p-Index From 2020 - 2025
23.008
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Pandecta Lentera Hukum Al-'Adalah JURNAL LITIGASI (e-Journal) Jurnal Komunikasi Hukum Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Hukum Novelty Tadulako Law Review Diponegoro Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Jurisprudence Pembaharuan Hukum Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY MLJ Jurnal Wawasan Yuridika SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Varia Justicia JURNAL CENDEKIA HUKUM Widya Yuridika Halu Oleo Law Review Nagari Law Review Jurnal Meta-Yuridis Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Etika Demokrasi JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW WAJAH HUKUM Gorontalo Law Review Jurnal Abdimasa Jurnal Jatiswara ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Restorative Justice Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTISI SIGn Jurnal Hukum Prosiding National Conference for Community Service Project Mulawarman Law Review Sapientia Et Virtus Legalitas: Jurnal Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Inovasi Ekonomi KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Yustisiabel Legal Spirit Jurnal Supremasi Jurnal Komunitas Yustisia Journal of Judicial Review AMNESTI : Jurnal Hukum Batulis Civil Law Review PAMALI: Pattimura Magister Law Review Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Hang Tuah Law Journal Jurnal Hukum Pelita Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Mimbar Hukum Jurnal Legisia Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Journal of Law, Poliitic and Humanities Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Jurnal Media Hukum Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences (CoMBInES) Conference on Community Engagement Project (Concept) Conference on Business, Social Sciences and Technology (CoNeScINTech) Jurnal Keamanan Nasional Law and Justice Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Abdurrauf Journal of Community Service Lex Scientia Law Review
Claim Missing Document
Check
Articles

Kontrak Build Operate Transfer Sebagai Sarana Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat DISEMADI, HARI SUTRA
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 5, No 2 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.789 KB) | DOI: 10.23887/jkh.v5i2.18419

Abstract

Pembangunan fasilitas dengan menggunakan sistem kontrak Build Operate and Transfer (BOT) mulai marak digunakan di Indonesia. Pembangan infrastruktur  oleh pemerintah tersebut membutuhkan anggaran yang sangat besar sehingga membutuhkan kerjasama dengan swasta. Kerjasama melalui kontrak BOT merupakan model baru pembiayaan proyek, yang tidak hanya menguntungkan para pihak dalam kontrak tetapi juga kepentingan publik. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penyelenggaraan kontrak BOT di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana kontrak BOT menjadi sarana mewujudkan kesejahtraan rakyat. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat doktrinal yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kontrak BOT merupakan kontrak antara pihak pemerintah dan sektor swasta untuk membangun proyek infrastruktur beskala besar yang memiliki dampak postif bagi rakyat. Prinsip kebebasan berkontrak yang diterapkan dalam kontrak BOT merupakan implementasi dari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan rakyat.
EXISTENCE AND POSITION OF ISLAMIC ECONOMIC LAWS IN INDONESIA Pratama, Angkat Poenta; Disemadi, Hari Sutra; Prananingtyas, Paramita
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 27, No 2 (2019): September
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.279 KB) | DOI: 10.22219/jihl.v27i2.10159

Abstract

The Islamic economy in Indonesia has the potential to continue to grow and has great benefits for the welfare of the economy. The Islamic economic system has also penetrated the real sector with the presence of several types of sharia businesses that include halal food and medicine, Islamic fashion, and even sharia tourism. This study aims to determine the existence and position of Islamic economic law in Indonesia. The research method used in this study is normative juridical. The existence of the Islamic economy is marked by the mushrooming of Islamic-based financial institutions, for example, Islamic Banking, and Islamic Non-Bank Financial Industry (IKNB). The position of Islamic economic law in the Indonesian legal system is no longer just because of historical demands and population because the majority are Muslim but the needs of the wider community. Sharia economic law is felt to be fair so that it can oversee the welfare of the people aspired by the Indonesian people.
PEMBAJAKAN MEREK DALAM TATANAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA Sutra Disemadi, Hari; Mustamin, Wiranto
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23442

