Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Unes Law Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA
Lu Sudirman
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kebijakan Corporate Social Responsibility: Investasi Sosial dalam Pengembangan Masyarakat selama Pandemi Covid-19 Lu Sudirman; Hari Sutra Disemadi
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 3, Tahun 2021
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v3i3.281-298

Abstract

Penyebaran Covid-19 mempengaruhi kestabilan ekonomi suatu negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang kestabilan ekononominya terganggu akibat penyebaran Covid-19. Maka, dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen sebagai upaya bersama dalam proses peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, salah satunya adalah peran perusahaan. Perusahaan dinilai memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi serta mengentaskan kemiskinan selama pandemi ini. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji eksistensi pengaturan CSR di Indonesia dan upaya perusahaan dalam pengembangan masyarakat selama Pandemi Covid-19. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa di Indonesia pengaturan CSR belum diatur secara utuh sehingga dinilai tidak jelas dan tidak konsisten. Hal ini mengakibatkan kurangnya kepastian hukum sehingga dibutuhkan regulasi yang jelas dan konsisten agar tidak menimbulkan multitafsir atau interpretasi yang berbeda mengenai CSR. Dimasa Pandemi Covid-19 saat ini CSR dapat diimplementasikan oleh perusahaan sebagi upaya pengembangan masyarakat melalui program pemberdayaan. Kebijakan CSR setiap perusahaan tentunya perlu melalui strategi yang telah disesuaikan dengan potensi dan lingkungan masyarakat. 
MENINGKATKAN KESIAPAN PENDIDIKAN HUKUM BAGI REMAJA DALAM MENGHADAPI ERA SOCIETY 5.0 Lu Sudirman; Hari Sutra Disemadi; Dwiki Surya Pratama; Jacelyn Jacelyn; Steven Steven; Jessca Jessca; Ang Terina; Hendryani Hendryani
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 7 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v5i7.2575-2581

Abstract

Perkembangan dan pemanfaatan teknologi Era Society 5.0 memberikan dampak positif dan negatif di berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu dampak negatifnya adalah adanya bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang memanfaatkan teknologi seperti penyebaran hoaks di media sosial, cyber bullying, pelanggaran atas data pribadi dan pelanggaran hukum lainnya. Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh di Panti Asuhan Sinar Batam, ditemukan banyak remaja yang tidak mengetahui bahwa komentar buruk di media sosial merupakan pelanggaran hukum. Selain itu, remaja tanpa sadar memberikan informasi pribadi, menandatangani situs yang tidak jelas, serta masuk ke situs ilegal. Atas permasalahan ini, pelaksana akan memberikan peningkatan pemahaman hukum dengan metode penyuluhan. Berdasarkan hasil evaluasi dari seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan ini, dapat disimpulkan berhasil. Sejumlah 71% peserta telah mengetahui pentingnya pendidikan hukum sejak dini untuk meminimalisir pelanggaran hukum.
PERMASALAHAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA BATAM Sultan Bayu Anggara; Lu Sudirman; Ampuan Situmeang
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.530

Abstract

Strategisnya kedudukan Kota Batam saat ini semakin memperkuat bahwasanya kejahatan trafficking adalah bentuk kejahatan yang luar biasa menjadikannya sebagai wilayah dalam hal Tindak Pidana Perdangan Orang (TPPO) sangat rawan. Dalam hal ini pekerja yang ditempatkan untuk bekerja di luar negri melalui jalan pintas atau masuk tanpa ketentuan yang sah inilah yang banyak menjadi korban. Pelaku dengan kata lain sindikat TPPO dengan berbagai bentuk upaya dalam memperdaya petugas serta meloloskan calon korban mereka guna memperoleh dokumen paspor serta dipekerjakan ke luar negeri dalam hal ini tidak melalui prosedur yang resmi. Tugas serta wewenang Kejaksaan Negeri Kota Batam sebagaimana tercantum dalam pengaturan Undang-Undang 16 Tahun 2004 dalam Pasal 30 yakni dalam penuntutan kejaksaan meliputi tugas dan kewenangannya sebagai pelaksana, pengawas dan eksekutor terhadap utusan hakim yang telah inkrah. Terhadap Tindak pidana perdagangan orang tahap prapenuntutan serta penuntutan pada lingkup penyidikan, antara penyidik ​​dan penuntut umum belum selesai, penyidik ​​telah melewati batas waktu yang ditentukan. menyelesaikan berita acara pemeriksaan, terkait lemahnya koordinasi antara penuntut umum dan penyidik ​​membuat proses ini menjadi kendala. Upaya kejaksaan dalam mengatasi hambatan dalam tindak pidana perdagangan orang yakni penuntut umum memberikan serta menjelaskan secara rinci petunjuk serta mengenai hal-hal pada berkas perkara kepada penyidik dinyatakan belum lengkap.
Co-Authors Ampuan Situmeang Ang Terina Disemadi, Hari Sutra Dwiki Surya Pratama Hendryani Hendryani Jacelyn Jacelyn Jessca Jessca Steven Steven Sultan Bayu Anggara