Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik
Marwanto Harjowiryono
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Economics, Econometrics & Finance

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan bendahara pemerintah dalam penyetoran pajak Marwanto Harjowiryono
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 4 No 3 (2019): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.191 KB) | DOI: 10.33105/itrev.v4i3.156

Abstract

Penerimaan pajak masih merupakan sumber pendanaan untuk pembangunan nasional dimana 80% penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak. Akan tetapi, shortfall penerimaan pajak masih membayangi setiap tahun ditengah usaha pemerintah c.q. Kementerian Keuangan dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak. Dalam upaya intensifikasi penerimaan pajak, Menteri Keuangan secara khusus memberikan perhatian atas upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan menyoroti kepatuhan pajak Bendahara Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah yang masih belum tertib dalam melakukan penyetoran pajak. Indikasinya antara lain penerimaan pajak dari Belanja APBN dan APBD masih cukup minim pada kisaran 8% (sekitar Rp86 triliun) dari total penerimaan pajak tahun 2015 dan 2016, sementara Pajak yang dibayarkan oleh bendahara daerah dari belanja APBD hanya 3.6%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Bendahara Pemerintah Daerah dalam menyetor penerimaan pajak dengan mengacu pada Teori Atribusi yang memiliki relevansi dalam menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memilih suatu keputusan. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner terhadap Bendahara Pemerintah Daerah lingkup Pulau Jawa dengan menggunakan Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah sebagai variabel terikat dan variabel bebas terdiri dari Pengetahuan Perpajakan, Sikap Terhadap Kewajiban Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemudahan Aplikasi Pajak dan Peran Ditjen Perbendaharaan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah Daerah. Secara parsial, Pengetahuan Perpajakan, Sikap Terhadap Kewajiban Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Kemudahan Aplikasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah Daerah.
Determinan Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam Menyetorkan Penerimaan Pajak Marwanto Harjowiryono
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 5 No 4 (2020): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33105/itrev.v5i4.315

Abstract

Penerimaan pajak yang bersumber dari aktivitas belanja APBN dan belanja APBD masih dianggap belum optimal, bertolak belakang dengan jumlah pagu APBN dan APBD yang terus meningkat setiap tahun. Peran bendahara pemerintah baik pada Satuan Kerja Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah menjadi sorotan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Bendahara Satuan Kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyetor penerimaan pajak dengan mengacu pada Teori Atribusi Fritz Heider yang memiliki relevansi dalam menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memilih suatu keputusan. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner terhadap Bendahara Satuan Kerja Pemerintah Pusat dan Bendahara Satuan Kerja Pemerintah Daerah lingkup 34 propinsi di Indonesia dengan menggunakan Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah sebagai variabel terikat dan variabel bebas terdiri dari Pengetahuan Perpajakan, Sikap Terhadap Kewajiban Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemudahan Aplikasi Pajak, Efektivitas Administrasi Perpajakan dan Sertifikasi Bendahara. Setelah melalui uji validitas dan reliabilitas kuisioner, hasil kuisioner dianalisis dengan menggunakan metode regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan secara parsial, seluruh variabel bebas berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah Daerah. Program Sertifikasi Bendahara yang diperluas tidak hanya untuk Bendahara Satker Pemerintah Pusat, tetapi juga untuk Bendahara Satker Pemda dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas Bendahara Pemerintah.
Co-Authors