Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

EVALUASI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI METODE KONSUMSI: COERCION VERSUS CHOICE (CAPTIVES, CLIENTS, and CUSTOMERS) Arifiani Widjayanti
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i2.156

Abstract

Warga negara yang mempunyai pilihan dalam menerima pelayanan publik yang disebut "pelanggan". Warga yangbergantung pada penyedia layanan yang disebut "klien". Warga yang menerima pelayanan publik dengan "pemaksaan"yang disebut "tawanan". Tiga jenis pelayanan publik di Yogyakarta ini dievaluasi berdasarkan jenis interaksi. Merekaadalah Pasar Malam "sekaten" (semacam pasar malam), pelayanan publik dari polisi, dan pengumpulan sampah.Menggunakan model logit memerintahkan, hasil menyimpulkan bahwa orang yang menerima Pasar Malam "sekaten"sebagai pelayanan publik disebut sebagai pelanggan. Masyarakat yang menerima layanan pengumpulan sampahdianggap sebagai klien. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Brown. Namun, evaluasiini tidak dapat dibuktikan bahwa orang yang menerima pelayanan publik dari polisi dianggap sebagai tawanan
EVALUASI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI METODE KONSUMSI: COERCION VERSUS CHOICE (CAPTIVES, CLIENTS, and CUSTOMERS) Arifiani Widjayanti
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 10 No. 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i2.156

Abstract

Warga negara yang mempunyai pilihan dalam menerima pelayanan publik yang disebut "pelanggan". Warga yangbergantung pada penyedia layanan yang disebut "klien". Warga yang menerima pelayanan publik dengan "pemaksaan"yang disebut "tawanan". Tiga jenis pelayanan publik di Yogyakarta ini dievaluasi berdasarkan jenis interaksi. Merekaadalah Pasar Malam "sekaten" (semacam pasar malam), pelayanan publik dari polisi, dan pengumpulan sampah.Menggunakan model logit memerintahkan, hasil menyimpulkan bahwa orang yang menerima Pasar Malam "sekaten"sebagai pelayanan publik disebut sebagai pelanggan. Masyarakat yang menerima layanan pengumpulan sampahdianggap sebagai klien. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Brown. Namun, evaluasiini tidak dapat dibuktikan bahwa orang yang menerima pelayanan publik dari polisi dianggap sebagai tawanan
Implementasi Kebijakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) Puteri Shabrina Adani; Asropi Asropi; Arifiani Widjayanti
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 8 No 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.8.2.237-253.2023

Abstract

The application of the e-government system is carried out to facilitate and speed up services to the community. This research focuses on answering the implementation of the regulations of the Head of the DPR RI Expertise Agency regarding the management of public participation in drafting laws that have not run optimally. A descriptive qualitative approach is used in research that takes place at the Center for Drafting of Laws, the Expertise Body of the DPR RI. Van Meter and Van Horn's theory focuses on policy standards and objectives, resources, communication between implementing agencies, implementing organizational characteristics, implementing attitudes, and the social, economic, and political environment that can be linked to the external environment. The results of this study are that all aspects of the policy implementation model from Van Meter and Van Horn have not been achieved as a measure of the success of implementing the SIMAS PUU application due to minimal human resources, financial support, and enthusiasm from the external environment. Therefore, it can be concluded that the implementation of the SIMAS PUU application has not run optimally.
ANALISIS KINERJA PERSONIL BHAYANGKARA OPERASIONAL PENYELIA TERHADAP PROFESIONALITAS BEKERJA PADA DIREKTORAT KEAMANAN NEGARA BADAN INTELIJEN KEAMANAN POLRI Ridwan Radjab; Arifiani Widjayanti; Artanti Resdiana
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 1 (2024): Vol. 15 No. 1, Januari 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i1.10793

Abstract

Kinerja menjadi bagian dari pembuktian profesionalitas personil BOP pada Direktorat Keamanan Negara. Tentu saja hal ini menjadi prioritas dalam mewujudkan Intelijen Keamanan yang unggul, tajam dan terpercaya. Kesan ketidakmerataan dan ketidakjelasana pola penempatan jabatan fungsional Bhayangkara Operasional Penyelia pada Direktorat Keamanan Negara berdampak terhadap kinerja. Aspek kinerja (performance), kompetensi, loyalitas dan akuntabilitas menurut peneliti menjadi aspek utama yang dapat mempengaruhi peningkatan profesionalitas para personil Bhayangkara Operasional Penyelia (BOP) dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Intelijen Keamanan Polri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil analisis permasalahan kesenjangan kinerja dan profesionalitas jabatan BOP dengan kualifikasi kurang sesuai kebutuhan direktorat operasional serta menyusun strategi guna meningkatkan profesionalitas personil BOP secara efektif. Menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan, observasi (pengamatan) yang dilakukan pada locus (lokasi) penelitian yaitu Direktorat Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Polri serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Belum optimalnya profesionalitas BOP dipengaruhi oleh kinerja yang tidak didukung oleh kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural yang memadai untuk kebutuhan unit operasional intelijen keamanan. (2) Piranti lunak berupa kebijakan atau peraturan yang mendukung proyeksi pola karier dan jabatan fungsional pada direktorat operasional pada Intelijen Keamanan masih belum optimal. (3) Aspek kinerja, kompetensi, loyalitas dan akuntabilitas yang ditingkatkan menjadi penggerak utama meningkatnya profesionalitas personil Bhayangkara Operasional Penyelia pada Direktorat Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Polri.