Osgar Sahim Matompo
University of Palu

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA Osgar Sahim Matompo
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v4i2.2938

Abstract

Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia dimaksudkan agar terjadi pengalihanilmu pengetahuan dan Skill (Transfer Of Knowledge). Berbagai persyaratan yang harusdipenuhi sebagai syarat apabila pengusaha/perusahaan ingin menghadirkan tenagakerja asing.TKA asal cina saat ini mendominasi TKA yang bekerja di Indonesia,kemudian di ikuti TKA asal jepang, korea dan India. Meskipun Indonesia merupakanNegara pengirim tenaga kerja di luar negeri, tetapi Keberadaan TKA di pasar kerjaIndonesia telah menjadi fenomena yang lumrah mengingat kebutuhan tenaga kerjaprofessional yang cukup tinggi dan faktor globalisasi, Faktor globalisasi secara tidaklangsung telah memaksa dan mendorong terjadinya pergerakan tenaga kerja antarnegara satu dengan yang lainnya. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja asing diIndonesia telah memenuhi asas keadilan, hal ini bisa di lihat melalui aturan dan Putusan-putusan Mahkamah Agung yang secara konsisten terhadap prosedur IMTA(Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS PEMBAJAKAN DI INDONESIA Osgar Sahim Matompo
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2018): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v2i1.2941

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai Undang undang tentang HKI yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan Perundang undangan pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di Negeri Belanda, di berlakukan diĀ  Indonesia sebagai negara jajahan Belanda. Pada masa itu bidang HKI mendapat pengakuan baru 3 (tiga) bidang HKI, yaitu Hak Cipta, Merek Dagang dan Industri, serta Hak Paten. Perkembangan Teknologi pada saat ini sangat melekat erat dalam kehidupan masyarakat dimana masyarakat menjadi sangat tergantung akan teknologi, yang berdampak positif dan negative, adapun dampak negatife dalam permasalahan HKI adalah banyaknya pembajakan yang terjadi di Indonesia, adapun bentuk perlindungan hukum Undang-undang Nomor 24 tahun 2014 atas Pembajakan hak cipta di Indonesia.
PENYELESAIAN KREDIT AKIBAT BENCANA ALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM Osgar Sahim Matompo
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2019): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v3i2.2942

Abstract

Gempa bumi dan tsunami Sulawesi 2018 adalah peristiwa gempa bumi berkekuatan 7,4 skala richter diikuti dengan tsunami atas kejadian alam tersebut, banyakpenduduk yang kehilangan harta bendanya, yang mana harta benda tersebut dijadikan jaminan pinjaman di bank berdasarkan perjanjian bersama, MetodePenelitian yang digunakan adalah yuridis normatif Perlindungan hukum ataspenyelesaian kredit bank sebagai akibat force majeure karena gempa di palu , yangdapat dilakukan kreditor untuk menyelamatkan debitor dari kredit macet tersebut,diantaranya dengan penjadwalan kembali pembayaran, perubahan sebagian/keseluruhan syarat dari kredit dan penataan kembali syarat kredit.