Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Journal of Law and Nation
Samsul Arifin
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN “JOGO TONGGO” DI KECAMATAN SIMO KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH Samsul Arifin; Diyana Nur Qoimah
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.011 KB) | DOI: 10.54783/jv.v13i3.474

Abstract

Kebijakan Jogo Tonggo merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah untuk mengatasi dampak terjadinya Covid-19. Kebijakan ini dilaksanakan berbasis kearifan lokal masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Tengah yaitu gotong royong. Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan di tingkat rukun warga (RW) dengan membuat Satgas Covid-19 yang bernaman Satgas Jogo Tonggo. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Jogo Tonggo di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Pada pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakanmetode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Untuk melakukan analisis data penulis menggunakan cara reduksi data, penyajian data, dan simpulan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Jogo Tonggo di Kecamatan Simo yang dianalisis dengan menggunakan teori implementasi Edward III yang terdiri dari empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya,disposisi dan struktur birokrasi sudah berjalan baik sesuai dengan pedoman yang ada. Faktor pendukung kebijakan ini adalah budaya gotong royong, kepedulian dan kebersamaan yang masih kental di masyarakat, serta koordinasi yang jelas antar pelaksana kebijakan ini. Namun, masih terdapat faktor penghambat seperti adanya warga yang belum memahami Kebijakan Jogo Tonggo, dan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan masih rendah. Upaya yang dilakukan para pelaksana kebijakan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah melakukan sosialisasi, memberikan contoh kepada masyarakat, dan melakukan contact tracking.
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA: ANALISIS YURIDIS ATAS AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI PUBLIK Mohammad Rifa'i; Samsul Arifin
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 4 No. 3 (2026): Journal of Law and Nation
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The application of good governance principles is a fundamental element in the implementation of democratic and law-based governance. In the context of state administrative law, the principles of accountability, transparency, and public participation serve as instruments for controlling administrative authority and protecting citizens' rights. This study aims to analyse the application of these good governance principles within the framework of state administrative law in Indonesia through a juridical approach. The research method used is qualitative research in the form of library research, which examines primary, secondary, and tertiary legal materials, including legislation, legal doctrines, and Scopus-indexed scientific journal articles. Data analysis is carried out in a legal-normative manner using a conceptual and legislative approach. The results of the study show that although the principles of accountability, transparency, and public participation have a strong normative basis, their implementation in the practice of governance still faces various obstacles. Accountability tends to be formal, transparency is not yet fully substantive, and public participation is still limited to procedural fulfilment. This study concludes that strengthening the application of good governance principles in state administrative law requires consistency in implementation, increased capacity of the apparatus, and effective oversight mechanisms to realise a democratic, just, and public interest-oriented government
PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM MENANGANI PENYEBARAN PAHAM RADIKALISME DI PROVINSI SULAWESI TENGAH Sarwani; Samsul Arifin; Mu’tamirudin; Sabaruddin; Cantika Yokalina Boka
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 1 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v17i1.1369

Abstract

Radikalisme merupakan paham yang menginginkan radikal dengan cara kekerasan dan ekstremisme, yang menjadi ancaman serius terhadap perubahan persatuan dan kesatuan bangsa. Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap penyebaran paham radikalisme, terutama dengan keberadaan kelompok teroris seperti Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Tengah dalam menangani penyebaran paham radikalisme, dengan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang relevan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran oleh Horoepoetri dan Santosa (2003), yang mencakup lima dimensi peran: sebagai kebijakan, strategi, alat komunikasi, alat penyelesaian sengketa, dan terapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah telah berpartisipasi aktif dalam merancang dan melaksanakan kebijakan deradikalisasi, melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya radikalisme, serta berkoordinasi dengan aparat keamanan dan masyarakat tokoh. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pemahaman masyarakat, serta penyebaran ideologi radikal melalui media sosial dan pendidikan non-formal. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Badan Kesbangpol meningkatkan kerja sama lintas sektoral dan memberdayakan masyarakatlokal dalam menciptakan ketahanan ideologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Badan Kesbangpol sangat krusial dalam mencegah dan menangani penyebaran paham radikalisme di Provinsi Sulawesi Tengah melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif.
Co-Authors Cantika Yokalina Boka Diyana Nur Qoimah Mohammad Rifa'i Mu’tamirudin Sabaruddin Sarwani