Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.452
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PIONIR CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Innovative: Journal Of Social Science Research
Emmi Rahmiwita Nasution
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Hasil Lelang Eksekusi (Studi Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)) Cabang Sumatera Utara Emmi Rahmiwita Nasution
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v22i1.1992

Abstract

Abstract ln setling out to public by auction is a matter that hos been ruled and for it is fted particularly as contained on the Auction Regulations made by Dutch ruler namely fu Reglentent, Staatsbfad No. 189 of 19A8 ond got amendment to Staatbtad of 1941 No.3 to adopt it througlt now an effective still with other regul.atians. ln administering an , tegal protection fcr buyer in auction with exeeulion espeeially to one with good ,r is highly required particutarly for realizing justice, effectiveness and legat certiinty ta the existence of law purpase. This study is infended ta knaw how the legat tion to the buyer of auctian executed and whether the regulations ovailable is in t to generate the protectian or require yet more explonctfon for legal certainty buyer in auction axecution. : {ego{ protec{,ian, buyer in auction with execution, KpKNL.
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA KEPADA MASYARAKAT MISKIN TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (STUDI DI KOTA TANJUNGBALAI) Emmi Rahmiwita Nasution; Dany Try Hutama Hutabarat; Khairida Khairida
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v23i1.2471

Abstract

TANGGUNG JAWAB HUKUM DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI DALAM PENGAWASAN DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (STUDI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI) Syamsiah Panjaitan; Emmi Rahmiwita Nasution
JURNAL PIONIR Vol 7, No 1 (2021): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/pionir.v7i1.1828

Abstract

Penelitian ini meneliti tentang Tanggung Jawab Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) saat ini.Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan studi ke Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.Penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Pada penelitian ini, bahwa dalam pengelolaan Dana BOS, pihak perangkat dan komite sekolah bersama dengan Kapala Sekolah selalu membuat laporan pemasukan dan pengeluaran setiap penggunaan Dana BOS di SMP Negeri 4 Kisaran.Kata Kunci          :     Dana BOS, Pengawas, Tanggungjawab
Akibat Hukum Ahli Waris Yang Hilang Dalam Hukum Islam Komis Simanjuntak; Emmi Rahmiwita Nasution; Rahmat Rahmat; Nirwana Sukmawati
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 24, No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v24i1.3244

Abstract

Mafqud adalah orang yang menghilang dan tidak diketahui keberadaannya, hakim menentukan kematiannya sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti syarat yang tertera dalam hukum islam yang merupakan pedoman bagi umat islam, mafqud yang merupakan orang yang tidak diketahui keberadaaanya, tidak jelas apakah masih hidup atau tidak. Masalah dengan studi ini adalah pembagian harta warisan kepada ahli waris yang mafqud sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sebagai metodologinya. Jenis penelitian ini adalah metode penelitian hukum deskriptif masalah adalah perspektif hukum teoretis. Data terkait penelitian ini adalah informasi sekunder yang terdiri dari dokumen hukum primer. Sumber hukum primer, sekunder, dan tersier kemudian dinilai secara kualitatif. Hasil Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijtihad semuanya mengontrol warisan mafqud. Sesuai dengan Ijtihad Ulama, hakim bertugas menentukan pengaturan mafquda ahli waris. Hakim mendasarkan putusannya baik pada bukti otentik dari syari maupun jangka waktu kepergian (penghilangan) orang tersebut, serta teman-teman generasinya yang masih tinggal di daerah asal. Pertama, pembagian dibuat, dan setiap komponen dianggap sebagai ahli. Taksiran ahli waris Mafqud yang sudah meninggal berlaku untuk ahli waris Mafqud yang masih hidup. Hakim yang menyatakan kematiannya disebut hukum mati, dan ahli waris diberi bagian yang paling kecil dari harta peninggalan, selebihnya dipertahankan untuk ahli waris Mafqud sampai ada kejelasan melalui putusan.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Mengalami Kebocoran Data Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Emmi Rahmiwita Nasution; Harmika, Zuwairiah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20892