Abstract

Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, untuk itu perlu adanya perlindungan hukum ha katas merek. Fenomena saat ini, banyak terjadi pemalsuan atau pembajakan atas merek yang tentu saja telah melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen barang dan/atau jasa yang tidak memiliki itikad baik. Berdasarkan hal tesebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum terkait merek dalam tatanan hukum kekayaan intelektual di Indonesia dan untuk mengetahui akibat pembajakan merek terhadap perekonomian Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian doctrinal dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan mengutamakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier seperti peraturan yang mengikat, buku, serta Jurnal penelitian hukum terkait merek. Penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan terkait merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan pelaksanaanya. Hak atas merek diberikan oleh negara dengan melalui mekanisme pendaftaran yang harus dilakukan oleh pemiliknya. Pendaftaran tersebut sifatnya wajib, sehingga jika tidak didaftarkan hak atas merek tidak akan dilindungi. Kemudian dampak ekonomi terhadap adanya pembajakan merek adalah meruginya pemilik merek, konsumen, dan negara. Pemilik merek dirugikan karena barang hasil produksinya kalah bersaing dengan merek bajakan yang harganya relatif lebih murah. Sedangkan negara tidak mendapatkan pendapatan dari pajak penjualan. Pada hal pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang cukup signifikan untuk membiayai pembangunan. Akibat pembajakan merek juga menyebabkan terjadinya pelarian modal ke luar negeri (capital flight), yang berimbas pada banyaknya pengangguran.
REALIZING THE LEGAL CERTAINTY OF CALCULATING FINES BUSINESS COMPETITION LAW Disemadi, Hari Sutra; Roisah, Kholis; Prananingtyas, Paramita
Tadulako Law Review Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) by the Business Competition Law (Law Number 5 Year 1999) has been given the authority to impose sanctions in the form of administrative measures, namely the imposition of administrative fines. The amount is very clearly regulated in the Business Competition Law, which is the lower limit and the upper limit. In fact, prior to the implementation of guidelines for calculating fines, many KPPU’s decisions deviated from the amount of sanctions that have been regulated in the Business Competition Law. Therefore, that will raise questions about the quality of the KPPU’s decision. Even worse, if the public or business actors no longer trust KPPU, because KPPU acts unfairly against other business actors. Not fair, by looking at the disparity in determining the amount of fines imposed. To minimize the foregoing, the issuance of guidelines for calculating fines is expected to overcome the disparity problem in imposing fines on the Reported Party. The issuance of this guideline does not in fact intend to limit the space and independence of the KPPU but will instead assist the KPPU’s tasks.
PRINSIP SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN BANK WAKAF MIKRO SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK SPIRITUAL NASABAH Attamimi, Zeehan Fuad; Disemadi, Hari Sutra; Santoso, Budi
Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 2 (2019): Vol. 9, No. 2, Desember 2019
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i2.8897

Abstract

ABSTRAK Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai prinsip syariah dalam pengelolaan Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai upaya perlindungan hak spiritual nasabah atau masyarakat pada umumnya. Metodologi :  Penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau metode penelitian hukum yang bersifat doctrinal, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Temuan: Penelitian ini menunjukan dasar hukum penyelenggaraan BWM di Indonesia sebagai bagian dari LKM diatur dalam UU LKM. UU LKM ini mewajibkan penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan bisnis BWM. Kebijakan penerapan prinsip syariah ini dimaksudkan sebagai jaminan perlindungan hak spiritual masyarakat khususnya nasabah dari BWM yang mayoritas beragama Islam. Kegunaan : Kebijakan hadirnya bisnis BWM pada dasarnya untuk memberikan pilihan bagi masyarakat, khususnya umat Islam dalam memilih lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan seperti pembiayaan. Sedangkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengghilangkan sikap “skeptis” masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis Hukum Islam yang masih dianggap sama dengan lembaga keuangan konvensional lainnya. Kebaruan/Orisinalitas : Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini lebih berfokus pada kebijakan prinsip syariah pada BWM sebagai upaya perlindungan hak spiritual.   
Urgensi Pencegahan Tindak Pidana Curang (Fraud) Dalam Klaim Asuransi Kurniawan, Syukri; Disemadi, Hari Sutra; Purwanti, Ani
Halu Oleo Law Review Vol 4, No 1 (2020): Halu Oleo Law Review: Volume 4 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.57 KB) | DOI: 10.33561/holrev.v4i1.10863

