Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legalitas: Jurnal Hukum
Sarbaini Sarbaini
Magister Hukum, Universitas Batanghari Jambi
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia Sarbaini Sarbaini
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 12, No 1 (2020): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v12i1.197

Abstract

Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Menurut UUD secara tersurat dan tersirat, warga negara berhak memilih diantaranya Kepala Daerah. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langung, umum, bebas dan rahasia oleh mayarakat setempat maka pemilukada secara langsung sangat erat kaitannya dengan demokrasi di mana kedaulatan terletak ditangan rakyat. Seharusnya rakyat adalah subyek yang menentukan, bukan obyek yang ditentukan, baik dalarn lingkup perpolitikan nasional maupun lokal (daerah). Masyarakatpun telah sangat paham banhwa Indonesia bukan Negara kerajaan (monarki), tetapi Negara modern yang mendasarkan politiknya adalah sistern demokrasi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia upaya pemilihan kepala daerah secara langsung ini telah berlangsung atau telah dilakukan sejak tahun 2005, yang didasarkan pada ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung selama ini, nuansa yang paling menonjol adalah maraknya sengketa pemilihan kepala daerah yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga maraknya kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah secara langsung yang terjerat kasus korupsi. Kabar tentang kepala daerah yang tersandung kasus korupsi tak pernah berhenti mengalir. Ironisnya, setiap minggu selalu ada kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Umumnya, terjeratnya para kepala daerah itu terkait erat dengan proses pemilihan kepala daerah yang sudah menelan biaya cukup banyak. Pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki korelasi yang sangat erat dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, rakyat dapat menentukan sendiri pemimpin di daerahnya, sehingga terjalin hubungan yang erat antara kepala daerah dengan rakyat yang dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan partisipatif.
Modus Operandi Penipuan Online Melalui Aplikasi Shopee Pay Later (Nomor Perkara: LP/B-35/II/2025/SPKT Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi) Riyan Febiyan; Suzanalisa Suzanalisa; Sarbaini Sarbaini
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 18, No 1 (2026): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v18i1.1390

Abstract

Advancements in information technology have brought about significant changes in our lives; notably, this technology enables people to purchase goods more easily than ever before. This study aims to examine the law enforcement actions taken by the Jambi Regional Police against perpetrators of online fraud involving the Shopee PayLater service, the obstacles encountered during such enforcement, and the measures the Jambi Regional Police can implement to overcome these challenges. This is an empirical study. The findings indicate that the Jambi Regional Police have conducted law enforcement actions based on sufficient evidence, establishing that the suspects met the elements of criminal offenses as stipulated in Articles 378, 379a, and 372 of the Criminal Code (KUHP). However, these enforcement efforts face various obstacles, including the absence of specific regulations regarding the misuse of "paylater" services, difficulties in establishing electronic evidence, a shortage of personnel with expertise in cybercrime, and coordination challenges with digital platform providers. Furthermore, low levels of digital literacy and public legal awareness exacerbate the risk of fraud. To address these obstacles, the Jambi Regional Police need to undertake strategic measures, such as formulating specific Standard Operating Procedures (SOPs), enhancing investigator capacity through cybercrime training, optimizing digital forensic facilities, and strengthening cross-sector cooperation.
Co-Authors Riyan Febiyan Suzanalisa Suzanalisa