Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

BUSINESS JUDGEMENT RULE SEBAGAI PERLINDUNGAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PRIBADI DIREKSI PERSEROAN Gideon Paskha Wardhana
Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Vol 14, No 1 (2019): Jurnal Riset Manajemen & Bisnis
Publisher : Fakultas Bisnis UKDW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (677.148 KB) | DOI: 10.21460/jrmb.2019.141.316

Abstract

This research is intended to understand the implementation of the business judgement rule doctrine (“BJR”) in the corporate law of Australia, Netherlands and within the Act No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company, and the importance of BJR to directors and the company that they manage. This research is a normative juridical study conducted through library research and analyzed by qualitative research methods on secondary data and by comparing the implementation of BJR doctrine in Australia and Netherlands. The result of the study shows that BJR gives a legal protection to company’s directors and officers from liability on every policy or business judgement or transaction that is harmful to the company, as long as the policy or business judgement or transaction is done in good faith, due care, and within the scope of their duty and authority. The BJR doctrine also gives an advantage as a rule of consideration and action for company’s directors and officers, therefore they will have more courage to take business decisions which has a strategic value and profitable to the company that they manage. Key words: business judgement rule, duty of good faith, duty of care.  ABSTRAK Penelitian ini ditujukan untuk memahami penerapan doktrin business judgement rule (“BJR”) dalam hukum perseroan di Australia, Belanda dan di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta arti pentingnya BJR bagi direksi maupun perusahaan yang dikelolanya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan dianalisa dengan metode penelitian kualitatif atas data sekunder yang ditemukan, serta dengan membandingkan penerapan doktrin BJR di Australia dan Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BJR memberikan perlindungan hukum bagi direksi dan pejabat perseroan dari pertanggungjawaban atas setiap kebijakan atau keputusan bisnis atau transaksi yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan, selama kebijakan atau keputusan bisnis atau transaksi tersebut dilakukan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, serta dalam lingkup tanggung jawab dan wewenangnya. Doktrin BJR juga bermanfaat sebagai kaidah berpikir dan bertindak bagi direksi dan pejabat perseroan, sehingga mereka lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis yang bernilai strategis dan menguntungkan bagi perseroan yang dikelolanya. Kata kunci: business judgement rule, kewajiban itikad baik, kewajiban kehati-hatian
PERTANGGUNGJAWABAN HARTA PRIBADI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA Gideon Paskha Wardhana
Arena Hukum Vol. 12 No. 1 (2019)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01201.1

Abstract

AbstractThis research is intended to understand the purpose of the adoption of the doctrine of piercing the corporate veil ("PCV") and the concept of shareholders' personal liability in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT 2007"), and to measure the effectiveness of the legal protection This research is a normative juridical study conducted through library research and analyzed by qualitative research methods on secondary data by comparing with the application of the PCV doctrine in the Netherlands. The results of the study shows that the responsibility of shareholders in a PT is only limited to the number of shares they have in the company where the company itself becomes an independent legal entity separate from its shareholders. At present, the characteristics of limited liability and separate legal entities are often misused to create a shield for shareholders so that they can avoid personal liability for their illegal actions. AbstrakPenelitian ini ditujukan guna memahami tujuan dari diadopsinya doktrin piercing the corporate veil (“PCV”) dan konsep pertanggungjawaban harta pribadi pemegang saham dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT 2007”), serta guna mengukur efektifitas dari perlindungan hukum yang diberikan melalui penerapan doktrin PCV tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan dianalisa dengan metode penelitian kualitatif atas data sekunder yang ditemukan, serta dengan melakukan perbandingan dengan penerapan doktrin PCV tersebut di negara Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pemegang saham pada suatu PT, hanya terbatas pada sejumlah saham yang mereka miliki di dalam perseroan dan perseroan itu sendiri menjadi badan hukum mandiri yang terpisah dari pemegang sahamnya. Saat ini, karakteristik pertanggungjawaban terbatas dan badan hukum yang terpisah ini sering disalahgunakan untuk menciptakan tameng bagi para pemegang saham agar mereka dapat menghindar dari kewajiban pertanggungjawaban secara pribadi atas perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan.Â