Jhon Kenedi
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

KRITIK TERHADAP POLITIK PENGUASA DALAM KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA Jhon Kenedi
Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol 5, No 1 (2016): Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.263 KB) | DOI: 10.1161/mhj.v4i1.143

Abstract

Penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum pidana memiliki kelemahan baik dalam kebijakan hukum pidana oleh lembaga legislatif (in  abstracto) maupun oleh lembaga yudikatif (in concreto). Pertama, kebijakan hukum pidana oleh lembaga legislatif dalam kerangka penegakan hukum belum sepenuhnya didasarkan kepada kepentingan hukum, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan politik. Pada tahap ini  sering terjadi tidak hanya  diskresi penguasa, tetapi juga distorsi kebijakan menyimpang dari penguasa dalam membentuk perundang-undangan sesuai dengan kehendaknya. Misalnya  rencana revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang isi revisinya didominasi untuk kepentingan partai, yaitu  fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kedua, kebijakan hukum pidana pada tataran aplikatif oleh lembaga yudikatif atau penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim), seringkali kebijakan hukumnya tidak memihak kepada keadilan masyarakat. Pada tahap inipun juga banyak terjadi distorsi atau penyimpangan hukum akibat pengaruh politik penguasa yang sangat mudah mempolitisasi hukum bagi kepentingannya, sehingga pada gilirannya hukum menjadi tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil.