Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Adl : Jurnal Hukum Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Brillian Feza Eryan Prasetya
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Potensi Bumdes Berbasis Syariah Pasca Legalisasi UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Nunik Nurhayati; Brillian Feza Eryan Prasetya; Rina Nur Widyastuti; Muhammad Edi Hermawan
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v14i2.5279

Abstract

This study aims to discuss the regulation of Village Own Enterprise (BUMDes) and the opportunities for sharia BUMDes after the legality of the Job Creation Act. The research method used is normative-juridical research, which is carried out by analyzing interrelated laws and regulations, as well as collecting related information through books, scientific journals, scientific research results, articles, and other valid supporting sources from the internet. Then based on these sources will be processed and analyzed based on the formulation of the problem that has been determined, in order to obtain a solution to the problems that occur. The emergence of the formulation of BUMDes in the Village Act has become an essential provision for villages to be able to try to advance their territory. Villages with all the local culture inherent in them are required to be able to advance independently, with the spirit of mutual cooperation through the implementation of BUMDes in their area. After the issuance of the Job Creation Act, BUMDes underwent significant changes that required a legal entity as its embodiment. However, to date, there have been no further provisions that stipulate with certainty the types of business with legal entities that are relevant to be applied by village communities. In order to reach benefit from the diversity of potentials in the village, the development of sharia cooperative business is a universal recommendation for villages to advance the economy in their area.
Quo Vadis: Harmonisasi Sistematika Pengaturan Pilkades pada UU Desa terhadap Kedudukan Pancasila sebagai Philosophische Gronslag Brillian Feza Eryan Prasetya; Nunik Nurhayati
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum [Edisi Khusus]
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam upaya mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bingkai negara hukum di Indonesia, maka diperlukan suatu gagasan konseptual yang dapat digunakan untuk menjangkau nilai luhur Pancasila selaku philosophische grondslag atau dasar falsafah bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut secara prinsipal diperlukan untuk memudahkan tercapainya tujuan nasional melalui peneguhan harmonisasi nilainilai Pancasila terhadap konstruksi hukum dan konsep kedaulatan rakyat di Indonesia. Adanya upaya demokratisasi yang integralistik di Indonesia nampak pada diregulasinya asas penyelenggaraan pemilihan umum (langsung, umum, bersih, jujur, dan adil) terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serta pemilihan kepala desa (Pilkades). Hal tersebut berarti pula bahwa dalam praktiknya, pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan Pilkades itu dilakukan dengan cara voting atau pemungutan suara, yang notabene merupakan konsep demokrasi Barat dengan hasil akhir berupa kemenangan dan kekalahan. Hal tentu berpotensi menimbulkan konflik identitas pada pluralitas masyarakat di daerah. Sedangkan jika bercermin pada histori pengaturan hukum pemilihan kepala daerah yang masih menyisakan kondisi onrechtszekerheids, tentu harapannya Pilkades tidak bernasib sama terhadap hal tersebut. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan mengkaji permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menerapkan metode yuridis-normatif. Hal itu pada prinsipnya dilakukan melalui pendekatan secara historis, konseptual, dan yuridis, yang berkaitan dengan problematika a quo. Sehingga dalam menjangkau solusinya akan dianalisis berdasarkan kajian yang bersifat literature research.
Co-Authors Muhammad Edi Hermawan Nurhayati, Nunik Rina Nur Widyastuti