Abstract

Asuransi merupakan suatu perjanjian khusus dan tidak terlepas dari aspek hukum, karena dalam suatu pengajuan klaim asuransi oleh tertanggung bisa menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana yaitu kecurangan (Fraud), dalam kancah asuransi dikenal dengan istilah Insurance Fraud. Artikel ini bertujuan untuk menggali hal-hal yang berkaitan dengan pola atau modus operandi fraud pada klaim asuransidan merumuskan kebijakan strategi pencegahan fraud pada klaim asuransi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal. Sumber informasi hukum menggunakan bahan hukum primer (peraturan dan dokumen relevan) untuk selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, konseptual, analisis dan perbandingan dalam membantu pemecahan rumusan masalah. Kebijakan pencegahan fraud dalam klaim asuransi diperlukan suatu lingkungan kerja yang kondusif. Para pihak, baik penanggung dan tertanggung asuransi harus mempunyai komitmen serta iktikad baik yang sama agar kebijaksanaan untuk proses klaim asuransi dapat dilaksanakan dengan baik. Pada dasarnya komitmen dan itikad baik tersebut terdapat suatu kebijakan perusahaan asuransi yang merupakan kunci utama dalam mencegah serta mendeteksi fraud atas klaim asuransi. Praktik fraud dalam klaim asuransi biasanya ditemukan karena adanya niat jahat atau mens rea untuk memperoleh keuntungan materi dengan cara melawan hukum, baik dilakukan oleh individu atau bersama-sama. Perbuatan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sangat mengerti prosedur operasional asuransi baik data maupun informasi yaitu dari awal proses underwriting sampai dengan munculnya polis dan bentuk dari peristiwa yang dijamin serta tidak dijamin polis (luas jaminan).
Urgency of the Contempt of Court Criminalization Policy to Overcome Harassment Against the Status and Dignity of Courts Disemadi, Hari Sutra; Roisah, Kholis
Brawijaya Law Journal Vol 6, No 2 (2019): State Regulations and Law Enforcement
Publisher : Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.blj.2019.006.02.07

Abstract

In Indonesia, many cases that occur related to contempt of court and law enforcement have occurred. The issue of Contempt of Court in Indonesia is a problem that is both interesting and complicated in its conception and regulation. Until now, in Indonesia, no provisions specifically regulating the Contempt of Court institutions. This completed study uses a normative juridical research method that prioritizes secondary data. This research addressing the legislation governing the Contempt of Court specifically until now still does not yet exist. However, the general arrangement has happened in the Criminal Code. Contempt of Court can occur both in the courtroom and outside the trial both in criminal, civil and industrial relations cases. Increasingly expanding various actions, which can be categorizing as contempt of court in Indonesia, it is necessary to arrange Contempt of Court in the form of separate rules
Sexual gratifcation in Indonesia's criminal law Azahrah, Wahida; Disemadi, Hari Sutra; Jaya, Nyoman Serikat Putra
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 28, No 1 (2020): March
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (498.685 KB) | DOI: 10.22219/ljih.v28i1.10375

