Desa dan Masyarakat Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusion drawing/verification.  Hasil penelitian bahwa Upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan disiplin kerja aparat Desa di Desa Gera Kecamatan Mego Kabupaten Sikka dilakukan dengan cara Pembinaan Khusus untuk Aparat dan ada beberapa faktor penghambatan peningkatan kedisiplinan kerja Aparat  Desa yaitu faktor topografi atau medan jalan yang sangat sulit, banyak Aparat yang tidak memiliki kendaraan pribadi serta Kepala Desa dan Aparat Desa tempat tinggalnya jauh dari Kantor Desa. Penelitian ini menyarankan  untuk meningkatkan disiplin kerja aparat desa sebaiknya Kepala Desa memberikan motivasi secara terus menerus tentang pentingnya disiplin dalam bekerja. Kepala Desa seharusnya segera membuat Peraturan Desa sebagai dasar dalam meningkatkan kedisiplinan kerja aparat desa termasuk pemberian penghargaan dan sanksi kepada aparat desa. Serta Kepala Desa harus tetap memperhatikan daftar hadir setiap masuk jam kerja dan pulang kerja sebagai alat untuk mengotrol.
The Role of Departement of Transfortation Sikka District to Optimization of The Function of Lokaria Terminal, Kangae Sub-District Maria Nona Isa; Danar Aswim
Journal Civics and Social Studies Vol 7, No 1 (2023): Vol 7 no 1 Tahun 2023
Publisher : Institut Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31980/civicos.v7i1.1927

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Peran Dinas Perhubungan Dalam Optimalisasi Fungsi Terminal Angkutan Umum di Terminal Lokaria, Kecamatan Kangae dan Kendala apa saja yang di alami oleh Dinas Perhubungan dalam mengoptimalkan fungsi terminal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber Data yang digunakan yaitu Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah di Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka bagian Seksi Lalu Lintas dan angkutan jalan, dan Pengguna Terminal Lokaria. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah Teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik Analisis data meliputi data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusion drawing/verification (Penarikan Kesimpulan).  Hasil penelitian yang di dapatkan yaitu upaya telah dilakukan Dinas Perhubungan seperti mengajak masyarakat serta para pengguna terminal untuk menjaga dan merawat sarana terminal yang ada walaupun minim, koordinasi dengan para pengguna Terminal (pengusaha dan sopir) untuk memanfaatkan terminal secara optimal, Peningkatan kesadaran para pengguna Terminal termasuk dengan para Tukang Ojek agar memanfaatkan lokasi terminal dengan sebaik-baiknya, dan merencanakan pembangunan Terminal baru. Namun, dalam menjalankan perannya Dinas Perhubungan mendapatkan kendala atau hambatan yaitu jumlah aparat yang terbatas serta aparat yang mengelola terminal tidak memiliki pengetahuan khusus terminal, lokasi Terminal Lokaria yang tidak cukup menampung seluruh angkutan, belum ada kerjasama yang baik antara Dinas Perhubungandan stakeholder lainnya, kurang adanya dukungan dari para pengambil kebijakan. Penelitian ini menyarankan pemerintah Dinas Perhubungan menyediakan prasarana di terminal lokaria, menambah jumlah karyawan, membuat rencana kerja yang jelas, bersikap tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna Terminal Lokaria sehingga dapat menjalankan perannya dengan maksimal.
Co-Authors Abdullah Muis Kasim Gisela Nuwa H.Rodja Abdul Natsir Hieronimus Chrisantus Soa Maria Frebiyati Maria Kusmiati Maria Nona Isa Maria Vevilia Nestin Martha Florita Melki Da Gomez Osni Osalia Wonga Oviyanti Dua Simpi Paula Hutrista Paulina Lawi Petrus Ferdinandez Petrus Kpalet Rodja Abdul Natsir Rodja Abdul Natsir Sumardhiyati R. Syarif Theresia Afilanti Yosefina Elfiana