Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Collaborative Governance dalam Pembudayaan Etika Berlalu-Lintas Pelajar SMA di Kota Yogyakarta Sugi Rahayu; Utami Dewi
SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 14, No 2 (2017): SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial
Publisher : Yogyakarta State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.918 KB) | DOI: 10.21831/socia.v14i2.19761

Abstract

Kecelakaan lalu lintas di Kota Yogyakarta terus mengalami kenaikan setiap tahun. Kecelakan ini disebabkan salah satunya karena factor manusia yang tidak mematuhi etika berlalu lintas. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kolaborasi tata kelola pemerintahan yang terjalin antar pemangku kepentingan dalam pembudayaan etika berlalu lintas pelajar SMA di Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui Focus Group Discussion, wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Perhubungan, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Satuan Polisi Lalu Lintas Resort Kota Yogyakarta, Sekolah (SMA Muhammadiyah  3 dan SMA 4 Yogyakarta), keluarga dan peserta didik. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance telah berjalan sesuai dengan teori Ansell dan Gash (2007). Antar actor sudah saling berkomunikasi secara rutin dalam menyusun dan implementasi kegiatan pembudayaan etika berlalu lintas. Selain itu, kolaborasi juga sudah melibatkan unsure non-pemerintah/swasta yaitu PT Astra Honda Motor (AHM) yang dengan memanfaatkan corporate social responsibility melakukan integrasi  pendidikan etika berlalu lintas ke dalam kurikulum pembelajaran disekolah. Selain itu pelaksanaan Sekolah Model Pendidikan Etika Berlalu Lintas yang merupakan kolaborasi antara Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, sekolah dan Kepolisian merupakan contoh nyata collaborative governance tersebut.  Kata kunci: collaborative governance, etika berlalu lintas, pembudayaan, pelajar SMA
DAMPAK PSIKOLOGIS MUTASI PEGAWAI AOMINISTRASI 01 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA Sugi Rahayu
Informasi Vol 31, No 1 (2005): INFORMASI
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4216.928 KB) | DOI: 10.21831/informasi.v1i1.6743

Abstract

Artikel ini ditulis berdasarkan hasil penelitian dengan judul yang sama. Sejak ditetapkannya SK Rektor No. 207 tahun 2000 tentang Mutasi Pegawai Administratif di Lingkungan UNY, sudah beberapa kali kebijakan mutasi dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak psikoiogis mutasi pegawai di lingkungan UNY dan bagaimana mengantisipasi dampak psikologis yang disebabkan oleh mutasi pegawai tersebut. Subyek penelitian adalah Kepala Sub Bagian Tenaga Administratif UNY dan Kepala Bagian Kepegawaian UNY, para pegawai yang mengalami mutasi baik yang menduduki jabatan struktural (Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian) dan staf. Pengambilan sampel dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan, jenis jabatan, dan asal unit kerja. Metode pengumpulan data dengan menggunakan wawancara secara mendalam, pengamatan, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (7) mutasi pegawai di lingkungan UNY memiliki dampak psikologis baik bagi pegawai yang dimutasi maupun bagi pegawai yang tidak dimutasi; (2) setelah beberapa bulan para pegawai yang dimutasi tidak lagi beranggapan bahwa mutasi merupakan sesuatu yang menakutkan dan mereka dimutasi bukan karena telah melakukan kesalahan. Mereka menyadari bahwa sebagai pegawai UNY, mereka harus bersedia ditempatkan di unit kerja mana saja di lingkungan UNY; (3) untuk mengantisipasi dampak psikologis dari mutasi maka kebijakan mutasi pegawai dilaksanakan secara konsekuen dan mempertimbangkan hasil analisis jabatan.
Uji Sertifikasi Menurut Pandangan Guru Sekolah Dasar Sugi Rahayu
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 1 Volume VII, Februari 2007
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7738.12 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v7i1.3915

