Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Pemerintahan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sidenreng Rappang Abdul Jabbar; Muhammad Arisal Asad; Muhammad Ikbal
Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 2 (2020): JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (714.45 KB) | DOI: 10.35326/jsip.v1i2.764

Abstract

Latar Belakang bahwa dalampemberian pelayanan pemerintahan hendaknya konsep good governance diterapkan dengan maksimal, khususnya prinsip akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini bertujuan; 1) untuk menganalisis dan menggambarkan penerapan prinsip akuntabiltas dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan(IMB), dan 2) untuk menganalisis dan menggambarkan penerapan prinsip transparansi dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan(IMB) di Kabupaten Sidenreng Rappang. Lokasi penelitian di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sidenreng Rappang.Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan yaitu mulai September 2019 s.d Maret 2020.Sumber Data didapatkan dari hasil wawancara dengan aparat birokrasi dan masyarakat pengguna jasa.Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan kepustakaan.Teknik Analisis data yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sidenreng Rappang belum sepenuhnya akuntabel dalam pelayanan kepada pengguna jasa berdasarkan acuan pelayanan yang tidak konsisten, solusi pelayanan dimana kemudahan pelayanan masih bersifat diskriminasi, dan prioritas pemenuhan kepentingan pengguna jasa belum dikonsentrasikan sepenuhnya untuk kepentingan pengguna jasa. Transparansi pelayanan pemerintahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diselenggarakan oleh kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kabupaten Sidenreng Rappang dapat digambarkan bahwa kualitas pelayanan sudah semakin terbuka dan informasi terkait pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada masyarkat dapat berjalan maksimal. Hal ini berdasarkan beberapa indikator yang digunakan yaitu keterbukaan dan standarisasi pelayanan yang sudah dilakukan oleh aparat birokrasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Proses pelayanan juga telah diterapkan secara cepat, efektif, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Terkait mengenai transparansi pelaporan kegiatan pelayanan sudah diterapkan secara periodik dan teratur. Hanya saja, tindakan aparat birokrasi yang masih cendrung tidak adil dan diskriminatif.
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA APARATUR DI PEMERINTAHAN KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Nur Fenisha Ahmad; Hariyanti Hamid; Muhammad Arisal Asad
DIALOGIKA Vol 6 No 2 (2025): Juni 2025
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/dialogika.v6i2.14600

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja aparatur di Pemerintahan Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 38 aparatur baik ASN maupun non-ASN yang bekerja di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yakni variabel X (budaya organisasi) dan variabel Y (kinerja aparatur). Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh sebesar 38 orang. Tipe penelitian ini adalah asosiatif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, kuesioner dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas, reliabilitas dan regresi linear sederhana dengan menggunakan bantuan aplikasi IBM SPSS Statistik 21.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi “Berpengaruh/Signifikan” terhadap kinerja aparatur di Pemerintahan Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan hasil rekapitulasi variabel budaya organisasi dengan hasil persentase 78% berada pada kategori baik dan rekapitulasi variabel kinerja aparatur dengan hasil persentase 76% berada pada kategori baik. Faktor-faktor yang memengaruhi budaya organisasi terhadap kinerja aparatur dengan hasil persentase 75% berada pada kategori baik. Faktor yang paling berpengaruh yakni dukungan manajemen dengan persentase 82% berada pada kategori baik. Selain itu dari hasil uji ANOVA didapatkan Fhitung sebesar 120.345 dengan tingkat signifikan 0,000 hal ini menunjukkan variabel independen berpengaruh signifikan dan probabilitas jauh di atas 0,05 secara parsial thitung (10.876) > ttabel (1.688) artinya pengaruh budaya organisasi berpengaruh/signifikan terhadap kinerja aparatur di Pemerintahan Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang dengan R square sebesar 68% berada pada kategori baik dan sisanya 32% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian ini.
Pemanfaatan Whatsapp Sebagai Sarana Transparansi Informasi Publik Di Pemerintahan Desa Lasiwala Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Putri Aisyah; Muhammad Ikbal; Muhammad Arisal Asad; Erfina
Jurnal Niara Vol. 19 No. 2 (2026): September
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/3xxdtc14

Abstract

This study aims to analyze the utilization of WhatsApp as a means of public information transparency in the Lasiwala Village Government, Pitu Riawa Sub-district, Sidenreng Rappang Regency, examined through four dimensions of transparency: clarity, accessibility, integration, and rationality of information. This research employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews with nine informants consisting of key informants (village officials), supporting informants (residents joined in the WhatsApp group), and comparative informants (residents not joined in the group), complemented by observation and documentation. Data were analyzed using Miles and Huberman's interactive model, assisted by NVivo 12 software. The results show that WhatsApp utilization has been running but remains suboptimal. Clarity has improved through mixed-language messaging, yet lacks a written standard. Accessibility is the weakest dimension, reaching only around 25 percent of household heads. Integration shows consistent message substance but weak timeliness and archiving. Rationality of information still depends heavily on the personal judgment of the Village Head rather than a documented procedure. These findings indicate that transparency through WhatsApp in village governance is constrained less by technology itself than by the absence of standardized communication management.