Hijrah Adhyanti Mirzana
Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PELAKSANAAN SIDANG VIRTUAL DIMASA PANDEMI COVID-19 OLEH PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BARRU Tri Utami Putri; Nur Azisa; Hijrah Adhyanti Mirzana
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i2.5705

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sidang Virtual dimasa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (social legal research). Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara secara mendalam (deep interview) dan tanya jawab dengan responden pada Kejaksaan Negeri Barru ataupun Hakim Pada Pengadilan Negeri Barru. Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Yakni menyajikan secara deskriptif, dengan menjelaskan, menggambarkan dan menguraikan masalah-masalah yang akan dikaji dan penyelesaiannya berkaitan proses persidangan secara virtual berdasarkan SE Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan sidang Virtual dimasa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru berjalan dengan lancar. Sebagian besar terdakwa disidangkan dari tempat terdakwa ditahan, dalam hal ini rumah tahanan negara Polres dan Rumah tahanan negara Kelas IIb Barru. Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan saksi dilakukan di kantor kejaksaan dimana telah tersedia 1 ruangan khusus untuk menghadirkan saksi secara virtual. Dalam hal saksi berhalangan hadir, penuntut umum menjelaskan hal tersebut kepada Majelis Hakim kemudian meminta persetujuan Majelis agar pemeriksaan terhadap saksi yang berhalangan hadir di kantor Kejaksaan Negeri Barru diperiksa dari kediaman Saksi. Demikian pula halnya dengan pemeriksaan terhadap Ahli. Proses persidangan secara virtual yang telah dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Barru berjalan dengan lancar dan Efektif serta mendukung perwujudan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
URGENSI PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA Syahriful Khaerul Hidayat; Hijrah Adhyanti Mirzana; Dara Indrawati
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i2.5704

Abstract

Keadilan Restoratif pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan diversi, yaitu penyelesaian perkara pidana anak dengan cara musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Akan tetapi, proses diversi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tindak pidana narkotika. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang berlokasi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui hasil wawancara, kuisioner, survey, dan studi dokumen. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi dari sistem diversi untuk mewujudkan keadilan restoratif pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada persidangan pengadilan telah memegang peranan yang cukup sentral dalam penyelesaian perkara pidana anak, hanya saja belum terdapat koordinasi yang baik dalam pelaksanaannya masing-masing dikarenakan baru lembaga Mahkamah Agung yang mengeluarkan Peraturan Pelaksanaan (PP) terkait pelaksanaan diversi.