Sintong Arfiyansyah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto di Indonesia Sintong Arfiyansyah; Moh. Khusaini
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 3 No 4 (2018): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1090.149 KB) | DOI: 10.33105/itrev.v3i4.77

Abstract

Salah satu tolak ukur dalam pembangunan ekonomi adalah melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM tidak hanya melihat aspek ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi (PDRB), tetapi juga melihat manusia dalam aspek sosial yaitu pendidikan dan kesehatan. Ironisnya, meskipun pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup tinggi tetapi peringkat IPM Indonesia masih rendah. Untuk itu dibutuhkan peran pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Peran tersebut adalah melalui kebijakan pengeluaran pemerintah yang dapat dibedakan menjadi berbagai fungsi diantaranya adalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di ketiga fungsi tersebut terhadap IPM melalui PDRB di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder dari tahun 2010-2015 dan mengambil obyek penelitian di lima belas provinsi dengan kategori IPM tinggi, sedang dan rendah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis jalur. Hasil penelitian ini menyatakan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pengeluaran fungsi ekonomi, pendidikan dan kesehatan terhadap IPM. Ketiga fungsi tersebut mempengaruhi IPM dengan jalur yang berbeda di mana fungsi ekonomi dan pendidikan berpengaruh melalui variabel PDRB, serta fungsi kesehatan mempengaruhi secara langsung tanpa melalui PDRB. Provinsi dengan IPM rendah berdasarkan penelitian sangat tergantung terhadap pengeluaran fungsi kesehatan meskipun pengeluaran fungsi tersebut bukan prioritas bagi provinsi dengan IPM rendah.