Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Lorong Panjang Pelaksanaan Good Governance di Daerah Muhtar Haboddin; Ahmad Imron Rozuli
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 13, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.253 KB) | DOI: 10.20961/sp.v13i2.24866

Abstract

Artikel ini bertujuan mengungkap pelaksanaan good governance di daerah. Dalam praktiknya, good governance tidak mudah dilaksanakan. Memang, ada daerah yang berhasil. Namun, ada pula yang gagal. Ironisnya adalah kepada daerah yang terdepan menerapkan good governance, diujung akhir masa jabatan malah terlilit dalam kasus korupsi. Tidak hanya itu, tantangan terberat dari pelaksanaan good governance di daerah dalam adalah jaminan keberlanjutan dan komitmen politik yang rendah. Akibatnya, terkadang penerapan good governance ini terpinggirkan karena ganti pemimpin dengan agenda yang sama sekali berbeda dengan pendahulunya. Bisa juga karena alasan politis, yakni good governance tidak memberikan keuntungan secara personal bagi kepala daerah.Kata kunci: good governance dan pemerintah daerah
KONFLIK PARTAI: PERBANDINGAN ANTARA PKB DAN PDIP Muhtar Haboddin
Governance Vol 1 No 2 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini menfokuskan diri pada kajian konflik yang terjadi dalam tubuh PKB dan PDIP. Studi perbandingan ini menarik, bukan saja karena jumlahnya masih kurang dilakukan tetapi juga memberikan ruang yang cukup luas dalam mendalami anatomi konflik yang terjadi di PKB maupun di PDIP. Pada kedua partai ini tidak pernah lepas dari intrik dan konflik. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat model konflik. Pertama, konflik secara horizontal dimana yang terlibat dalam konflik ini adalah para petinggi partai politik. Konflik ini biasa terjadi pada saat pemilihan ketua umum partai. Kedua, konflik yang terjadi secara vertikal. Konflik senantiasa terjadi dalam konteks pemilihan kepala daerah. Implikasi yang ditimbulkan akibat konflik adalah terjadinya perpecahan di partai PKB maupun PDIP.
MASYARAKAT ADAT MELAWAN PERUSAHAAN: KASUS DI KALIMANTAN BARAT Muhtar Haboddin
Governance Vol 2 No 1 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini menyoroti perlawanan masyarakat adat terhadap perusahaan di Kalimantan Barat.Menampilkan wacana ini menjadi penting karena akan memperkaya kajian akademik. Hasil penelusuran data menyebutkan bahwa ada dua pola perlawanan masyarakat adat terhadap perusahaan yakni pola damai dan pola kekerasan. Kedua pola ini dilakukan tetapi hasilnya belum maksimal. Hal ini terjadi karena masyarakat adat banyak kalahnya di satu sisi, sementara pihak perusahaan banyak menangnya. Terlepas dari apapun hasilnya, perlawanan masyarakat adat ini patut untuk dicatat dan didokumentasikan dalam lembaran sejarah.
Sirkulasi Elite Lokal di Kabupaten Ponorogo Pangestika, Rizki Melina; Ali Maksum; Muhtar Haboddin
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 6 No. 6 (2024): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development (Septemb
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v6i6.1167

Abstract

Studi ini berangkat dari kegagalan petahana yang menyebabkan proses sirkulasi elite pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap proses sirkulasi, faktor penyebab sirkulasi elite dan dampak dari adanya sirkulasi. Untuk itu, penelitian ini menerapkan metode kualitatif studi kasus. Studi ini menemukan hasil bahwa dalam konteks Kabupaten Ponorogo proses sirkulasi elite terjadi antara governing elite melawan non-governing elite. Adapun faktor penyebab sirkulasi elite sebagai berikut: pertama di picu karena koalisi besar yang dibangun oleh petahana Ipong Muchlissoni tidak berjalan dengan baik. Kedua karena terdapat beberapa kontroversi petahana dalam pandangan masyarakat yang masih kuat dengan unsur santri dan budaya. Ketiga mengenai kinerja petahana yang dinilai buruk. Keempat strategi yang tepat diracik oleh kubu penantang lewat penyesuain kultur masyarakat Ponorogo serta keberhasilan penantang dalam merangkul ormas ormas di Ponorogo. Studi ini juga memberikan pemahaman politik bahwa Pilkada sebagai proses untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan, dimana petahana berusaha mempertahankan jabatannya sementara penantang berusaha merebutnya di arena Pilkada. Penelitian ini menemukan implikasi akademis bahwa sirkulasi elite tidak hanya didorong oleh kekuatan ekonomi dan politik, tetapi juga oleh hubungan sosial yang kuat dengan masyarakat. Temuan ini memperkuat teori sirkulasi elite Pareto, dengan menekankan bahwa dalam konteks tertentu, modal sosial bisa lebih berpengaruh daripada modal ekonomi dalam pergantian elite. Selain itu, sirkulasi elite dapat berlangsung efektif melalui Pilkada jika elite baru mampu memanfaatkan dinamika sosial.