Idhar
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) AL-ITTIHAD Bima

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS PENETAPAN DAN PERUBAHAN HARGA LELANG TANAH WAKAF YAYASAN ISLAM BIMA DITINJAU MEKANISME PASAR ISLAM Idhar
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 7 No 1 (2021): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v7i1.42

Abstract

Dalam tiga tahun terakhir Yayasan Islam Bima mengalami naik turunyaharga lelang tanah wakaf yang berdampak pada perubahan harga. Akibat dengan haldemikaian berkuranya minat masyarakat petani pengarap melakukan lelang terhadaptanah wakaf Yayasan Islam Bima. Untuk itu perlu adanya mekanisme dan penetepankebijakan pasar yang adil untuk yayasan Islam bima terhadap masyarakat petanipengarap melakukan lelang tanah wakaf Yayasan Islam Bima denganmempertimbangakan kemaslahat ummat. Adapun tujuan penelitian ini adalah:1)untuk mengetahui praktek penetapkan dan perubahan harga terhadap lelang tanahwakaf yayasan Islam Bima, 2) untuk mengetahui tinjauan mekanisme pasar terhadapfaktor penetapkan dan perubahan harga lelang tanah wakaf yayasan Islam Bima.Jenispenelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknyamengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyrakatdengan metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif yaitudengan cara menuturkan, menganalisis, dan mengklarifikasi informasi-informasifaktual berdasarkan fakta-fakta. Adapun kesimpulan dari penelitian ini; dalam praktekpenetapkan dan perubahan harga terhadap lelang tanah wakaf yayasan Islam Bimasejatinya memiliki nilai standar dalam jual beli yakni dengan prinsip keadilan, sukasama suka, bersikap benar, amanah dan jujur, tidak mubazir, dan kasih namun dalammekanisme pasar yayasan islam bima tidak melihat bahwa sesungguhnya Muzayadah(lelang) adalah saling melebih atau saling menambahi sehingga Akibat femomenatersebut membuat akad jual beli lelang terbagi menjadi empat dalam sudut pandanghukum syariah antara lain sebagai berikut: pertama: akad mu’aqid,Kedua: akad batil,Ketiga: adalah akad yang sejalan dengan syariah baik pada asalnya maupun sifatnyadimana akad itu berfaidah atas hukum dirinya selama tidak ada pencegah, Kempat:adalah akad yang sejalan dengan syariah hanya pada asalnya namun tidak sejalandengan sifatnya dengan dipengaruhi oleh pasar.
Sistem Transaksi Murabahah Bil ‘Urbuun dan Pertanggungjawaban Risiko terhadap Redistribusi Tanah Land Reform Ditinjau Etika Bisnis Islam Idhar Idhar
ISLAMINOMICS: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS, BUSINESS AND FINANCE Vol 13, No 1 (2023): ISLAMINOMICS: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS, BUSINESS AND FINANCE
Publisher : STES Islamic Village

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47903/islaminomics.v13i1.218

Abstract

The emergence of the Murabahah bil 'Urbuun transaction system in land reform land redistribution can be attributed to the accommodation provided for the transaction process in Ministerial Regulation No. 224 of 1961, which pertains to the implementation of land distribution and compensation provisions, and the issuance of DSN MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 on murabahah. The Murabahah bil 'Urbuun system comprises the first two components of Al Bai Al Muajjal, involving the sale and purchase of payments made in a deferred manner, and Al Bai Bi At-Taqsith, which encompasses buying and selling with payments made in installments or gradually. This arrangement has resulted in the accumulation and concentration of land ownership among a group of urban residents, including traders, private employees, and civil servants, leading to excessive land ownership redistribution. Motivated by this background, this study seeks to examine the Murabahah bil 'Urbuun transaction system and the risk accountability associated with land reform land redistribution from the perspective of Islamic economic ethics. The research adopts a juridical empirical approach using descriptive analysis and employs field study methods, including interviews and observations, with a deductive data analysis approach. The study's findings indicate that the Murabahah bil 'Urbuun transaction system and the risk accountability in land reform land redistribution are grounded in Islamic normative foundations such as unity, justice, freedom, and responsibility, guided by the five principles of muamalah, namely: la yakun dawlatan bayn al-agniya (avoiding concentration of wealth), 'antaradine (interdependence), tabadul al-manafi' (exchange of benefits), takaful al-ijtima' (social solidarity), and haq al-lah wa hal al-adami (balance between divine rights and human rights). This research contributes to a better understanding of the Murabahah bil 'Urbuun transaction system's implications in the context of land reform land redistribution and provides insights into the risk accountability aspects from the perspective of Islamic economic ethics. By shedding light on the ethical considerations in such transactions, this study may aid policymakers and stakeholders in formulating more equitable and responsible land redistribution strategies in line with Islamic principles.