Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

IMPLEMENTASI REFORMASI ADMINISTRASI PADA BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN Izmir Novian Hakim; Nur Fitriyah; Anthonius Margono
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.909 KB) | DOI: 10.52239/jar.v3i2.569

Abstract

This research aims to explore to what extent do basic tasks and functions have been conducted in accordance with the spirit of the administrative reform, concerning that any duties and responsibilities require good results. This research employs qualitative approach to gain description and a deep understanding of the Implementation of Administrative Reform in the General Affairs and Supplies Department with analysis data used is the model developed interactive of Miles and Huberman.
PENGARUH KUALITAS SUMBERDAYA APARATUR TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PERIJINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA Mustika Retno Andrita; Nur Fitriyah; Dan Buntu Paranoan
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 4 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.117 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i4.539

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas sumberdaya aparatur terhadap kualitas pelayanan perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Samarinda, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas sumberdaya aparatur pada BPPTSP Kota Samarinda, dan 3) Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan perijinan pada BPPTSP Kota Samarinda. mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan perijinan pada BPPTSP Kota Samarinda. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian verivikatif (kausalitas). Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi, penyebaran kuesioner, serta dokumentasi. Analisis data mempergunakan uji regresi secara komputerisasi melalui program SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versi 20. Hasil dari penelitian ini adalah : 1) Ada pengaruh yang cukup kuat antara kualitas sumberdaya aparatur terhadap kualitas pelayanan perijinan pada BPPTSP Kota Samarinda. Artinya, apabila kualitas sumberdaya aparatur ditingkatkan, maka akan cukup berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan perijinan pada BPPTSP Kota Samarinda, 2) Kualitas sumberdaya aparatur BPPTSP Kota Samarinda dominan mengandung mutu potensi kelompok kerja yang terbangun atas daya kreativitas dan kekuatan jalinan kerjasama, namun juga mengandung mutu proses kerja yang dilandasi dari komitmen organisasional yang tinggi serta menghasilkan mutu kinerja yang dibangun atas keyakinan bahwa sumberdaya aparatur merupakan aspek penting bagi pencapaian tujuan organisasi BPPTSP Kota Samarinda, 3) Kualitas pelayanan perijinan pada BPPTSP Kota Samarinda belum mencapai kesederhanaan prosedur, kejelasan dan ketepatan waktu pelayanan perijinan yang baik. Tetapi baru mencapai kelengkapan sarana dan prasarana yang cukup baik dan dianggap mampu menunjang penyelenggaraan pelayanan perijinan bagi masyarakat.
EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SAMARINDA La Uje; Nur Fitriyah; Enos Paselle
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.838 KB) | DOI: 10.52239/jar.v3i2.570

Abstract

The purpose of this study is to describe and evaluate the Regional Regulation No.02 of 2011 on waste management in the city of Samarinda. The type of this research is descriptive qualitative study, with the main location of research in Sanitation Department Samarinda supported with research sites in four District of the District of Samarinda City, Smaarinda Ilir, North Samarinda and Sungai Kunjang. Primary data derived from interviews with selected informants, as well as from direct observation in the study area. While secondary data derived from data held by the agency. Analysis of the data used in this study is Interaktif model analysis  developed by Miles, Huberman, dan Saldana.
IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DALAM MENUNJANG KELANCARAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN MENTARANG KABUPATEN MALINAU Yonatan .; Nur Fitriyah; Anthonius Margono
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 4 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (473.872 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i4.540