Abstract

The advancement of digital technology within the banking sector has introduced significant challenges in safeguarding customers’ personal data. This article aims to analyze the legal protections available to bank customers affected by personal data breaches, based on the provisions of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This research employs a normative legal method through literature review and statutory analysis. The findings indicate that the law establishes fundamental data protection principles, recognizes the rights of data subjects, and outlines sanctions for violations. However, the implementation of these provisions within financial services continues to encounter challenges in integrating with sectoral banking regulations. Enhanced coordination between regulatory authorities is essential to establish a legal protection system that is both effective and responsive amid ongoing digitalization. Keywords: Customer, Data Breach, Legal Protection, Personal Data, PDP Law
Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan dalam Pelestarian Cagar Budaya sebagai Upaya Penguatan Identitas Lokal Emmi Rahmiwita Nasution; Aizi Pratama Agung Sirait; Rika Rahayu; Meirad Arianza Bima
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 5.D (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran Pemerintah Kabupaten Asahan merupakan salah satu daerah yang konsisten menjaga warisan budayanya melalui pelestarian berbagai peninggalan bersejarah dan situs budaya yang masih terawat, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menegaskan bahwa pelestarian dilaksanakan melalui tiga aspek utama, yaitu pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan secara sistematis dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran serta upaya strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan dalam melaksanakan pelestarian cagar budaya sebagai sarana penguatan identitas lokal masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus di Kabupaten Asahan, melalui pengumpulan data primer (observasi dan wawancara) serta data sekunder (peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan memiliki peran sentral dalam pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah konkret, seperti penetapan beberapa situs bersejarah antara lain Makam Belanda, Gedung Juang 45 Asahan, Masjid Raya Kisaran, Menara Air PDAM, Rumah Syekh Abdul Majid, dan Mangkuk Getah Karet HAPM sebagai Cagar Budaya yang bernilai historis dan sosial tinggi. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, belum adanya Peraturan Daerah khusus, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif melalui penyusunan regulasi daerah, peningkatan kapasitas aparatur, kerja sama dengan lembaga konservasi, serta pelibatan aktif masyarakat. Sinergi antara pemerintah, lembaga kebudayaan, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan pelestarian cagar budaya yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada penguatan identitas lokal di Kabupaten Asahan.
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Secara Paksa Oleh Debt Collector Berdasarkan Putusan Mahkaamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019 Emmi Rahmiwita Nasution; Muhammad Diaz Bachtiar Nasution
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 5.D (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktik eksekusi objek jaminan fidusia oleh debt collector secara paksa tanpa melalui prosedur hukum yang sah telah menimbulkan permasalahan serius terkait perlindungan hukum debitur. Fenomena penarikan paksa kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia kerap dilakukan secara sepihak dengan mengabaikan hak-hak debitur, bahkan tidak jarang disertai tindakan intimidasi dan kekerasan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menegaskan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia harus dilaksanakan melalui mekanisme pengadilan apabila terdapat penolakan dari debitur. Putusan ini menghadirkan paradigma baru dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang lebih mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum debt collector dan kreditur pasca putusan tersebut, serta mengkaji efektivitas perlindungan hukum bagi debitur dalam praktik eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan teknik preskriptif. Rumusan masalah yang dikaji meliputi: pertama, pertanggungjawaban hukum debt collector dan kreditur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019; kedua, perlindungan hukum terhadap debitur dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia secara paksa oleh debt collector. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi, debt collector dan kreditur dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan perdata apabila melakukan eksekusi paksa di luar prosedur hukum. Perlindungan hukum debitur diperkuat melalui kewajiban eksekusi melalui fiat pengadilan yang memberikan kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan dalam penarikan objek jaminan fidusia. Implementasi putusan ini masih menghadapi kendala dalam praktik, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi dan pengawasan ketat terhadap lembaga pembiayaan serta debt collector untuk menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi debitur.
Co-Authors Aizi Pratama Agung Sirait Dany Try Hutama Hutabarat Harmika, Zuwairiah Khairida Khairida Komis Simanjuntak Meirad Arianza Bima Muhammad Diaz Bachtiar Nasution Nirwana Sukmawati Rahmat Rahmat Rika Rahayu Syamsiah Panjaitan