Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum
Syahriful Khaerul Hidayat
Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
URGENSI PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA Syahriful Khaerul Hidayat; Hijrah Adhyanti Mirzana; Dara Indrawati
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i2.5704

Abstract

Keadilan Restoratif pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan diversi, yaitu penyelesaian perkara pidana anak dengan cara musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Akan tetapi, proses diversi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tindak pidana narkotika. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang berlokasi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui hasil wawancara, kuisioner, survey, dan studi dokumen. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi dari sistem diversi untuk mewujudkan keadilan restoratif pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada persidangan pengadilan telah memegang peranan yang cukup sentral dalam penyelesaian perkara pidana anak, hanya saja belum terdapat koordinasi yang baik dalam pelaksanaannya masing-masing dikarenakan baru lembaga Mahkamah Agung yang mengeluarkan Peraturan Pelaksanaan (PP) terkait pelaksanaan diversi.
Co-Authors Dara Indrawati Hijrah Adhyanti Mirzana