Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

IMPLIKASI PERALIHAN KEWENANGAN SERTIFIKASI HALAL BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 40 TAHUN 2022 Muhammad Pratama Mulya Sunarko; Dipo Wahjoeono
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 2 No. 2 (2022): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v2i2.41

Abstract

Halal fatwas in one of the hundred products from Majelis Ulama Indonesia. In recent days, it become less-binding related to policy in Indonesia. Religion Ministry of Industri take over the authority of that declaration product control to accelerate timing of certification process, legalize the certainty of halal, and to maximize ecosystem development of halal in Indonesia. Through Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No.40 Tahun 2022, this transition of development has legal constitute in this country
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAS PERMINTAAN IJAZAH ASLI OLEH PERUSAHAAN SEBAGAI JAMINAN Dina Agustin; Dipo Wahjoeono
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 3 No. 1 (2023): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v3i1.173

Abstract

Legal Protection is related to the way the government or authorities protect legal subjects with several existing rules, which are written or unwritten in legal instruments that have preventive or repressive properties. In East Java Provincial Regulation No.8 of 2016 Article 42 states that employers arek prohibited from holding or keeping the original documents of workers which are attached to workers as collateral. If based on these regulations companies (employers) should not request original documents, most of which are diplomas as a guarantee, moreover this is already prohibited and listed in a regional regulation, but it is very unfortunate that Manpower Act still does not regulate this matter. The workers are forced to agree to terms of the contract where usually the company makes a diploma a condition of the contract agreement, because they have no other choice. The problem is that when the contract agreement is completed and the workers ask for the diploma or document back, there are difficulties with the many reasons given by the company, while the workers have no debts or problem with the company. The author will dicuss efforts to protect the law against workers when the company ask for a certificate as collateral. The research method uses normative juridical approaches that are used are statutory and conceptual approaches. The result of the writing discussed th that workers get legal protection in accordance with applicable regulations
KEDUDUKAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN GROSSE AKTA PENGAKUAN UTANG Moch. Rizky Adi Pratama Putra; Dipo Wahjoeono
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 3 No. 1 (2023): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v3i1.214

Abstract

Based on the results of the study, it was concluded that the grosse execution of the debt acknowledgment deed is not an act of execution by a court against a court decision that has obtained permanent legal force. On the contrary, the execution is an action taken to fulfill the contents of the agreement made by the parties, and in order for the grosse deed of acknowledgment of debt to have executive power, it must meet the requirements of validity. Factors that may impede the execution of grosse acknowledgment of debt include factors of legal substance, law enforcers, interested parties, as well as formal and material factors. The execution process must comply with the procedures, conditions, and stages that have been determined, namely warning (aanmaning), determination, and minutes of execution
Perlindungan Hukum terhadap Penggunaan Teknologi Biometrik dalam Transaksi Perbankan untuk Meningkatkan Keamanan Bagas Wahyu Priambodo; Dipo Wahjoeono
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 11 (2023): Desember
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10276789

Abstract

Perbankan memegang peran vital dalam kegiatan ekonomi dan finansial masyarakat, menjadi penyedia utama alat tukar dan pembayaran. Transformasi digital dan teknologi informasi mempercepat perkembangan industri perbankan. PT Bank Central Asia (BCA), sebagai bank terkemuka di Indonesia, telah mengambil langkah strategis dengan transformasi digital guna meningkatkan efisiensi dan layanan nasabah. Namun, kemajuan teknologi juga membawa risiko, terutama dalam peningkatan kejahatan cyber seperti penipuan perbankan. Guna mengatasi hal ini, teknologi biometrik muncul sebagai solusi, memanfaatkan identitas fisiologis unik individu guna keamanan transaksi perbankan. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap penggunaan teknologi biometrik dalam transaksi perbankan, dengan fokus pada aspek hukum dan regulasi yang mendukung keamanan nasabah.
Akibat Hukum Dari Penjualan Nomor Telepon Yang Didaur Ulang Ayuni Wulandari; Dipo Wahjoeono
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 5: Agustus 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i5.4034

Abstract

Daur ulang nomer telepon seluler menjadi kebijakan baru sebagaimana diatur PERMEN No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Permasalahannya daur ulang nomer telepon seluler ini berdampak pada keamanan dan privasi pengguna. Akibatnya pengguna merasa dirugikan atas adanya daur ulang nomer telepon tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari penjualan nomor telepon seluler yang didaur ulang dan perlindungan hukum bagi konsumen atas kerugian yang diakibatkan dari nomor telepon yang terkena daur ulang. Jenis penelitian ini ialah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menyatakan akibat hukum dari penjualan nomor telepon seluler yang didaur ulang dibebankan kepada operator atau penyelenggara telekomunikasi. Jika penjualan nomor telepon daur ulang tersebut merugikan konsumen, operator sebagai pelaku usaha memiliki akibat hukum. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi akibat hukum bagi operator mencakup kewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. Selain itu operator juga dapat dikenakan sanksi administratif. Jika tidak memiliki jalan tengah konsumen dapat mengajukan Penyelesaian sengketa melalui penyelesaian yaitu jalur litigasi melalui pengadilan maupun non litigasi. Hal tersebut dilakukan agar konsumen dapat terpenuhi haknya.