Abstract

Tulisan ini disusun berdasarkan hasil penelitian berjudul "Tanggapan Guru Sekolah Dasar di Kota Yogyakarta terhadap Uji Sertifikasi sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Profesi Guru". Mengkaji tanggapan guru terhadap uji profesi sebagaimana yang diamanatkan oleh UUGD no. 14 tahun 2005, hambatan yang dirasakan dalam menghadapi uji sertifikasi, dan harapan guru SD terhadap diselenggarakannya sertifikasi guru. Populasi dan wilayah generalisasi penelitian, guru SD di Kota Yogyakarta. Subyek yang menjadi sampel penelitian berjumlah 41 orang yang diambil dari wakil SD yang berada di wilayah utara, barat, timur, dan selatan kota Yogyakarta. Pengambilan sampel berdasar area di mana SD tersebut berada secara acak sederhana. Pengumpulan data dimaksudkan untuk mengungkap fakta ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan dokumentasi dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan : 1) 76% responden menyambut gembira dengan diundangkannya UU no. 14 tahun 2005 tentang UUGD dan 75,61 o setuju bila guru SD berijazah S1 atau D4; 2) 46,34% responden tidak setuju untuk menjadi tenaga profesional, guru harus memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui uji sertifikasi karena persyaratan sangat berat; 3) 53,66% responden tidak yakin kesejahteraan guru akan meningkat dengan dimilikinya sertifikat pendidik; 4) Sebagian besar responden menyadari kompetensi untuk menjadi guru profesional masih perlu ditingkatkan. Hambatan yang dirasakan terkait dengan uji sertifikasi meliputi: persyaratan untuk dapat mengikuti uji sertifikasi berijazah S1 atau D4, dirasakan berat oleh para guru SO yang belum berijazah S1 atau D4; kurangnya informasi yang jelas mengenai uji sertifikasi; keterbatasan fasilitas untuk mengembangkan diri, materi uji sertifikasi, dan biaya untuk melanjutkan studi ke S1/D4 maupun untuk uji sertifikasi.
Perilaku Individu dalam Menunjang Efektivitas Organisasi Sugi Rahayu
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 1, Volume I, Agustus 2001
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2922.646 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v1i1.3743

Abstract

Manusia merupakan sumberdaya yang paling penting dalam kehidupan organisasi, sehingga memerlukan penanganan yang tepat. Sumber daya manusia yang berfokus pada individu yang menadi anggota organisasi memiliki pandangan, tujuan, kebutuhan, dan kemampuan yang berbeda, sehingga memerlukan perlakuan berbeda agar dapat diarahkan pada satu ikatan, yaitu keterikatan terhadap organisasi. Perbedaan karakteristik ini membawa perbedaan perilaku. Perilaku yang mereka tunjukkan tersebut tidak selamanya releven dengan upaya pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian kebijakan organisasi harus disesuaikan atau diupayakan agar perilaku anggota sesuai dengan kebijakan yang ditempuh. Lebih dari itu pimpinan dapat memanfaatkan informasi tentang berbagai perbedaan tersebut untuk meningkatkan kerjasama di antara para anggota dalam kelompok. Dengan demikian pemahaman terhadap perilaku individu bagi seorang pimpinan adalah merupakan satu hal yang sangat penting. Untuk itu The Heart and The Process of Organizational Behavior harus diterapkan sehingga tercipta Quality Working Life and Organisasi yang bersangkutan.
Membangun Kembali Etos Kerja Generasi Muda Sugi Rahayu
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 3 Volume VI, September 2006
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6127.174 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v6i3.3907

