Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA
Joko Setiyono
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
INTERVENSI MILITER TERHADAP KUDETA POLITIK MENURUT PRINSIP JUS COGENS Sandy Kurnia Christmas; Joko Setiyono
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.677 KB) | DOI: 10.14710/jphi.v1i3.308-321

Abstract

Intervensi Militer merupakan tindakan campur tangan suatu negara yang diwujudkan dengan mengirimkan ekspedisi militer untuk menunjang suatu pemerintahan atau kelompok pemberontak, dimana hal ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum internasional maupun didalam prinsip Jus Cogens. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tindakan intervensi militer yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Venezuela di tahun 2019 dengan maksud melakukan kudeta politik. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal, melalui conseptual approach dan case approach. Hasil penelitian yaitu : pertama tindakan intervensi militer merupakan sesuatu yang dilarang berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB, namun jika dalam keadaan ancaman terhadap perdamaian internasional maka tindakan intervensi militer dapat dilakukan dalam batasan yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB sesuai Pasal 39 Piagam PBB. Kedua, dalam keadaan ancaman tindakan kudeta yang mempengaruhi kedaulatan negara, tindakan intervensi militer merupakan suatu pelanggaran menurut prinsip Jus Cogens sebagai norma hukum internasional dimana setiap negara harus saling menghormati kedaulatan suatu negara. 
YURISDIKSI KRIMINAL NEGARA DALAM PENENGGELAMAN KAPAL PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA Deliana Ayu Saraswati; Joko Setiyono
LAW REFORM Vol 13, No 2 (2017)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (71.699 KB) | DOI: 10.14710/lr.v13i2.16154

Abstract

Letak geografis Indonesia yang strategis, dapat menimbulkan adanya praktek kejahatan salah satunya adalah illegal fishing.sehingga pemerintah menerapkan kebijakan penenggelaman kapal yang melakukan illegal fishing di wilayah Perairan Indonesia, kebijakan ini berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif Hasil penelitian, bahwa keberadaan kapal yang sudah ditenggelamkan terlebih dahulu sebelum proses persidangan dan dapat dilanjutkan ketahapan-tahapan hukum selanjutnya sepanjang peristiwa tersebut didukung minimal dua alat bukti yang sah. Barang bukti kapal yang akan di hadirkan dalam persidangan dapat berupa dokumentasi, baik berupa foto atau kamera maupun audio visual (video), begitu juga ikan hasil tangkapan yang disisihkan, serta membuat berita acara pembakaran dan/atau penenggelaman kapal. Pemberantasan tindak pidana illegal fishing tidaklah mudah dibutuhkan kerjasama yang baik antara instansi-instansi yang berwenang.Pemerintah hendaknya melengkapi fasilitas-fasilitas memadai bagi aparat penegak hukum dalam kesergapan menangani pengawasan dan pengamanan di laut serta penangkapan kapal yang terbukti melakukan tindak pidana illegal fishing di wilayah Indonesia, sehingga tidak mudah lolos.
KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL ASING PELAKU ILLEGAL FISHING OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSFEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Haryanto Haryanto; Joko Setiyono
LAW REFORM Vol 13, No 1 (2017)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (114.473 KB) | DOI: 10.14710/lr.v13i1.15952

Abstract

Penelitian bertujuan Mengkaji dan menganalisis dasar yang melatarbelakangi Pemerintah menerapkan kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana illegal fishing dan Mengkaji dan menganalisis kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing, dalam presfektif hukum pidana internasional. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang bersifat deskriptif-analitik, dengan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan, pada dasarnya dimaksudkan agar kapal-kapal eks-asing tidak kembali dipergunakan untuk melakukan illegal fishing, memutus mata rantai pemanfaatan kembali kapal-kapal illegal di Indonesia, serta mengefektif dan mengefisienkan prosedur penanganan dan pemeliharaan barang bukti berupa kapal ikan asing yang digunakan untuk melakukan illegal fishing. Selain alasan-alasan teknis, penerapan kebijakan didasarkan pada alasan: pelaksanaan pilar keempat mewujudkan visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia; upaya untuk menimbulkan shock therapy; pelaksanaan kebijakan kriminal berupa kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan; penegasan dan pelaksanaan yurisdiksi dan kedaulatan; upaya pemberantasan illegal fishing sebagai kejahatan utama di laut. Sedangkan dalam presfektif hukum pidana internasional, kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing, merupakan : pelaksanaan teori kedaulatan negara; penerapan teori yurisdiksi kriminal; dan pelaksanaan teori penegakan hukum pidana internasional.
Co-Authors Deliana Ayu Saraswati Haryanto Haryanto Sandy Kurnia Christmas