Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERMASALAHAN PELAKSANAAN BADAL HAJI DI INDONESIA nasikhin; Nasikhin; Ismutik; Ulul Albab; Baiti Al Ami
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 7 No 2 (2021): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v7i2.40

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuai pelaksanaan badal haji dan problematikanya di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, diperoleh data penelitian bahwa mekanisme pelaksanaan haji badal dibagi dalam beberapa tahapan meliputi pendataan jumlah jamaah yang akan dibadalkan, sumber dana pebiayaan, rekrutmen petugas pelaksana haji, verifikasi penentuan jamaah haji yang di badalkan. Dalam memandang hukum badal haji, ada perbedaan pendapat dalam kubu ulama dengan menggunakan dasar hukum masing-masing. Ulama Maliki mengatakan makruh menyewa orang melaksanakan ibadah haji, karena hanya upah mengajarkan Alquran yang diperbolehkan dalam masalah ini. Mazhab Syafi'i mengatakan boleh menghajikan orang lain jika mereka yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji karena tua atau sakit sehingga tidak sanggup untuk bisa duduk di atas kendaraan. Ulama Haanfi mengatakan orang yang sakit atau kondisi badanya tidak memungkinkan melaksanakan ibadah haji namun mempunyai harta atau biaya untuk haji, maka ia wajib membayar orang lain untukmenghajikannya. Sedangkan problematika badal haji dapat dibagi kedalam beberapa sub bahasan yang belum terpecahkan hingga kini seperti problematika jemaah yang di badal hajikan, problematika pendataan petugas pelaksana haji, dan problematika akad dalam badal haji.
WAKAF UANG PERSPEKTIF SYARIAH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Nasikhin; Ulul Albab
Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam Vol. 16 No. 1 (2022): Januari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Hilal Sigli Aceh- Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.464 KB)

Abstract

This study aims to explore the views of sharia and positive lawregarding cash waqf. The results of the study indicate that theissue of waqf in Indonesia is enshrined in Government Regulationnumber 28 of 1977. While according to sharia there is no verse inthe Qur'an that clearly explains the concept of cash waqf. Becausewaqf is included in the infaq fi sabilillah group, the basis used byscholars in explaining and explaining the concept of waqf is basedon the generality of the verses of the Qur'an about infaq. Theproblems of developing cash waqf in Indonesia can be highlightedin three aspects consisting of human resources, trust, system andsharia. can be done to develop cash waqf in Indonesia. Thesestrategies include transparency and accountability at every stageof implementation, more computerized cash waqf management,improving the quality of more comprehensive managers, and theestablishment of waqf educational institutions.