Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENGENDALIAN MASALAH PADA PENANGANAN PGOT DI KABUPATEN BANYUMAS Sartono -; Emiraldo Win Pazqara; Emilius Gudonohadi
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 17, No 1 (2020): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v17i1.22

Abstract

AbstrakPenulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengangkat bahasan mengenai pengendalian masalah dalam penanganan PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar) di Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil analisis dapat dikonfirmasikan beberapa hal diantaranya: pertama, dari aspek kesukaran-kesukaran teknis, kendala utama dalam menangani PGOT di jalan ini adalah sulitnya merubah pola pikir. Kedua, dari aspek keragaman perilaku kelompok sasaran, yakni munculnya fenomena baru yaitu gerombolan anak-anak ‘Punk’ yang melakukan aktivitas seperti mengamen dan meminta-minta kepada para pengguna jalan. Ketiga, dari aspek proporsi jumlah kelompok sasaran dari kebijakan, bahwa dari data statistik dua tahun terakhir, terjadi penurunan jumlah PGOT di Kabupaten Banyumas dengan cukup signifikan. Keempat, dari aspek perubahan perilaku yang diharapkan, yakni adanya perubahan mindset/pola pikir dari kedua belah pihak yakni peminta-minta dan masyarakat dengan pemberian sanksi yang mengikat termasuk pembinaan rohani kepada para PGOT.Kata Kunci: penanganan, PGOT, penyakit masyarakat.  AbstractThe writing of this scientific paper aims to raise the subject of controlling problems in handling PGOT (Beggars, Homeless and Neglected People) in Banyumas Regency. The method used in this research is descriptive qualitative by collecting data through interviews, observation and documentation. From the results of the analysis it can be confirmed several things including: first, from the aspect of technical difficulties, the main obstacle in dealing with PGOT on the street is the difficulty of changing the mindset. Second, from the aspect of the diversity of the target group's behavior, namely the emergence of new phenomena, namely the 'Punk' kids group who carry out activities such as busking and begging for road users. Third, from the aspect of the proportion of the target group of policy, that from the statistical data of the last two years, there has been a significant decrease in the number of PGOTs in Banyumas Regency. Fourth, from the aspect of expected behavioral change, namely a change in mindset from both parties, namely the beggar and the community by giving binding sanctions including spiritual guidance to the PGOT.Keywords: handling, PGOT, community desease. 
Sistem Presidensial Versus Sistem Multi Partai (Suatu Tinjauan Teoritis) Ambari -; Emilius Gudonohadi
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 18, No 1 (2021): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.516 KB) | DOI: 10.56681/da.v18i1.35

Abstract

Sistem pemeritahan presidensial menempatkan presiden dalam posisi yang kuat karena presiden sebagai kepala perntah sekaligus sebagai kepala negara. Penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan dengan efektif apabila mekanisme check and malansces antara presiden dengan parlemen berjalan dengan baik.. Di sisi lain, sistem kepartaian multi partai yang tidak sederhana (jumlah partai politik yang banyak) sebagaimana diterapkan di Indonesia mengakibatkan terjadinya fragmentasi dalaam parlemen, partai politik yang mempunyai wakil di parlemen, terpecah dalam kelompok kelompok kecil,sehingga posisi bargaining powernya lemah, akibatnya mereka memilih mengambil langkah pragmatis dengan cara berkoalisi dengan partai lain untuk mendukung pemerintah. Langkah tersebut dalam kalkulasi politik, sah- sah saja, akan tetapi dalam perspektif kehidupan demokrasi yang sehat, hal tersebut akan menjadikan kontrol parlemen terhadap kinerja pemerintah menjadi lemah, sehingga mengakibatkan seringkali muncul kebijakan-kebijakan pemerintah yang cenderung mencederai rasa keadilan rakyat, terjadi kesenjangan antara aspirasi anggota parlemen dengan aspirasi konstituennya, seperti barlakunya Undang Undang Cipta Kerja, Revisi Undang Undang KPK dan lain sebagainya. Kata Kunci: Check and Balances, Multi Partai, Presidensial Abstract The presidential system of government places the president in a strong position because the president is the head of government as well as the head of state. The administration of government will run effectively if the check and malansces mechanism between the president and parliament goes well. On the other hand, the multi-party party system that is not simple (the number of political parties is large) as implemented in Indonesia results in fragmentation in parliament, political parties who have representatives in parliament, are divided into small groups, so their bargaining power position is weak, as a result they choose to take pragmatic steps by forming coalitions with other parties to support the government. This step in political calculations is legitimate, but in the perspective of a healthy democratic life, it will weaken parliamentary control over government performance, resulting in government policies that tend to injure people's sense of justice, there is a gap between aspirations of members of parliament with the aspirations of their constituents, such as the enactment of the Job Creation Act, the revision of the KPK Law and so on. Keywords: Check and Balances, Multy Party, Presidential