Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEMENANGAN WAKIL BUPATI MELAWAN BUPATI DALAM PILKADA 2015 DI KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI Muhammad Ismail; Djohermansyah Djohan; Dahyar Daraba
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.568 KB) | DOI: 10.54783/jv.v12i4.345

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Faktor-faktor Apa sajakah yang menjadi Penentu kemenangan Wakil Bupati melawan Bupati dalam Pilkada 2015 di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Penelitian dilakukan melalui pengumpulan data melalui wawancara dan sumber referensi literatur yang didukung terkait dengan menganalisis temuan data. Metode yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti terlibat langsung dalam menggali informasi. Secara deduktif, penulis menggunakan teori Peter Schroder (2010) sebagai pisau analisis untuk mendeskripsikan faktor kemenangan Wakil Bupati Melawan Bupati dalam Pilkada 2015. Hasil penelitian menunjukkan Wakil Bupati Bungo memiliki sejumlah kelebihan dalam faktor internal yang mampu dimanfaatkan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2015 untuk menarik simpatik para pemilih. Adanya kelebihan dari kekuatan a). Profil pasangan calon yang berdasarkan Basis wilayah dan identitas suku, b). Individu yang religius, 3). Program yang menarik, 4). Kinerja teruji, 5). Kompetensi berdasarkan pendidikan, serta 5). Sumber daya kekuatan tim sukses yang mengakar sampai ke Desa-desa membuat Wakil Bupati meraih Kemenangan dalam Pilkada. Kemudian beberapa strategi yang digunakan berdasarkan analisis: 1. Pemilihan tim sukses, langkah menentukan pemilihan tim sukses di antaranya, yaitua).Pendekatan sebelum pilkada,b). Memperluas pergaulan, c). Karakter loyal, d). Pembentukan tim sampai ke pelosok daerah, e). Komunikasi terhadap tim sukses, 2. Kemampuan pengolahan logistik dari Calon Kandidat untuk dapat menggunakan sumber daya Finansial secara tepat, 3. Pemilihan profil kandidat dan kewilayahan, penyebaran suara yang tidak terfokus pada satu titik saja, serta 4.Perumusan Program yang menarik hati masyarakat berdasarkan dari permasalahan di lapangan yang sesuai dengan persebaran penduduk terbanyak.
Optimization of Civil Servants' Performance at the Department of Population and Civil Registration, South Papua Provincial Government Ferdinandus Jaftoran; Dahyar Daraba; Udaya Madjid; Arnold Poli; Hestiwati Basir
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 11 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i11.1502

Abstract

The main problem in our study is the Unorderly Administration of Population and Civil Registration Services at the Population and Civil Registration and Community and Village Empowerment Service of Merauke Regency. This is because South Papua Province is a new province. this research aims to analyze the implementation, obstacles, and efforts in applying Ministerial Regulation No. 6 of 2022 for state civil servants at the service in question. The research method we use a qualitative descriptive approach was used, with a Likert Scale method applied to measure respondent tendencies through questionnaires. Data was collected from 5 leaders, 10 task implementers, and 135 community representatives across 4 sub-districts. Primary data came from interviews and questionnaires, while secondary data was obtained from documents. The results show that key dimensions, including resource availability, facilities, performance, SOP clarity, and effectiveness, did not meet performance standards, with scores ranging from 33-66%. However, dimensions such as knowledge, budget, skills, and innovation were within acceptable standards. Based on these findings, the study recommends transitioning from manual to digital services to improve efficiency and reduce costs. Further research and collaboration between government and universities are also recommended to support community service efforts.