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Pembangunan Infrastruktur dalam Menunjang Kelancaran Pelayanan Publik di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau. Fokus penelitian yang ditetapkan meliputi : Pembangunan Jalan, Pembangunan jembatan, Pembangunan Sarana Kesehatan, Pembangunan dibidang Sarana Pendidikan, Pembangunan dibidang Ekonomi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa  Pembangunan infra struktur yang dilakukan Pemerintah Keca-matan Mentarang Kabupaten Malinau melalui Program Gerakan pembangunan Desa Mandiri telah mengalami perubahan yang berarti bagi kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Perubahan terjadi bukan hanya bidang prasarana jalan dan jambatan, prasarana kesehatan, prasarana pendidikan, dan prasarana ekonomi. Dengan dibangunnya infrastrktur dibeberapa desa di Kecamatan Mentarang, akses-bilitas kehidupan masyarakat lebih lancar, aman dan terjangkau, disamping tidak dihadapkan pada pengrbanan yang tinggi Dengan dibangunnya prasarana jalan dan jembatatan di daerah tersebut, tidak ada lagi masyarkat desa yang terisolasi, meskipun   pembangunan prasarana jalan dan jembatan yang dilakukan pemerintah kecamatan Mentarang meskipun kurang optimal, tetapi tidakan yang dilakukan telah memberikan kontribusi yang lebih besar untuk memperlancar kepentingan masyarakat baik dibidang kesehatan, pendidikan dan bidang ekonomi (pasar). Kurang optimalnya pembangunan infrastruktur di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau disebabkan oleh  terbatasnya alokasi sumber dana per sub kegiatan, terbatasnya sumberdaya aparatur yang professional, kurangnya pasrtisipasi masyarakat yang berkeinginan melibatkan diri untuk membantu dan melaksanakan pembangunan infrastruktur dan kurang singkronnya  cairnya pendanaan sehingga pelaksanaan kegiatan terlambat
PERANAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA DI DESA LUNG ANAI KECAMATAN LOA KULU Sri Murni; Muhammad Jamal Amin; Nur Fitriyah
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.717 KB) | DOI: 10.52239/jar.v3i1.557

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis apa-apa saja peranan CSR dalam meningkatkan pembangunan masyarakat desa Di Desa Lung Anai dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif metode kualitatif, dengan fokus penelitian peranan CSR meliputi : pembangunan infrastruktur, pembangunan masyarakat dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kesejahteraan masyarakat serta kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pembangunan masyarakat desa dengan adanya program CSR. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan CSR (Corporate Social Responsibility) dalam meningkatkan pembangunan masyarakat desa di desa Lung Anai Kecamatan Loa Kulu ternyata mempunyai implikasi dalam mendorong perubahan atau peningkatan pembangunan desa. Meskipun secara keseluruhan belum merata hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat desa, tetapi telah menunjukkan adanya perubahan yang cukup berarti terhadap perkembangan dan kesejahteraan masyarakat serta keadaan sosial ekonomi masyarakat, dengan program pembangunan infrastruktur jalan lingkungan dan bangunan fasilitas umum, peningkatan SDM, kesejahteraan masyarakat baik ekonomi sosial, kesenian dan budaya. Kendala yang dihadapi yaitu kondisi geografis wilayah yang cukup jauh dari Pusat Kecamatan, potensi sumber daya manusia yang dimiliki Desa Lung Anai masih belum memadai serta pengelolaan CSR yang belum maksimal, kurangnya kerjasama antara Forum dan Desa dalam perencanaan suatu pembangunan serta pengawasan yang masih terbatas.
STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KELURAHAN LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA Jumar .; Nur Fitriyah; Rita Kalalinggi
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (482.76 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i1.503

Abstract

Artikel ini membahas tentang Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Hasil studi menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga sudah cukup baik, karena masyarakat di Kelurahan Lok Bahu mengelola sendiri untuk sampah organik dengan dijadikan kompos sedangkan sampah rumah tangga anargonik diantar langsung pada setiap hari minggu ke Bank Ramah Lingkungan untuk di daur ulang kembali dan dapat dijadikan bahan yang bernilai ekonomis. Kemudian faktor pendorong dalam pengelolaan sampah antara lain: Tingkat pendidikan, pengembangan teknologi dan model pengelolaan sampah merupakan usaha alternatif untuk memelihara lingkungan yang sehat dan bersih serta dapat memberikan manfaat lain.     Adanya aksi kebersihan, adanya peraturan tentang persampahan dan penegakan hukumnya. Sedangkan faktor penghambat antara lain, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah, tidak konsisten pelaksanaan peraturan perundangan tentang persampahan dan lingkungan hidup.
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE TAHUN 2013-2018 DI KECAMATAN SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA Rio Sholihin; Nur Fitriyah; Sutadji .
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 4 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (464.386 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i4.536

Abstract

Tujuan dari penelitain ini adalah : 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur Provinsi Kalimantan Timur periode 2013-2018 di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. 2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur Provinsi Kalimantan Timur periode 2013-2018 di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis proses dan bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur Provinsi Kalimantan Timur periode 2013-2018 di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. Dari hasil temuan pada objek penelitian yaitu Partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sungai Pinang dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) terlihat dalam keikutsertaan di partai politik untuk terlibat menjadi anggota partai politik hanya sebesar 31,82%, hal ini menandakan masih sedikitnya masyarakat yang berpartisipasi dalam partai politik., Partisipasi selanjutnya berkaitan dengan keikutsertaan dalam kegiatan kampanye, dengan data yang ada memperlihatkan bahwa hanya sebesar 34,1% masyarakat ikut kegiatan tersebut. Partisipasi pengguaan hak pilih juga sama, menunjukkan angka yang rendah dan mengalami penurunan, pemilihan kepala daerah sebesar 52,27% masyarakat yang datang untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) jadi dapat disimpulkan bahwa Partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sungai Pinang masih cukup rendah.
STUDI TENTANG PERAN CAMAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN E-KTP DI KANTOR KECAMATAN KENOHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Sugiarto .; Nur Fitriyah; Adam Idris
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 4 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.736 KB) | DOI: 10.52239/jar.v3i4.585

Abstract

This research aims to know the role of the head of sub-district  in improving the e-ID cards in Kenohan Sub-district Office Kutai Kartanegara Regency. This research also wants to know the factor that supporting and the factors that restricting the role of the head of sub-district  in improving the e-ID cards in Kenohan Sub-district Office Kutai Kartanegara Regency. This research uses qualitative research methods type descriptive. Analysis tool used is an interactive model of the analysis as presented by Miles and Huberman. 
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TOT DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI WIDYAISWARA DI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Said Amaddin; Nur Fitriyah; Bambang Irawan
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (472.245 KB) | DOI: 10.52239/jar.v3i1.558

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pendidikan dan Pelatihan  Diklat Tot Terhadap Kinerja Pegawai Widyaswara Di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Timur. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pendidikan dan pelatihan ToT yang dilakukan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Timur sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai widyaiswara telah berhasil yaitu dapat menambah sejumlah pegawai yang cakap dan terampil, dan memberi-kan kontribusi untuk meningkatkan kinerja. Kebijakan pimpinan lembaga yanag telah memberikan kesempatan pada stafnya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan merupakan langkah yang tepat, selain untuk meningkatkan kompetensi pegawai widyaiswara, dan juga dapat menguragi kesenjangan mengingat masih ada sebagian pegawai widyaiswara yang kurang kompeten.Pendidikan dan pelatihan ToT secara implementatif dapat berjalan efektif, karena ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga suasana belajar membuat peserta pelatihan merasa aman dan nyaman,  meski demikian dihadapkan oleh sebagian kecil staf pengajar/tutor  yang kurang menarik dalam menyampaikan materi pelatihan. Factor yang mendukung pendidikan dan pelatihan ToT adalah UU Nomor 43 tahun 1999, tentang pokok kepegawaian, PP nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil dan kuatnya komitmen Kepala Badan Diklat dan pimpinan vertical pemerintahan provinsi untuk meningkatkan kompetensi pegawai widyaiswara. Sedangkan  faktor yang menghambat adalah terbatasnya staf pengajar/widyaiswara yang professional, dan tebatasnya alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan.
ANALISIS KONFLIK LAHAN PERTAMBANGAN BATUBARA (STUDI KASUS WILAYAH PERTAMBANGAN DI KECAMATAN MARANGKAYU-KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA) Bagus Dimas; Adam Idris; Nur Fitriyah
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.714 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i2.513

Abstract

Mayoritas konflik yang terjadi pada wilayah pertambangan batubara terutama di wilayah Kalimantan Timur adalah konflik lahan. Seperti konflik lahan yang terjadi antara PT. Mahakam dengan Kelompok Masyarakat Pemilik Lahan di Kecamatan Marangkayu, konflik ini terjadi pada tataran lokal yang melibatkan perusahaan dengan masyarakat sekitar tambang, dimana dalam proses usaha penyelesaian konfliknya melibatkan juga pihak pemerintah terutama pemerintah daerah. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa konflik lahan antara PT. Mahakam dengan Kelompok Persatuan Pemilik Lahan telah berlangsung selama empat tahun tanpa penyelesaian hingga saat ini. Terdapat dua isu konflik utama yaitu : (1) isu konflik ganti rugi lahan, (2) isu konflik penegakan hukum. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah berperan dalam penyelesaian konflik dengan membentuk Tim Identifikasi Dan Inventarisasi Lahan yang menghasilkan keputusan Tim dalam bentuk rekomendasi. Salah satu rekomendasi pemerintah daerah mengenai penyelesaian konflik lahan ini adalah melalui jalur pengadilan yang mana hingga saat ini belum dilakukan oleh kedua belah pihak yang terlibat konflik. Hal inilah yang menyebabkan belum adanya kepastian hukum bagi aparat untuk melakukan penegakan hukum yang berakibat tidak selesainya konflik lahan hingga saat ini.