Nofri Savira Putri
Universitas Muhammadiyah Jember

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Kajian Yuridis mengenai Sengketa Wilayah antara China dan Indonesia di Perairan Natuna Nofri Savira Putri
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 18, No 2 (2020): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v18i2.6544

Abstract

Natuna Regency which is located in the Riau Island Province, is one of the region that has the potential of coastal and marine resources which are very potential to be developed. From that potential, illegal fishing and other violations conducted by foreign ships often happen in these water. One of them happened on January 1, 2020, China refuses the accusation of Indonesia for its fishing ships illegally entering Natuna Water. China claims that it has sovereignty in the South China Sea region closed to the Natuna Water. Whereas, the act of fishing is an act of theft that violates Indonesia's sovereign right over marine natural resources in the Indonesian Exclusive Economic Zone. This is based on the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 and Constitution of the Republic of Indonesia No. 45/2009 about Amendment to Constitution No. 31/2004 about Fishery.
PENGGEMPURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DEMI TEREALISASINYA INDONESIA SEBAGAI NEGARA ANTI KORUPSI Nofri Savira Putri
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 18, No 1 (2020): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v18i1.6527

Abstract

Dewasa  ini,  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  telah  mengakar  di  setiap  sendi  kehidupan. Terjadinya perbuatan korupsi tidak hanya ditentukan oleh pelaku, tetapi ditunjang pula dengan kesempatan yang diberikan olehaktor prabayar maupun sistem yang berlaku. Contohnya dapat kita simak dari peristiwa APBN yang seharusnya murnidigunakan untuk kesejahteraan rakyat, justru berubah menjadi lahan subur praktik korupsi oleh oknum pejabat pemerintahan.Langkah penggempuran pertama yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah penanaman pendidikan anti korupsi disetiap jenjang pendidikan dan di kalangan masyarakat, seperti di tingkat desa, RT, dan RW. Di samping penanaman pendidikananti korupsi, diperlukan pula penyelenggaraan reformasi sistem birokrasi secara transparan, akuntabel, dan netralitas.Selanjutnya, yaitu diadakan penguatan dalam konsep beserta kerangka kerja koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi diBadan Kepolisian RI maupun Kejaksaan Agung, yang disarankan agar mempunyai kelembagaan khusus yang berfungsi kedalam dan ke luar. Langkah terakhir yaitu adanya peran serta masyarakat secara terbuka dan partisipatif.
Peran Patroli Siber Polres Jember Dalam Mengawal Demonstrasi Pada Era Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Jember Suyatna suyatna; Nofri Savira Putri; Hesti Dwi Rela Susanti
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 2 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v19i2.7414

Abstract

Terhadap demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat diberlakukan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, dimana pembatasan ini pada Pasal 13 ayat (6) dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah perorangan dan pengaturan jarak antarperorangan. Namun, pada kenyataannya eksistensi dari kedua regulasi ini masih terabaikan oleh para demonstran di Kabupaten Jember, karena sepanjang tahun 2020, masih terjadi demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkis. Sehingga, dalam mengawal demonstrasi agar tidak berujung pada tindakan anarkis, Polres Jember melalui Sat Intelkam melakukan patroli siber. Patroli siber merupakan tindakan anggota polisi berupa pengawasan terhadap aktivitas pengguna jaringan internet atau media sosial, yang apabila terindikasi melakukan tindak pidana, maka terhadap aktivitas itu akan dilakukan penindakan. Sehingga, output dari patroli siber tersebut adalah laporan tertulis kepada Kapolres Jember sebagai dasar pertimbangan bagi Polres Jember dalam melakukan pengawalan demonstrasi di Kabupaten Jember selama era pandemi Covid-19.