Abstract

Manusia dan bekerja tidak dapat dipisahkan. Bekerja merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan seseorang. Orang yang sehat jasmani merasa tidak terhormat berada di lingkungan keluarga dan masyarakatnya apabila orang itu tidak bekerja (menganggur). Aktivitas bekerja melibatkan fungsi fisik dan mental. Ini tidak berarti bahwa semua aktivitas itu adalah bekerja, tergantung motif yang mendasari dilakukannya aktivitas tersebut. Agar memberikan hasH yang memuaskan. pertu ada etas kerja. Etos kerja sangat penting peranannya mengingat ada kecenderungan tumbuhnya budaya instan kalangan generasi muda Indonesia. Budaya ingin cepat berhasil dan terkenal menurunkan etos kerja generasi muda. Untuk itu perlu etos kerja agar menyadari tidak selamanya budaya instan memberikan hasil yang memuaskan. Nilai yang terkandung didalamnya seperti kerja keras, perilaku hidup hemat, kegairahan, ketekunan dan semangat dalam bekerja, per1u ditanamkan pada generasi muda. Lembaga pendidikan memiliki paranan dalam membangun etos kerja. Nilai yang terkandung dalam konsep etos kerja berhubungan dengan sikap mental dan tampak dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Manusia di mana pun ia bekerja. akan merasa dihargai bila hasil kerjanya mempunyai makna dan mendapat penghargaan atas yang telah dilakukan. Penghargaan tidak hanya berupa materi tetapi juga immateri. Bekerja suatu kebutuhan dan meyakini sebagai ibadah kepada Allah SWT, hal itu akan memberikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ini merupakan daya dorong orang agar bekerja lebih baik dari waktu ke waktu.
Landasan Teori dalam Pembuatan Kebijakan Pembangunan (Suatu Telaah Administrasi Negara) Sugi Rahayu
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 2, Volume IV, Agustus 2004
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3003.151 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v4i2.3896

Abstract

Semua negara selalu berkeinginan agar rakyatnya hidup dalam keadilan, kemakmuran, kedamaian dan kesejahteraan lahir dan batin. Pembangunan merupakan suatu upaya untuk melakukan perubahan menuju kepada suatu kondisi dan situasi kehidupan yang lebih baik untuk mendekatkan kepada cita-cita yang ingin dicapai oleh negara yang bersangkutan. Penelitian yang telah banyak dilakukan menunjukkan bahwa pembangunan yang terlalu bias ekonomi tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan subyek dan tujuan pembangunan. Karena keberhasilan dan kemajuan pembangunan ekonomi ternyata tidak diikuti oleh kemajuan-kemajuan sosial secara seimbang. Kekurangberhasilan upaya pembangunan yang terlalu menekankan aspek ekonomi di banyak negara sedang berkembang menunjukkan perhatian yang lebih besar terhadap aspek pembangunan yang lebih luas. Oleh karena itu perlu dicari model pembagunan yang dapat dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak (multidimensions), dengan memperhatikan (a) Sasaran haruslah penduduk termiskin: (b) Perluasan kesempatan kerja harus menjadi tujuan utama pembangunan, karena kesempatan kerja ini akan mempengaruhi distribusi pendapatan dan hasil pembangunan; (c) Ketergantungan kepada Negara asing haruslah dikurangi, dan kemandirian harus mendapat perhatian utama; (d) Pemerataan pendapatan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin.
Revitalisasi Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran FIS UNY (Aspek Kesejarahan dan Kurikulum) Sugi Rahayu
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi Volume XII, No. 1, Februari 2012
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3444.826 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v12i1.3863

Abstract

Membahas secara mendalam terkait dengan revitalisasi Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran FIS UNY pada aspek Kesejarahan dan Kurikulum.
Hambatan Dosen Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi Sugi Rahayu
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 2 Volume VI, Agustus 2006
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3405.435 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v6i2.3859

