Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 di UPBJJ UT Samarinda Megafury Apriandhini; Yeni Santi; Ernayanti Nur Widhi
HUMAYA Jurnal Hukum Humaniora Masyarakat dan Budaya Vol. 1 No. 1 (2021): JUNE
Publisher : LPPM Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/humaya.v1i1.1869.2021

Abstract

Artikel ini membahas mengenai penerapan kesadaran hukum pegawai UPBJJ Universitas Terbuka Samarinda. Permasalahan yang dihadapi adalah apakah pegawai sudah menerapkan protokol kesehatan dan apakah ada kontrol dari kantor untuk pelaksanaan protokol kesehatan di UPBJJ UT Samarinda. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris melalui pendekatan sosiologi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, study literatur dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kesadaran dan kepatuhan hukum pekerja terhadap penerapan protokol kesehatan masa pandemi Covid-19 sangatlah penting untuk diterapkan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
LACK OF ACCESS RIGHTS TO HIGHER EDUCATION FOR INDONESIA MIGRANT WORKERS: LESSON LEARNT FROM UNIVERSITAS TERBUKA Nadia Nurani Isfarin; Megafury Apriandhini; Madiha Dzakiyyah Chairunnisa
Journal of Research and Innovation In Open and Distance Learning Vol. 2 No. 1 (2023): June
Publisher : Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/jriodl.v2i1.4920

Abstract

As part of social rights, the fulfillment and the protection of the right to higher education is guaranteed through positive state action. The State is responsible for developing and maintaining an education system and educational institutions for everyone without discrimination. The State ensures the fulfillment of the right of education, including higher education, which must respond to students' needs different social and cultural conditions. Migrant workers are one of the groups with special needs for higher education. The lack of availability and accessibility (distance and time) of higher education in the destination country leads to the neglect of the migrant workers' more elevated education rights. Migrant workers have equal rights with other Indonesian citizens to get the right to non-discrimination education. This study addresses the protection of the right to higher education for Indonesian migrant workers in Hong Kong. Through a normative juridical approach, this research discusses the right to higher education, the guarantee of the right to higher education for migrant workers in international treaties, and the effort of Universitas Terbuka to fulfill requests to higher education for Indonesian Migrant Worker the higher education through distance learning for Indonesia migrant workers who are Universitas Terbuka's students in Hong Kong.
Sosialisasi Pencegahan Perundungan (Bullying) pada Siswa (SMA Dharma Karya) Meliza; Hanif Hardianto; Megafury Apriandhini; Purwaningdyah Murti Wahyuni; Sri Wahyu Krida Sakti; Nadia Nurani Isfarin; A.Rachmat Wirawan; Madiha Dzakiyyah Chairunnisa
Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia Vol. 5 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) STMIK Indonesia Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35870/jpni.v5i1.509

Abstract

Violence in the world of education is a shared responsibility, not only the responsibility of the school but the community (parents) also have an important role in preventing violence in the world of education. The problem of bullying is a problem that often occurs in educational institutions and at SMA Dharma Karya there is still bullying between students, although the bullying does not amount to serious cases, but students' understanding of bullying is very necessary so that students know the dangers of these actions. the. The implementation of activities was carried out with initial coordination, then the socialization was carried out on June 9 2023 and monitoring of activities was carried out on August 22 2023. The results of the socialization on bullying prevention among Dharma Karya High School students showed that 75 people had experienced bullying, 102 people felt that they were not. have experienced bullying.
Hak dan Kewajiban Advokat dalam Pendampingan Hukum bagi Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003: Hak dan Kewajiban Advokat dalam Pendampingan Hukum bagi Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Danggur Feliks; Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah; Megafury Apriandhini; Ronald Jolly Pongantung; Muhammad Zulhidayat
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 4: APRIL 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i4.3812

Abstract

Advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan. Dalam menjalankan tugas atau profesi sebagai advokat, ada kode etik atau pedoman yang harus dijadikan pijakan oleh para advokat. Disamping itu juga ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh advokat dalam memberikan jasa bantuan atau pendampingan hukum bagi kliennya. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003. Diantara hak-hak seorang advokat yaitu memiliki hak independence, hak imunitas, hak meminta informasi, hak ingkar, hak untuk menjalankan praktek peradilan di seluruh wilayah indonesia, hak berkedudukan sama dengan penegak hukum lainnya. hak memperoleh honorium dan melakukan retensi, hak untuk melindungi dokumen dan rahasia klien, hak memberikan somasi dan hak membuat legal coment atau legal opinion. Selain hak-hak tersebut, advokat memiliki kewajiban menjunjung kode etik profesinya, menegakkan hukum termasuk supremasi hukum dan hak asasi manusia dan bersungguh - sungguh melindungi dan membela kepentingan kliennya dalam hal jasa hukum tertentu yang telah mereka perjanjikan.