Abstract

The Corruption Crime Act has the term “gratification” as part of a criminal act of corruption. Gratuities are regulated in Article 12B (1) of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001. But now a new type of gratification is emerging, sexual gratification. The research method used in this paper is normative research, which is the statutory approach, historical approach and the conceptual approach. Overall regarding sex gratification, there is still a lack of norms, which can be classified into acts of sexual gratification.
The enforcement of restorative justice in Indonesia criminal law Garcia, Virginia; Disemadi, Hari Sutra; Arief, Barda Nawawi
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 28, No 1 (2020): March
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.599 KB) | DOI: 10.22219/ljih.v28i1.10680

Abstract

Restorative Justice is a philosophy, process, ideas, theories and interventions that emphasize the improvement of the harm caused or expressed by criminal behavior. This process is in sharp contrast to the standard way of handling crime as is commonly carried out in criminal law in Indonesia. Restorative justice finds a foothold in the basic philosophy of the fourth principle of Pancasila, namely deliberation on priorities in decision making. The purpose of the settlement by mediating victims of violators is to humanize the justice system, justice that is able to answer what the real needs of victims, perpetrators and the community.
Legal protection in restitution to the victims of human trafficking Novika, Giofanni Dian; Disemadi, Hari Sutra; Rochaeti, Nur
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 28, No 1 (2020): March
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (502.215 KB) | DOI: 10.22219/ljih.v28i1.10374

