Garuda - Garba Rujukan Digital

Dadang Suwanda

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Author-ID : 4280338

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1

EFEKTIVITAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI MALUKU Carmilla Tuharea; Tjahya Supriatna; Dadang Suwanda
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Latar belakang Penelitian ini adalah dalam upaya meningkatkan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, Pemerintah Maluku memiliki kewenangan sendiri dalam mengatur kebijakan tentang perlindungan perempuan dan korban kekerasan. Namun pada kenyataannya di lapangan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan masih belum maksimal. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui efektivitas Dinas dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, faktor penghambat dan model yang digunakan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan cara mengamati dan menganalisis serta menggambarkan permasalahan yang terjadi berdasarkan fakta ada di lapangan untuk dapat ditarik suatu simpulan yang pada akhirnya akan menghasilkan alternatif sebagai saran yang dapat digunakan untuk perbaikan ke depannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku dalam menjalankan tugasnya dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami beberapa kendala, yaitu di mana penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak belum efektif. Terdapat beberapa permasalahan yang harus diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku agar ke depan pelaksanaan penanganan kekerasan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI KABUPATEN NAGANRAYA PROVINSI ACEH Rizki Hidayatullah; Etin Indrayani; Dadang Suwanda
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Minimnya pengembangan kompetensi ASN Kabupaten Naganraya baik dari aspek pendidikan maupun pelatihan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengembangan kompetensi Manajerial ASN, menganalisis faktor internal dan eksternal serta untuk menganalisis strategi pengembangan Kompetensi Manajerial ASN di Kabupaten Naganraya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan menggunakan teori pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan menurut Busro (2018: 206) yang diukur dengan kesempatan dan peluang mengikuti pendidikan serta kesempatan mengikuti pelatihan. Hasil penelitian bahwa pengembangan kompetensi manajerial ASN melalui pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Naganraya belum dilakukan secara optimal, dikarenakan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang disediakan sangat sedikit, peluang beasiswa di luar APBD juga kurang dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Daerah maupun ASN. Faktor internal 1) Peraturan perundang-undangan, 2) Visi misi Bupati Naganraya, 3) Kewenangan, 4) Belum adanya Perbup tentang tugas belajar dan izin belajar, 5) Keterbatasan anggaran, dan faktor eksternal 1) Adanya program beasiswa di luar APBD Naganraya, 2) Adanya sekolah tinggi di Kabupaten Naganraya, 3) Intervensi Politik, 4) Adanya mindset ASN yang menganggap tugas belajar di politisasi. Strategi pengembangan kompetensi manajerial ASN melalui pendidikan dan pelatihan 1) Menyusun Perbup sebagai rujukan tugas belajar dan izin belajar baik anggaran yang menggunakan APBD maupun di luar APBD, 2) Membentuk satuan tugas percepatan pengembangan kompetensi manajerial ASN dalam pemanfaatan beasiswa tugas belajar di luar APBD, 3) Membangun kerja sama dengan sekolah tinggi yang ada di Kabupaten Naganraya, 4) Meningkatkan sosialisasi, dan transparansi serta kepastian pelayanan, 5) Mendorong ASN untuk izin belajar di sekolah tinggi yang ada di Kabupaten Naganraya, 6) Memanfaatkan dan memfasilitasi ASN dalam mengikuti beasiswa di luar APBD, 7) Membangun komitmen bersama untuk bekerja secara profesional. Adapun saran 1) Perlunya memperbanyak kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta memanfaatkan peluang beasiswa di luar APBD dengan maksimal, 2) Perlunya memanfaatkan secara maksimal kekuatan dan peluang, dan menutupi kelemahan serta mengatasi ancaman, 3) Perlunya mengoordinasikan, bekerja sama dan meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian untuk melaksanakan strategi pengembangan.

ANALYSIS OF GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM ON PROCUREMENT OF HEALTH GOODS DURING THE COVID-19 PANDEMIC AT THE HEALTH OFFICE OF NORTH SUMATERA PROVINCE Sungkunen Purba; Dadang Suwanda; Basuki Rachmat; Eljawati
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 4 No. 3 (2024): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v4i3.2014

The COVID-19 pandemic in 2020 has had an impact on the health of the Indonesian people. The spread of the COVID-19 pandemic is increasing day by day and attacking the health of the Indonesian people, causing more casualties and material losses and affecting social, economic, and community welfare aspects. The central government has also issued many policies to deal with the handling of the COVID-19 pandemic, one of which is the procurement mechanism for goods in the context of the COVID-19 pandemic. The Financial and Development Supervisory Agency asked the Regional Government to pay attention to the procurement of health materials and medical devices. Procurement of Goods is a critical area for misappropriation of state funds so that it can cause the Indonesian Government's hopes for handling the COVID-19 pandemic to fail. Through refocusing activities, the total budget of the North Sumatra Provincial Government for handling the COVID-19 pandemic is 1.5 trillion with a 3-stage process. For this reason, a Government Internal Control System is needed in the Procurement of Goods, especially in the Health sector, in the hope of preventing misappropriation of state funds in the Procurement of Goods. This study uses a mix method that combines quantitative descriptive followed by qualitative methods with an inductive approach and is completed with data triangulation. The sample in this study was the Expenditure Treasurer and the Goods and Services Procurement Unit at the North Sumatra Provincial Health Office. The data collection instrument was a questionnaire with a grand theory, namely the Government Internal Control System using the Likert Scale and Interview measurement scale. Furthermore, data analysis was carried out through data reduction by understanding and analyzing the existing data, then presenting the data and finally drawing conclusions and recommendations. Based on the results of the study, respondents gave an average SPIP score of 4.26 (Government Internal Control System) with the results of the analysis showing that it had been carried out according to theory and legalistic Government Internal Control System. However, there are still shortcomings, namely certified human resources for procurement of goods and services so that control over procurement activities is in accordance with the budget for handling the COVID-19 pandemic and the need for significant action on information technology. This is done to answer the challenge of clean Procurement of Goods from misappropriation of state funds

Title

Found 3 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search