Faizatul Ansoriyah
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sebelas Maret

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Bibliometric Mapping Analysis of Digital Innovation in Streamlining Bureaucratic Processes Ledia Sari Hasibuan; Sri Yuliani; Faizatul Ansoriyah
Dinasti International Journal of Education Management and Social Science Vol. 7 No. 1 (2025): Dinasti International Journal of Education Management and Social Science (Octob
Publisher : Dinasti Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/dijemss.v7i1.5269

Abstract

Mapping bibliometric analysis of digital innovation in streamlining bureaucratic processes aims to identify and analyze the impact of digital technology implementation in improving bureaucratic efficiency and map the development of key themes in this field. This research was conducted by analyzing 354 relevant publications related to digital transformation in organizational management. The purpose of this study is to explore the relationship between digital innovation and bureaucratic efficiency, and to identify the challenges and opportunities that come with the application of technology in bureaucratic structures. The method used is bibliometric analysis which involves searching, mapping and analyzing relevant literature using bibliometric software to identify research patterns and emerging trends. The results show that digital innovation contributes greatly to improving efficiency through automation, standardization, and agility in bureaucratic structures. Nonetheless, there are potential drawbacks that need to be considered, such as over-reliance on technology that can reduce the role of humans in decision-making and organizational creativity. This mapping provides deeper insights into how digital innovations can streamline bureaucracy, while also reminding the importance of maintaining a balance between technology and human oversight in managerial processes.
The Accountability Paradox in Hybrid Zakat Governance: Evidence from BAZNAS Kota Yogyakarta Savira Nur Aini; Sudarmo; Faizatul Ansoriyah
Administratio Vol 17 No 1 (2026): Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administratio.v17i1.615

Abstract

Contemporary public accountability reforms often assume that stronger transparency, auditability, and regulatory compliance will enhance organizational legitimacy and strengthen public trust. This assumption remains contested, particularly in hybrid faith-based public organizations that operate under overlapping bureaucratic and moral-religious accountability demands. This study examines public accountability practices in BAZNAS Kota Yogyakarta as a local zakat governance institution with strong formal compliance structures. Using a qualitative case study approach, data were collected through document analysis, semi-structured interviews, and non-participant observation. The analysis applies a multidimensional public accountability framework encompassing legal, financial, managerial, and social accountability, interpreted through the lenses of symbolic transparency and institutional decoupling. Findings show that BAZNAS Kota Yogyakarta demonstrates strong formal accountability through regulatory compliance, layered audit systems, standardized reporting, and active digital disclosure. Substantive accountability, however, remains comparatively limited. Managerial accountability is primarily oriented toward program delivery rather than systematic outcome evaluation, while social accountability is characterized more by informational openness than meaningful participatory engagement. These patterns suggest an accountability paradox in which visible compliance strengthens formal legitimacy without fully translating into substantive accountability. The study argues that accountability in hybrid faith-based public organizations should not be understood solely as a technocratic compliance mechanism, but as a contested governance process shaped by competing institutional logics, public expectations, and organizational legitimacy pressures. The findings contribute to public administration scholarship by extending accountability debates into the context of hybrid zakat governance.
EVALUASI TRANSPARANSI DAN AMANAH: TINJAUAN TERHADAP WEBSITE BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) Faizatul Ansoriyah; Agus Widiyarta; Ahmad Zubir Ibrahim; Nora Nailul Amal
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 18, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/sp.v18i2.80136

Abstract

Transparansi dan amanah menjadi aspek penting yang harus diwujudkan oleh BAZNAS dalam melaksanakan fungsi pengelolaan zakat. Tujuan artikel ini adalah untuk mengevaluasi website Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ditinjau dari perspektif transparansi dan amanah. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauhmana website BAZNAS sudah memenuhi indikator-indikator  penting dalam menyediakan informasi kepada Masyarakat. Analisis trasnparansi dilakukan dengan menganalisis ketersediaan informasi termasuk di dalamnya adalah laporan keuangan, program dan juga target penerima zakat. Analisis terhadap amanah dilakukan dengan melihat ketersediaan informasi yang membedakan penyaluran zakat dengan sumber dana lainnya. Hasil evaluasi zakat menunjukkan bahwa  aspek keterbukaan baik dalam informasi keuangan maupun penerima manfaat sudah disediakan, namun perlu untuk meningkatkan detail profil mustahik dan daerah penerima manfaat. Di sisi amanah meskipun sebagian besar website sudah memenuhi indikator amanah, namun perlu memberikan informasi terpisah terkait program yang berasal dari sumber dana zakat dan non zakat.
Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan, Sikap, Niat Pengguna Terhadap Kenyataan Penggunaan Aplikasi SiPolgan Anggie Desriantika Prabandari; Faizatul Ansoriyah
Wacana Publik Vol 3, No 2 (2023): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v3i2.78254