Abstract

Artikel berdasarkan penelitian dengan judul sama. bersifat eksploratori bertuiuan mengetahui hambatan yang dihadapi dosen Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran (PSPAP) dalam implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan bagaimana mengatasi hambatan yang ada. Populasi dan wilayah generalisasi penelitian ini dosen PSPAP FIS UNY dan menurut data per 30 Desember 2004 adalah 17 orang. Subyek penelitian 16 orang karena salah seorang dosen menjadi peneliti disebut penelitian populasi. Teknik pengumpulan data (1) kuesioner, (2) observasi, dan (3) dokumentasi. Instrumen penelitian disusun untuk mengungkap fakta, dilakukan uji coba dan analisis instrumen. Validasi instrumen melalui seminar. Data di analisis menggunakan persentase dan tabulasi. Hasil penelitian menunjukkan: 1) dosen PSPAP mengajar mendasarkan KBK berorientasi pada hasil (Learning Outcomes) yang beragam, menggunakan sumber belajar dan metodologi,bervariasi, penilaian menekankan proses serta hasil sebagai upaya pencapaian kompetensi. 2) ada dosen PSPAP dalam implementasi KBK, baik menyangkut penyusunan silabus, kegiatan pembelajaran, maupun dalam melaksanakan evaluasi proses dan hasil pembelajaran; 3) untuk mengeliminasi hambatan dalam KBK antara lain penyusunan silabus perlu sanctioning dan sharing ideas, kegiatan pembelajaran menggunakan metode bervariasi, membuat media,menanamkan nilai-nilai afektif, dan memutakhirkan silabus.
Mutasi sebagai Upaya Penempatan Pegawai Secara The Right Man on The Right Place Sugi Rahayu
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 2, Volume III, Agustus 2003
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3494.631 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v3i2.3795

Abstract

Mutasi merupakan salah satu pentuk penempatan pegawai yang sering dilakukan dalam organisasi. Penempatan pegawai dalam suatu jabatan merupakan hal penting harena menyangkut kegiatan pegawai. Mutasi dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai, menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan komposisi pekerjaan atau jabatan, sekaligus untuk mengurangi kejenuhan pegawai dalam bekerja. Namun pada kenyataannya banyak organisasi yang tidak memperhatikan masalah ini dan tentuk saja hal ini akan sangat merugikan organisasi itu sendiri. Kebijakan penempatan perlu direncanakan secara matang karena seseornag yang mampu untuk berprestasi di suatu bidang atau bagian belum tentu mempunyai kemampuan yang sama apabila ditempatkan pada bidang atau bagian yang lain, dan apalagi bila ditempatkan di tempat atau wilayah lain. Kesalahan dalam membuat kebijakan ini akan berakibat tidak baik bagi organisasi karena ketidakpuasan pegawai terhadap pekerjaan yang ditimbulkan oleh ketidakcocokan penempatan, karena moral dan motivasi kerjanya menjadi menurun. Untuk itu kebijakan mutasi sebagai penempatan pegawai yang tepat (the right man on the place) akan berhasil apabila mengacu kepada informasi hasil analisis jabatan.
Aplikasi Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Arsip Sugi Rahayu
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 1, Volume V, Februari 2005
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3951.211 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v5i1.3818

Abstract

Arsip sebagai produk kegiatan organisasi volumenya dari waktu ke waktu terus bertambah, sehingga apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai persoalan menyangkut keamanan,pemanfaatan, penyimpanan, perawatan, dan sebagainya. Arsip akan berperan lebih berarti dalam kehidupan organisasi bilamana para pimpinan organisasi menganggap penting penyelenggaraan dan pengelolaan arsip. Selama ini orang mengartikan arsip dalam pengertian sempit, aklbatnya arsip semata-mata hanyalah dianggap dan dipertakukan sebagai dokumen yang cukup untuk disimpan saja. Dalam kehidupan organisasi, arsip dapat diolah menjadi informasi yang berguna untuk manajemen, dukungan terhadap sistem perencanaan, dukungan terhadap sistem pengendalian, dukungan terhadap sistem penilaian, dan manajer. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang berdampak pada perubahan konsep yang mendasar dari pengertian arsip dan pengelolaannya, maka membawa implikasi pokok berupa perubahan konsep tentang petugas kearsipan (arsiparis). Tugas arsiparis t!dak lagi sekedar melaksanakan kegiatan collecting, recording and storing data, melainkan harus mampu menjadi data analyst dan manajer informasi dalam organisasi