mustafa mustafa
universitas islam negeri sultan syarif kasim riau

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN DUKUNGAN KEPALA DAERAH RIAU TERHADAP JOKOWI-MA’RUF AMIN DI MEDIA ONLINE BERTUAHPOS.COM PERIODE OKTOBER 2018 Dinia Mutiarahmi; mustafa mustafa
Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi Vol 1, No 5 (2019): November 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (637.427 KB) | DOI: 10.24014/jrmdk.v1i5.9144

Abstract

Kasus dukungan kepala daerah Riau terhadap Jokowi-Ma’ruf Amin dengan menggunakan nama bupati/walikota pada masa kampanye cukup menyita perhatian publik. Melihat permasalahan pemilu yang selalu muncul setiap masanya, hal ini tentu menjadi santapan menarik bagi media massa untuk memberitakannya. Salah satu media massa yang memberitakan kasus ini adalah Bertuahpos.com dengan 17 berita yang lebih cenderung kepada Bawaslu Riau untuk memeriksa kepala daerah yang melanggar aturan pemilu dalam beritanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Bertuahpos.com membingkai kasus dukungan kepala daerah Riau terhadap Jokowi-Ma’ruf Amin periode Oktober 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualittif dengan metode analisis framing model Robert N. Entman yang memiliki empat perangkat yaitu, Define problems (pendefinisian masalah), Diagnose Causes (sumber masalah), Make Moral Judgement (membuat keputusan moral) dan Treatment Recommendation (menekankan penyelesaian). Hasil penelitian ini pada pendefinisian masalah adalah Bertuahpos.com melihat masalah ini bukan hanya masalah hukum melainkan masalah etika dan politik. Pada sumber masalah, Bertuahpos.com menempatkan kepala daerah Riau sebagai penyebab masalah dalam kasus ini. Untuk keputusan moralnya adalah dukungan yang dilakukan kepala daerah adalah dukungan yang positif meskipun menggunakan nama jabatan. Pada elemen menekankan penyelesaian, Bertuahpos.com merekomendasikan agar masalah ini tidak ditindaklanjuti karena kepala daerah terbukti tidak melanggar aturan apapun. 
Mapping inclusive democracy through communication research: Bibliometric perspectives in Indonesia Assyari Abdullah; Sumaiyah Sumaiyah; Akmal Khairi; Yasril Yazid; Mustafa Mustafa; Jayus Jayus; Muhammad Soim; Dwi Sutri Astuti; Edison Edison
JURNAL ILMU SOSIAL Vol 25, No 1 (2026)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jis.25.1.2026.92-109

Abstract

This study aims to map the development of research on 'inclusive democracy' and 'communication' in Indonesia through a bibliometric approach using data from Dimensions AI. By analyzing 495 publications (402 articles and 93 proceedings) published during the period 2016-2025, this study identifies trends, network collaborations, and thematic clusters that shape the knowledge landscape of inclusive democracy in Indonesia. The analysis was conducted using VOSviewer software to generate network visualizations based on co-authorship, citation, and co-occurrence. The results show that inclusive democracy has experienced significant growth since 2021, especially after the COVID-19 pandemic, which has spurred increased studies on digital participation, transparent governance, and the courage of the public sphere. The main research clusters cover three domains: digital governance, communicative participation, and policy inclusion, confirming the close relationship between communication, technology, and participatory governance. The density of keywords such as democracy, transparency, technology, and community demonstrates that the focus of current research is shifting toward a more inclusive digital democracy based on participatory communication. Thus, this study not only provides an empirical overview of the literature on inclusive democracy in Indonesia but also emphasizes the importance of communication as a key instrument in strengthening democratic legitimacy and representation in the digital era.