Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

STUDI HADIS TEMATIK Maulana Ira
Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis Vol 1 No 2 (2018): Juli - Desember
Publisher : Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/al-bukhari.v1i2.961

Abstract

This article discuss about thematic study of hadith (mawḍū'ī) methodologically.Mawḍū'ī method is collect hadith related to the topic or purpose.Thematic approach can be understood through content and purpose ofa hadith by studying relatedto it and see each correlation in order to obtain a full understanding on it. There are some steps in studying hadith thematic. study starts from the determination of themes or issues which will be discussed, collecting hadith related to the theme, categorization hadith, i'tibār whole sanad hadith, sanad research related to their personality and intellectual capacity of the narrators, study on matan related to proof whether 'illat (disability) and syāż (irregularities), an assessment of the themes that contain a similar meaning, comparison commentary tradition, completing discussions with the hadith or verse support, preparation of research results, and to be closed with a conclusion
Hukum Adat di Aceh: Menakar Eksistensi dan Kedudukannya dalam Sistem Hukum Nasional Maulana Ira
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober: Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v2i4.2375

Abstract

This paper discusses the existence and position of customary law in Aceh, which has long grown and developed within the Acehnese community, as well as its recognition within the national legal system. The 1945 Constitution recognizes the existence of customary law communities and their traditional rights, as stated in Article 18B (2), which indicates the special and unique position of customary law within Indonesia's legal system. In Aceh, the position of customary law is clearly visible, especially since the enactment of Law No. 11 of 2006 on the Governance of Aceh, which further strengthens the position of Acehnese customary law in the national legal system. The recognition of customary law in the Indonesian constitution is expected to have a positive impact on the sustainability of customary law’s existence in Aceh and across Indonesia. Customary law in Aceh, with its various implementations, has become an inseparable part of the country's legal structure and the culture of the Acehnese people. Therefore, it is hoped that the recognition and protection of customary law will continue to evolve, creating a balance between customary legal norms and national law.
SKEMA TANGGUNG RENTENG PADA PEMBIAYAAN PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAR SYARIAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Maulana Ira
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.126

Abstract

PNM Mekar Syariah hadir sebagai salah satu upaya pemerintah menanggulangi kemiskinan pada akar rumput, dilakukan dengan memberikan pinjaman secara berkelompok kepada kaum ibu rumah tangga yang memiliki usaha. Klausulnya, terdapat tanggung renteng yaitu jika salah satu anggota kelompok tidak membayar maka yang lain harus menanggungnya. Dalam perjalanannya terdapat anggota kelompok tidak membayar bahkan melarikan diri dari Desa hingga menyebabkan anggota kelompok lainnya terpaksa menanggung hutangnya. Kajian ini berfokus pada praktik akad tanggung renteng dalam pinjaman modal di PNM Mekar Syariah, serta menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap skema tanggung renteng yang terdapat dalam klausul pinjaman tersebut. Studi ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Hasilnya, praktik akad tanggung renteng pada kelompok PNM Mekar Syariah memakai akad kafalah, setiap anggota diberitahu tentang adanya skema tanggung renteng pada saat pencairan pinjaman dilaksanakan. Kedua, tinjauan fiqh muamalah terhadap akad tanggung renteng (kafalah) pada kelompok PNM Mekar Syariah belum belum memenuhi syarat dan rukun berkaitan dengan seorang kafil (penanggung) mesti seorang yang berjiwa filantropi (dermawan), dikarenakan sesama anggota kelompok PNM Mekar bukanlah orang yang memiliki kelebihan harta oleh karena mereka merupakan sama-sama orang yang berhutang pada satu makful lahu (yang menghutangkan) yang sama.