Abstract

The modus operandi offered by traffickers makes victims often deceived by these enticements. This phenomenon is caused by various social factors such as poverty. Reality like this is what makes them easily trapped in the world of slavery. The research method used in this paper is normative juridical research, using the statutory approach and the conceptual approach. Research shows an increase in cases of human trafficking is a serious problem that requires a quick reaction in handling. Legal protection for victims can be specifically protected by restitution or compensation given to the victim or family by the perpetrator.
Co-Authors A Janurita Tenripada A Salman Maggalatung, A Salman Abdurrakhman Alhakim Abigail Natalia Bukit Absori Absori Ade Borami Ju Ade Borami Ju Adristy, Baiq Shefania Afifa, Zaynulia Agustianto Agustianto, Agustianto Ahmad Alveyn Sulthony Ananda Ahmad Rofiq, Ahmad Ainabila, Salsa Siti Aini Rahmadani Alhakim, Abdurrakhman Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Anakotta , Marthsian Yeksi Anastasya Pakpahan Anastya Putri Andarini, Retno Ang Terina Angel Tng Angelica Cleryn Cesy Ani Purwanti Appludnopsanji Appludnopsanji Aprilia, Aliyyah Arief Afdala Pratito Arief Budiono Arwa Meida Aninda Asep Syarifuddin Hidayat, Asep Syarifuddin Asiyah Jamilah Attamimi, Zeehan Fuad Auralita, Lala Aurelia, Jennifer Ayen Sephia Dhani Ayudistira Amanda Ayunda, Rahmi Azahrah, Wahida Barda Nawawi Arief Calvin Calvin Chairunnisa Chairunnisa Chornelia Ruth Lakalapai Chutia, Upankar Cindy Anggelia Cindy Kang Cindy Meissa Jovanka Sihotang Cory Bill Garden Nababan Cynthia Putri Guswandi Dandy Satyahadi Danial Gomes Dedi Jaya Defi Arika Delfi Aurelia Kuasa Delvin Delvin Denis Oxy Handika Denny Denny Denny Prasetyo Dhani, Ayen Sephia Diba, Nabilah Farah Dwi Budi Santoso Dwiki Surya Pratama Efin Efin Erni Erni Febby Amanda Pakpahan Febriyani, Emiliya Fientery Fientery Fiqih, Geizka Orillia Fiqqih Anugerah Fitri, Winda Fransisca Kewa Qua Garcia, Virginia Girsang, Junimart Gomes, Danial Gubanov, Konstantin Hakim, Teja Maulana Handika, Denis Oxy Hanifah Ghafila Romadona Hendryani Hendryani Hendryani, Hendryani Heni Utari Setianingrum Henry Soelistyo Budi, Henry Soelistyo Hutauruk, Rufinus Hotmaulana Ilena Nurpavitia Indra Afgha Anjani Irwan Sugiarto Jacelyn Jacelyn Jacelyn, Jacelyn Jamilah, Asiyah Jaya, Nyoman Serikat Putra Jerryen, Jerryen Jeslin Jeslin Jessca Jessca Jessca, Jessca Jessica Sim Joel Jordan Tobing Jonkarlo, Edson Junior Ikhlas Kang, Cindy Karim, Justin Joy Kartika Sasi Wahyuningrum Kelvin Jonatan Kendry Tan Khelvin Risandi Kholis Roisah Kurniawan, Syukri Lau, Suryasan Lee, Michelle Lidia Kando Br Gea Lie, Cindie Lu Sudirman Lu Sudirman M. Rahmat Hidayat Mahfudzotin Nikmah Malau, Hotmaulina Manurung, Kevin John Paul Marsellia, Dini Marsudi, Irvan Ricardo Mawarni Mawarni Mawarni Mawarni Melani Melani Merizqa Ariani Metta Noviani Moh. Indra Bangsawan Muhammad Deovan Reondy Putra Muhammad Deovan Reondy Putra Muhammad Ikhsan Kasturi Muna Ulya Mustamin, Wiranto Nadia Carolina Weley Nadia Carolina Weley Nadia Carolina Weley Nadia Lysion Naila Mataya Dinanthi Ningsih, Ayup Suran Nisa Nurfitri Nopiana Nopiana Novi Wahyu Riwayanti Novi Wira Sartika Zebua Novika, Giofanni Dian Novit Cahyesi Duha Nur Rochaeti, Nur Nurfitri, Nisa NURLAILY, NURLAILY Nurul Istiqomah Nyoman Serikat Putra Jaya Oda Ignatius Besar Hariyanto, Oda Ignatius Besar Olivia, Devrina Oshin Maretha Napitupulu Paramita Prananingtyas Park, Jihyun Pramudya Wardhana, Raka Pratama, Angkat Poenta Pratama, Dwiki Surya Puteri Ariesta Nadia Putra Jaya, Nyoman Serikat Putri, Arya Salsabila Auliana Putri, Tasya Raehan Annisa Putunezar, Shaeku Rafif Shagufta Rahman, Maria Puteri Rahmi Ayunda Raihan Radinka Yusuf Ranty Angriyani Harahap Regent Regent, Regent Reni Putri Anggraeni Revlina Salsabila Roselvia Rifqi Arrafif Rindiyani, Monica Romadona, Hanifah Ghafila Royce, Charles Rudolf Haiti Rusdiana, Shelvi Ryan Wijaya, Ryan Sahuri Lasmadi Satyahadi, Dandy Selina, Selina Shaleh, Ali Ismail Sholahuddin Al-Fatih Sihombing, Dame Afrina Silviani, Ninne Zahara Sirait, Regina Ulianna Situmeang, Ampuan Sofia Sofia, Sofia Stan ley Stefanus Imanuel Malik Steven Steven Steven Steven Sudirman,, Lu Sujati Winata, Agung Sulastri Sulastri Suryasan Lau Syasya Tri Puspita Dewi Syukri Kurniawan Tampubolon, Theresia Tan, David Tan, Kendry Tan, Sebastian Tan, Winsherly Tania, Stephanie Taniady, Vicko Terina, Ang Tobing, Joel Jordan Tomi Suhendra Pardede Trifena Pang Udu, Jericho Velany Kosasih Verlina Verlina Vicko Taniady Vivian Vivian Weley, Nadia Carolina Wilton Goh Winarso, Teguh Windi Afdal, Windi Winnie Stevani Yongkie Yongkie Yunus, Nur Rohim Yusro, Mochammad Abizar Yusuf, Raihan Radinka Zakiyah, Ninik