p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal PolGov
Felisitas Friska Dianing Puspa
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Politics of Race: Diskriminasi Rasial Etnis Tionghoa dalam Kebijakan Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta Felisitas Friska Dianing Puspa; Fira Salzabilla Puspita Sari; Finna Azarine Lathifah; Johanes Nadimjethro; Agus Wahyu Nugroho; Ahmad Nurcholis
Jurnal PolGov Vol 2 No 2 (2020): Jurnal PolGov Volume 2 No. 2 Tahun 2020
Publisher : Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.045 KB) | DOI: 10.22146/polgov.v2i2.2120

Abstract

Tulisan ini berusaha memberikan elaborasi mengenai faktor-faktor apa saja yang berperan dalam melanggengkan diskriminasi hak kepemilikan tanah terhadap penduduk etnis Tionghoa di wilayah Yogyakarta. Terdapat keunikan dalam implementasi Undang-Undang Pokok Agraria, di Kota Yogyakarta dengan Sultan sebagai pusat kekuasaannya. Dari penelusuran historis terdapat serangkaian tindakan diskriminatif terhadap penduduk etnis Tionghoa berkaitan dengan hak kepemilikan tanah. Mulai dari kesulitan mendapatkan pengakuan sebagai warga negara Indonesia, penetapan status yang didasarkan pada ciri-ciri rasial, hingga penolakan kepemilikan tanah dari aturan formal yang berlaku beserta birokrasi yang berkuasa. Berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia, Yogyakarta dengan segala tradisinya masih mempertahankan diskriminasi rasial tersebut. Dalam praktiknya di masa kini, diskriminasi tersebut, selain tercantum dalam aturan formal, juga terinstitusionalisasi pada pemahaman masyarakat Yogyakarta, sehingga menjadi sesuatu yang normal. Proses institusionalisasi tersebut dapat dikaitkan dengan pengaruh politik kekuasaan yang dimiliki oleh Sultan terhadap seluruh lapisan masyarakat Yogyakarta, berikut lembaga-lembaga formal terkait. Melalui studi lapangan serta sumber-sumber sekunder, tulisan ini menjelaskan apa yang menyebabkan diskriminasi tersebut dapat bertahan dari waktu ke waktu, baik dari sisi aturan formal, historis serta pemahaman sosiokultural yang memperkuatnya.
The Failure on Our Governance: Reaksi Masyarakat Sipil terhadap Kebijakan Publik di Masa Pandemi Felisitas Friska Dianing Puspa; Nicolas Kriswinara Astanujati
Jurnal PolGov Vol 3 No 2 (2021): Jurnal PolGov Volume 3 No. 2 Tahun 2021
Publisher : Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.997 KB) | DOI: 10.22146/polgov.v3i2.2817

Abstract

Tulisan ini berusaha memberikan elaborasi mengenai faktor-faktor apa saja yang berperan dalam kegagalan pemerintah atas kebijakannya di masa pandemi hingga memunculkan reaksi dari masyarakat sipil. Mulai dari minimnya preparedness, perbedaan sense of urgency, broken linkage, hingga rendahnya sense of belonging menjadi bahasan yang disajikan secara lebih lanjut dalam tulisan ini. Bagaimana pemerintah akhirnya mengakomodasi hadirnya komunitas sebagai bentuk resistensi yang mewujudkan terciptanya self-governing community. Yang mana keberadaannya juga mendorong berjalannya suatu demokratisasi. Melihat bahwa pergerakan dan polarisasi perlawanan sipil yang semakin tumbuh menjamur sebagai bentuk gerak komunal di masa pandemi. Indonesia menjadi salah satu negara yang turut meningkatkan resistensi. Melalui realita serta sumber-sumber sekunder, tulisan ini menjelaskan apa yang menyebabkan pemerintah gagap dalam penanganan pandemi hingga memicu kemunculan masyarakat sipil. Hingga akhirnya, civil society menjadi solusi (mobilizing for action) dalam tata kelola pemerintahan.
Buruh Gendong dan Kesejahteraan: Strategi Yasanti Melawan Patriarki di Kalangan Pekerja Informal di Yogyakarta Felisitas Friska Dianing Puspa
Jurnal PolGov Vol 5 No 1 (2023): Jurnal PolGov Vol. 5 No. 1 Tahun 2023
Publisher : Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/polgov.v5i1.4706

Abstract

This paper analyzes the efforts of Yasanti, a civil society organization in Yogyakarta, in increasing empowerment in order to reduce the patriarchal culture of the Pasar Beringharjo Carrying Women Workers group in the context of a pandemic. This article answers the question of how the pandemic hit the economy of women carrying workers, where there was a decline in wages due to market closures. Also the lack of protection obtained by informal workers. This study is important to see the reality of informal workers during the pandemic, especially women carrying women in Pasar Beringharjo , which is the center of Yogyakarta's tourism economy. Carrying workers are a group of informal workers who do not have social protection such as standard wage insurance, health insurance and old age insurance. This presents economic problems that affect the welfare of women carrying women. These carrying workers also play a dual role, namely carrying out economic roles and holding responsibility for domestic affairs. The carrying workers' association, which was initiated by Yasanti, has become a solidarity for carrying workers in maintaining the welfare that the government does not get. The study of Yasanti's strategy was carried out using qualitative methods with case studies to be able to provide answers to the formulation of the problem. Thus, the study of this topic is able to open a further discussion regarding work protection for the welfare of informal workers. The issue of the manifestation of the wage gap obtained by the Pasar Beringharjo Labor group in Yogyakarta during the pandemic.