Abstract

Sistem Pelayanan Online Desa Krandegan ata sering disebut dengan SiPolgan adalah sistem online yang dapat digunakan oleh masyarakat Desa Krandegan untuk mendapatkan pelayanan administrasi. Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui penerimaan teknologi terhadap aplikasi SiPolgan pada masyarakat Desa Krandegan menggunakan Technology Acceptance Model (TAM). TAM melihat penerimaan masyarakat melalui beberapa variabel yaitu persepsi ease of use (persepsi kemudahan), perceived usefulness (persepsi kegunaan), attitude towards using (sikap pengguna), behavioral intrntion to use (niat pengguna) dan actual system use (kenyataan penggunaan). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Responden dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Krandegan yang menggunakan aplikasi SiPolgan untuk pelayanan administrasi. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS dan Lisrel. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Persepsi kemudahan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap persepsi kegunaan; 2) Persepsi kemudahan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap sikap penggunaan; 3) persepsi kegunaan tidak berpengaruh terhadap sikap penggunaan; 4) Persepsi kegunaan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap niat penggunaan; 5) Sikap penggunaan tidak berpengaruh terhadap niat penggunaan; 6) Niat penggunaan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kenyataan penggunaan; 7) Kemudahan, kegunaan, sikap penggunaan dan niat penggunaan memiliki pengaruh secara simultan terhadap kenyataan penggunaan masyarakat untuk menggunakan aplikasi SiPolgan.
Kerangka Kolaborasi Berbasis Information, Communication and Technology (ICT) Organisasi Pengelola Zakat di Kota Surakarta Ati Dina Nasicha; Faizatul Ansoriyah
Wacana Publik Vol 5, No 1 (2025): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v5i1.88105

Abstract

Surakarta memiliki potensi besar dalam meningkatkan pengumpulan zakat. Zakat mampu berperan meningkatkan standar hidup masyarakat sehingga berdampak pada pengurangan kemiskinan. Faktanya, terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan zakat. Pengumpulan zakat masih jauh dari potensinya. Penelitian sebelumnya mengusulkan skema kerangka kerja kolaborasi berbasis TIK untuk meningkatkan pengelolaan zakat. Skema yang diusulkan telah divalidasi oleh para pengelola zakat di seluruh Indonesia yang menjadi sampel penelitian. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana penerapan skema kolaborasi model 3C (komunikasi, koordinasi & kerjasama) pengelolaan zakat di Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis data yang interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, presentasi data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan belum ada kolaborasi antar pengelola zakat. Kolaborasi hanya terbatas pada mitra yang bekerja sama dengan lembaga. Kolaborasi berbasis ICT sulit diterapkan di Surakarta karena terkendala perbedaan visi dan misi organisasi pengelola zakat.
Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Kupen, Kecamatan Pringsurut, Kabupaten Temanggung Wahyu Ripwanto; Faizatul Ansoriyah
Wacana Publik Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v4i2.94891

Abstract

Rumah menjadi unit bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian sekaligus sarana pembinaan keluarga. Serta rumah yang layak huni menjadi kebutuhan pokok bagi manusia untuk berlindung. Salah satu elemen kunci dalam meningkatkan kualitas hidup adalah mencapai standar rumah layak huni. Rumah layak huni adalah tempat tinggal yang memenuhi standar tertentu dalam hal kualitas dan kenyamanan. Kriteria tersebut melibatkan aspek-aspek seperti keselamatan, kecukupan ruang, dan kesehatan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya  merupakan  program pemerintah yang tercantum pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 7/PRT/M/2018, kebijakan ini guna untuk menstimulan masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memenuhi kebutuhan akan rumah layak huni, serta menuntut keswadyaan penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari program kebijakan ini yang dilaksanakan di Desa Kupen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dari menurut Miles dan Huberman (1992) dengan tiga alur kegiatan (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) dan penarikan simpulan. Hasil temuan di lapangan dari penelitian ini a)peningkatan kualitan rumah layak huni terbangun 100%, b)keberlanjutan program akan ada replikasi dan duplikasi oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung menggunakan anggaran daerah, c)verifikasi penerima manfaat sudah by name by adress, d)masyarakat mampu untuk swadaya dalam proses pembangunan rumah layak huni dan ada partisipasi masyarakat untuk gotong-royong atau “sambatan”.
Analisis Kebutuhan Gender Perempuan dalam Layanan Usaha Terpadu Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Surakarta Triwidianto Ramdhan Putra; Tiyas Nur Haryani; Faizatul Ansoriyah
Wacana Publik Vol 3, No 2 (2023): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v3i2.79860

Abstract

Kota Surakarta memiliki Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM-KUMKM) untuk melayani pemberdayaan UMKM. Penelitian ini fokus pada analisis kebutuhan gender perempuan dalam layanan usaha terpadu usaha mikro kecil dan menengah di PLUT KUMKM-KUMKM Kota Surakarta. UMKM di Kota Surakarta banyak dijalankan oleh perempuan namun juga masih ada tantangan yang dihadapi perempuan pelaku UMKM dari aspek kesetaraan gender. Teknik pengumpulan data diperoleh wawancara, pengisian angket, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dukungan data kualitatif dan kuantitatif untuk mendeskripsikan temuan dan hasil penelitian. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan teknik dimana peneliti membandingkan beberapa sumber dan peneliti mengecek data ke sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Teknik analisis gender dalam penelitian ini menggunakan model Moser. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kelima layanan yang diberikan PLUT KUMKM KUMKM memenuhi kebutuhan gender para perempuan peserta PLUT KUMKM KUMKM. Dalam pemenuhan kebutuhan praktis dipenuhi oleh kelima layanan yaitu layanan akses pembiayaan, layanan akses SDM, layanan kelembagaan, layanan pemasaran dan layanan produksi. Sedangkan dalam pemenuhan kebutuhan strategis hasil penelitian mengatakan bahwa kebutuhan strategis dipenuhi oleh 2 layanan yaitu layanan akses SDM, dan layanan produksi.