Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Tito Inneka Widyawati
STISIP YUPPENTEK Tangerang
Humanities Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENGENDALIAN PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG Tito Inneka Widyawati
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i2.90

Abstract

Pengendalian penerbitan sertifikat tanah hak milik adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk evaluasi penerbitan sertifikat tanah hak milik, agar sesuai dengan apa yang ditetapkan dan tidak terjadi penyimpangan, dan apabila telah terjadi penyimpangan perlu dilakukan perbaikan. Dalam pelaksanaannya, Kantor Pertanahan Kota Tangerang memiliki kewenangan melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan penatagunaan tanah, pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah, penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan dan mewujudkan pelayanan prima dalam bidang pertanahan. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana pengendalian penerbitan sertifikat tanah hak milik pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian penerbitan sertifikat tanah hak milik belum berjalan baik. Masih ada masalah sertifikat ganda dan gagalnya pemisahan dari sertifikat induk. Masalah tersebut terjadi karena pengukuran prestasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Tangerang adalah non rutin, dan dalam pelaksanaannya tidak didukung dengan sistem informasi pertanahan dan database yang optimal.
PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGGULANGI KASUS PEDOFILIA DI KABUPATEN TANGERANG Ludvia Devid Puspa Satwini; Tito Inneka Widyawati
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v17i1.548

Abstract

Artikel ini membahas Pedofilia atau yang akrab di sebut (pedofil) sebagai gejala menyimpang yang di alami seseorang (manusia dewasa) dalam seksualitas, dimana seorang pedofil cenderung tertarik untuk menyetubuhi atau mencabuli anak di bawah umur. Peran pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten tangerang harus dapat melakukan suatu pencegahan agar tidak terjadi kembali kasus yang serupa di kalangan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menemukan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang sudah melakukan peranannya dalam hal ini yaitu dengan melakukan penanggulangan kasus secara sigap dan cepat. Kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan. Akan tetapi keterbatasan sumber daya manusia yang di miliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang menjadikan penanggulangan terhadap korban tidak dapat di lakukan secara maksimal dan sosialisasi yang di harapkan dapat di lakukan menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang juga tidak dapat di lakukan sebagaimana mestinya. Kata Kunci : Pedofila, Peran, Pemerintah   
PENGENDALIAN PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG Tito Inneka Widyawati
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 13 No. 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i2.90

Abstract

Pengendalian penerbitan sertifikat tanah hak milik adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk evaluasi penerbitan sertifikat tanah hak milik, agar sesuai dengan apa yang ditetapkan dan tidak terjadi penyimpangan, dan apabila telah terjadi penyimpangan perlu dilakukan perbaikan. Dalam pelaksanaannya, Kantor Pertanahan Kota Tangerang memiliki kewenangan melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan penatagunaan tanah, pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah, penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan dan mewujudkan pelayanan prima dalam bidang pertanahan. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana pengendalian penerbitan sertifikat tanah hak milik pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian penerbitan sertifikat tanah hak milik belum berjalan baik. Masih ada masalah sertifikat ganda dan gagalnya pemisahan dari sertifikat induk. Masalah tersebut terjadi karena pengukuran prestasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Tangerang adalah non rutin, dan dalam pelaksanaannya tidak didukung dengan sistem informasi pertanahan dan database yang optimal.
PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGGULANGI KASUS PEDOFILIA DI KABUPATEN TANGERANG Ludvia Devid Puspa Satwini; Tito Inneka Widyawati
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 17 No. 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v17i1.548

Abstract

Artikel ini membahas Pedofilia atau yang akrab di sebut (pedofil) sebagai gejala menyimpang yang di alami seseorang (manusia dewasa) dalam seksualitas, dimana seorang pedofil cenderung tertarik untuk menyetubuhi atau mencabuli anak di bawah umur. Peran pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten tangerang harus dapat melakukan suatu pencegahan agar tidak terjadi kembali kasus yang serupa di kalangan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menemukan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang sudah melakukan peranannya dalam hal ini yaitu dengan melakukan penanggulangan kasus secara sigap dan cepat. Kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan. Akan tetapi keterbatasan sumber daya manusia yang di miliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang menjadikan penanggulangan terhadap korban tidak dapat di lakukan secara maksimal dan sosialisasi yang di harapkan dapat di lakukan menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang juga tidak dapat di lakukan sebagaimana mestinya. Kata Kunci : Pedofila, Peran, Pemerintah   
Co-Authors Ludvia Devid Puspa Satwini