Dadang Suwanda
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

EFEKTIVITAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI MALUKU Carmilla Tuharea; Tjahya Supriatna; Dadang Suwanda
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.408 KB) | DOI: 10.54783/jv.v12i4.347

Abstract

Latar belakang Penelitian ini adalah dalam upaya meningkatkan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, Pemerintah Maluku memiliki kewenangan sendiri dalam mengatur kebijakan tentang perlindungan perempuan dan korban kekerasan. Namun pada kenyataannya di lapangan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan masih belum maksimal. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui efektivitas Dinas dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, faktor penghambat dan model yang digunakan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan cara mengamati dan menganalisis serta menggambarkan permasalahan yang terjadi berdasarkan fakta ada di lapangan untuk dapat ditarik suatu simpulan yang pada akhirnya akan menghasilkan alternatif sebagai saran yang dapat digunakan untuk perbaikan ke depannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku dalam menjalankan tugasnya dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami beberapa kendala, yaitu di mana penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak belum efektif. Terdapat beberapa permasalahan yang harus diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku agar ke depan pelaksanaan penanganan kekerasan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI KABUPATEN NAGANRAYA PROVINSI ACEH Rizki Hidayatullah; Etin Indrayani; Dadang Suwanda
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (374.18 KB) | DOI: 10.54783/jv.v13i1.377

Abstract

Minimnya pengembangan kompetensi ASN Kabupaten Naganraya baik dari aspek pendidikan maupun pelatihan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengembangan kompetensi Manajerial ASN, menganalisis faktor internal dan eksternal serta untuk menganalisis strategi pengembangan Kompetensi Manajerial ASN di Kabupaten Naganraya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan menggunakan teori pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan menurut Busro (2018: 206) yang diukur dengan kesempatan dan peluang mengikuti pendidikan serta kesempatan mengikuti pelatihan. Hasil penelitian bahwa pengembangan kompetensi manajerial ASN melalui pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Naganraya belum dilakukan secara optimal, dikarenakan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang disediakan sangat sedikit, peluang beasiswa di luar APBD juga kurang dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Daerah maupun ASN. Faktor internal 1) Peraturan perundang-undangan, 2) Visi misi Bupati Naganraya, 3) Kewenangan, 4) Belum adanya Perbup tentang tugas belajar dan izin belajar, 5) Keterbatasan anggaran, dan faktor eksternal 1) Adanya program beasiswa di luar APBD Naganraya, 2) Adanya sekolah tinggi di Kabupaten Naganraya, 3) Intervensi Politik, 4) Adanya mindset ASN yang menganggap tugas belajar di politisasi. Strategi pengembangan kompetensi manajerial ASN melalui pendidikan dan pelatihan 1) Menyusun Perbup sebagai rujukan tugas belajar dan izin belajar baik anggaran yang menggunakan APBD maupun di luar APBD, 2) Membentuk satuan tugas percepatan pengembangan kompetensi manajerial ASN dalam pemanfaatan beasiswa tugas belajar di luar APBD, 3) Membangun kerja sama dengan sekolah tinggi yang ada di Kabupaten Naganraya, 4) Meningkatkan sosialisasi, dan transparansi serta kepastian pelayanan, 5) Mendorong ASN untuk izin belajar di sekolah tinggi yang ada di Kabupaten Naganraya, 6) Memanfaatkan dan memfasilitasi ASN dalam mengikuti beasiswa di luar APBD, 7) Membangun komitmen bersama untuk bekerja secara profesional. Adapun saran 1) Perlunya memperbanyak kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta memanfaatkan peluang beasiswa di luar APBD dengan maksimal, 2) Perlunya memanfaatkan secara maksimal kekuatan dan peluang, dan menutupi kelemahan serta mengatasi ancaman, 3) Perlunya mengoordinasikan, bekerja sama dan meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian untuk melaksanakan strategi pengembangan.