Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TOT DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI WIDYAISWARA DI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Said Amaddin; Nur Fitriyah; Bambang Irawan
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (472.245 KB) | DOI: 10.52239/jar.v3i1.558

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pendidikan dan Pelatihan  Diklat Tot Terhadap Kinerja Pegawai Widyaswara Di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Timur. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pendidikan dan pelatihan ToT yang dilakukan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Timur sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai widyaiswara telah berhasil yaitu dapat menambah sejumlah pegawai yang cakap dan terampil, dan memberi-kan kontribusi untuk meningkatkan kinerja. Kebijakan pimpinan lembaga yanag telah memberikan kesempatan pada stafnya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan merupakan langkah yang tepat, selain untuk meningkatkan kompetensi pegawai widyaiswara, dan juga dapat menguragi kesenjangan mengingat masih ada sebagian pegawai widyaiswara yang kurang kompeten.Pendidikan dan pelatihan ToT secara implementatif dapat berjalan efektif, karena ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga suasana belajar membuat peserta pelatihan merasa aman dan nyaman,  meski demikian dihadapkan oleh sebagian kecil staf pengajar/tutor  yang kurang menarik dalam menyampaikan materi pelatihan. Factor yang mendukung pendidikan dan pelatihan ToT adalah UU Nomor 43 tahun 1999, tentang pokok kepegawaian, PP nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil dan kuatnya komitmen Kepala Badan Diklat dan pimpinan vertical pemerintahan provinsi untuk meningkatkan kompetensi pegawai widyaiswara. Sedangkan  faktor yang menghambat adalah terbatasnya staf pengajar/widyaiswara yang professional, dan tebatasnya alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan.