Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ius Constituendum JURNAL PIONIR CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan
Komis Simanjuntak
Universitas Asahan
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI DI DESA SUBUR KECAMATAN AIR JOMAN KABUPATEN ASAHAN) Miftahul Husna; Zaid Afif; Komis Simanjuntak
JURNAL PIONIR Vol 8, No 1 (2022): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/pionir.v8i1.2444

Abstract

The village is an area where the community lives in a cooperative manner, with the same customs, norms and procedures in regulating community life. The purpose of this study was to determine the management of the Village Income and Expenditure Budget and the obstacles in managing the Village Income and Expenditure Budget. The process of managing the Village Revenue and Expenditure Budget starts from planning, implementation, administration, reporting and accountability. The formulation of the problems raised in this paper are: 1) Is the management of the Village Income and Expenditure Budget for the Village of Subur Village, Air Joman District, Asahan Regency in accordance with the Laws and Regulations. 2) What are the obstacles faced in the process of managing the Village Income and Expenditure Budget in Subur Village, Air Joman District, Asahan Regency. This study uses a legal research method with an empirical approach, namely the approach used by researchers to describe the conditions seen in the field as they are. Based on the research results from the title above, it can be seen that in general, the management of the Village Income and Expenditure Budget in Subur Village is well managed in accordance with the principles of regional financial management.  Keywords: Management, APBDesa, Budget
ASPEK HUKUM JAMINAN DALAM PERBANKAN SYARIAH LEGAL ASPECT OF WARRANTY IN SHARIA BANKING Komis Simanjuntak
JURNAL PIONIR Vol 5, No 3 (2019): Juli-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (150.551 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v5i3.734

Abstract

Ekonomi Syariah merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Sebagai lembaga intermediary keuangan, bank syari'ah memiliki kegiatan utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan prinsip wadi'ah yand dlamanah (titipan), dan mudharabah (investasi bagi hasil). Kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk skim , seperti skim jual beli/a/-ba (murabahah, salam, dan istishna), sewa (ijarah), dan bagi hasil (musyarakah dan mudharabah), serta produk pelengkap, yakni fee based service, seperti hiwalah (alih utang piutang), rahn (gadai), qard (utang piutang), wakalah (perwakilan, agency), kafalah (garansi bank). Dalam hal ini masyarakat menyerahkan dananya pada bank syari'ah pada dasarnya tanpa jaminan yang bersifat kebendaan dan semata-mata hanya dilandasai oleh kepercayaan bahwa pada waktunya dana tersebut akan kembali ditambah dengan sejumlah keuntungan (return). Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut, bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudential principle). KataKunci: Jaminan Dalam Perbankan Syahriah.
Akibat Hukum Ahli Waris Yang Hilang Dalam Hukum Islam Komis Simanjuntak; Emmi Rahmiwita Nasution; Rahmat Rahmat; Nirwana Sukmawati
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 24, No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v24i1.3244

Abstract

Mafqud adalah orang yang menghilang dan tidak diketahui keberadaannya, hakim menentukan kematiannya sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti syarat yang tertera dalam hukum islam yang merupakan pedoman bagi umat islam, mafqud yang merupakan orang yang tidak diketahui keberadaaanya, tidak jelas apakah masih hidup atau tidak. Masalah dengan studi ini adalah pembagian harta warisan kepada ahli waris yang mafqud sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sebagai metodologinya. Jenis penelitian ini adalah metode penelitian hukum deskriptif masalah adalah perspektif hukum teoretis. Data terkait penelitian ini adalah informasi sekunder yang terdiri dari dokumen hukum primer. Sumber hukum primer, sekunder, dan tersier kemudian dinilai secara kualitatif. Hasil Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijtihad semuanya mengontrol warisan mafqud. Sesuai dengan Ijtihad Ulama, hakim bertugas menentukan pengaturan mafquda ahli waris. Hakim mendasarkan putusannya baik pada bukti otentik dari syari maupun jangka waktu kepergian (penghilangan) orang tersebut, serta teman-teman generasinya yang masih tinggal di daerah asal. Pertama, pembagian dibuat, dan setiap komponen dianggap sebagai ahli. Taksiran ahli waris Mafqud yang sudah meninggal berlaku untuk ahli waris Mafqud yang masih hidup. Hakim yang menyatakan kematiannya disebut hukum mati, dan ahli waris diberi bagian yang paling kecil dari harta peninggalan, selebihnya dipertahankan untuk ahli waris Mafqud sampai ada kejelasan melalui putusan.
Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama Dany Try Hutama Hutabarat; Komis Simanjuntak; Syahrunsyah Syarunsyah
Jurnal Ius Constituendum Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v7i2.5383

Abstract

 The research objectives to be achieved in this study are to find out, analyze and find solutions in overcoming legal fraud. Interfaith couples prefer to marry in Indonesia. Considering that it is more cost-effective and their desire to get married can be carried out and implemented in Indonesia. On the other hand, there is no legal protection to provide guarantees for the implementation of interfaith marriages in Indonesia. So some couples commit a fraudulent marriage law by ignoring the requirements in the national marriage law. The research method in this research is a normative research method by examining every applicable marriage law rule and legal theories that will answer and provide a solution in providing a discourse on understanding law and marriage and its relationship with the concept of divinity. Based on the data above, the results of the analysis find that interfaith married couples abroad have cheated Indonesian marriage law on interfaith marriages that occur abroad. After holding an interfaith marriage abroad, the artist couple returns to Indonesia and registers the interfaith marriage at the Population and Civil Registry Office. However, considering that their marriages are of different religions, the Population and Civil Registry Service does not immediately register interfaith marriages. According to the population administration, a valid marriage according to the legislation must be reported by the resident to the implementing agency at the place where the marriage took place no later than 60 (sixty) days from the date of the marriage.Tujuan penelitian yang akan dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menganalisis dan mencari solusi dalam mengatasi pengelabuan hukum perkawinan pasangan beda agama lebih memilih melangsungkan perkawinan di Indonesia. Mengingat lebih irit biaya dan keinginan mereka untuk menikah dapat terlaksana dan terimplementasikan di Indonesia. Di sisi lain bahwa tidak ada perlindungan hukum untuk memberikan jaminan untuk terlaksananya perkawinan beda agama di Indonesia. Beberapa pasangan melakukan suatu pengelabuan hukum perkawinan dengan mengabaikan bagian syarat dalam hukum perkawinan nasional. Metode penelitian dalam suatu suatu penelitian ini digunakan suatu metode penelitian normatif dengan mengkaji setiap aturan hukum perkawinan yang berlaku serta teori-teori hukum yang akan menjawab serta memberikan suatu solusi dalam memberikan wacana pemahaman hukum serta perkawinan dan hubungannya dengan konsep ketuhanan. Berdasarkan data diatas maka hasil analisis menemukan bahwa pasangan menikah beda agama di luar negeri telah melakukan pengelabuan hukum perkawinan Indonesia atas perkawinan beda agama yang terjadi diluar negeri. Setelah melangsungkan perkawinan beda agama diluar negeri pasangan artis kembali ke Indonesia dan mencatatkan perkawinan beda agama tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun mengingat perkawinan mereka berbeda agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak langsung serta merta mencatatkan perkawinan beda agama. Menurut administrasi kependudukan perkawinan yang sah menurut peraturan perundangundangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.    
Co-Authors Dany Try Hutama Hutabarat Emmi Rahmiwita Nasution Miftahul Husna Nirwana Sukmawati Rahmat Rahmat Syahrunsyah Syahrunsyah Zaid Afif