Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Iwan Muliawan
Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang
Humanities Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN SAMBAS KALIMANTAN BARAT Iwan Muliawan; Cahyo Sasmito; Cakti Indra Gunawan
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v16i1.214

Abstract

Kabupaten Sambas, mengalami permasalahan dalam penyaluran Dana Desa untuk itu Ketua DPRD Kabupaten Sambas menyelengaran rapat hearing atas dasar temuan indikasi sebesar Rp 83 miliar Dana Desa di tahap pencairan kedua Tahun 2017 yang belum tercairkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan, implementasi dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi penyaluran Dana Desa di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Tahun 2017 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teori yangdigunakanadalahmodel implementasikebijakanDonaldVanMater dan Carl Van Horn Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam implementasi penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten terdapat 60 Desa yang mengalami keterlambatan dalam penyaluran Dana Desa tahap I, sedangkan tahap II tidak terjadi masalah keterlambatan dalam penyaluran. Faktor-faktor pendukung dalam implementasi penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Sambas adalah: regulasi, kerjasama internal dan eksternal instansi, dan sikap antusias Pemerintah Desa dalam menyikapi untuk penyaluran Dana Desa, dan faktor-faktor penghambatnya adalah perubahan-perubahan regulasi yang begitu cepat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, kondisi Sumber Daya Manusia Pemerintahan Desa masih rendah dan kebijakan untuk pelaporan dari Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Keuangan dalam menggunakan aplikasi online untuk pelaporan yang belum disosialisasikan.
IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN SAMBAS KALIMANTAN BARAT Iwan Muliawan; Cahyo Sasmito; Cakti Indra Gunawan
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 16 No. 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v16i1.214

Abstract

Kabupaten Sambas, mengalami permasalahan dalam penyaluran Dana Desa untuk itu Ketua DPRD Kabupaten Sambas menyelengaran rapat hearing atas dasar temuan indikasi sebesar Rp 83 miliar Dana Desa di tahap pencairan kedua Tahun 2017 yang belum tercairkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan, implementasi dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi penyaluran Dana Desa di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Tahun 2017 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teori yangdigunakanadalahmodel implementasikebijakanDonaldVanMater dan Carl Van Horn Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam implementasi penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten terdapat 60 Desa yang mengalami keterlambatan dalam penyaluran Dana Desa tahap I, sedangkan tahap II tidak terjadi masalah keterlambatan dalam penyaluran. Faktor-faktor pendukung dalam implementasi penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Sambas adalah: regulasi, kerjasama internal dan eksternal instansi, dan sikap antusias Pemerintah Desa dalam menyikapi untuk penyaluran Dana Desa, dan faktor-faktor penghambatnya adalah perubahan-perubahan regulasi yang begitu cepat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, kondisi Sumber Daya Manusia Pemerintahan Desa masih rendah dan kebijakan untuk pelaporan dari Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Keuangan dalam menggunakan aplikasi online untuk pelaporan yang belum disosialisasikan.
Co-Authors Cahyo Sasmito Cakti Indra Gunawan