Garuda - Garba Rujukan Digital

MEKANISME REKRUITMEN CALON BUPATI DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG TAHUN 2015 DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Pazqara, Emiraldo Win
INTAJ Vol 2 No 01 (2018): Sunset
Publisher : LP3M IAI Al-Qolam

The purpose of this research was to know the recruitment process performed by National Mandate Party in recruiting Government Regent candidate in the general election of district head directly in South Lampung at 2015. Method used in this research was qualitative experiment method with interactive analysis. Result of the research based on interview, observed documentation files, and the rule of law as guided in recruitment process by National Mandate Party South Lampung, showed that recruitment process at National Mandate Party was open with several indicators: (1) open candidacy for public in other words there is no party cadre monopoly; (2) several candidates were socialized in order to get response and idea from public; (3) selected candidates were established through convention democratically and can be accepted by society. Keywords: Recruitment, Government Regent, South Lampung

MEKANISME REKRUITMEN CALON BUPATI DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG TAHUN 2015 DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Emiraldo Win Pazqara
Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ Vol. 2 No. 01 (2018): Sunset
Publisher : LP3M IAI Al-Qolam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35897/intaj.v2i01.110

The purpose of this research was to know the recruitment process performed by National Mandate Party in recruiting Government Regent candidate in the general election of district head directly in South Lampung at 2015. Method used in this research was qualitative experiment method with interactive analysis. Result of the research based on interview, observed documentation files, and the rule of law as guided in recruitment process by National Mandate Party South Lampung, showed that recruitment process at National Mandate Party was open with several indicators: (1) open candidacy for public in other words there is no party cadre monopoly; (2) several candidates were socialized in order to get response and idea from public; (3) selected candidates were established through convention democratically and can be accepted by society. Keywords: Recruitment, Government Regent, South Lampung

Peran Lingkungan Melalui Dukungan Masyarakat dan Pejabat Publik Terhadap Implementasi Kebijakan Penanganan PGOT (Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar) Emiraldo Win Pazqara; E. Gudonohadi
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 18, No 2 (2021): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengangkat bahasan mengenai peran lingkungan melalui dukungan masyarakat dan pejabat publik dalam mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar) di Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil analisis dapat dikonfirmasikan bahwa kebijakan penanganan PGOT di Kabupaten Banyumas mendapatkan respon positif dari lingkungan yakni masyarakat dan pejabat pemerintah. Sehingga dengan adanya dukungan yang kuat dari lingkungan menjadikan kebijakan penanganan PGOT di Banyumas yang dikukuhkan melalui Perda nomor 16 tahun 2015 tentang penyakit masyarakat semakin baik dalam menekan persoalan sosial di wilayah Kabupaten Banyumas. Kata Kunci: Lingkungan, Kebijakan, PGOT ABSTRACT Writing this scientific paper aims to raise the discussion about the role of the environment through the support of the community and public officials in influencing the implementation of policies for handling PGOT (Beggars, Homeless and Abandoned People) in Banyumas Regency. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection through interviews, observation and documentation. From the results of the analysis, it can be confirmed that the policy for handling PGOT in Banyumas Regency received a positive response from the environment, namely the community and government officials. So that with strong support from the environment, the policy for handling PGOT in Banyumas which was confirmed through Perda number 16 of 2015 concerning community diseases is getting better in suppressing social problems in the Banyumas Regency area. Keywords: Environment, Policy, PGOT

URGENSI DAN FUNGSI KOMUNIKASI PADA SUATU ORGANISASI Sartono -; Emiraldo Win Pazqara
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 17, No 2 (2020): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v17i2.26

AbstrakPenulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengangkat bahasan mengenai urgensi dan fungsi komunikasi pada suatu organisasi. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka. Dari bahasan ini dapat dikonfirmasikan beberapa hal diantaranya: pertama, Urgensi komunikasi dalam organisasi adalah supaya organisasi dapat berperan untuk memperbaiki komunikasi tidak efektif yang tidak dikehendaki oleh semua organisasi. Kedua, bahwa komunikasi organisasi memiliki fungsi-fungsi yang dapat menunjang jalannya organisasi yang diantaranya adalah fungsi informatif yang memandang organisasi sebagai suatu sistem pemrosesan informasi, fungsi regulatif yang berhubungan dengan peraturan, fungsi persuasif yang berkaitan dengan mekanisme hubungan antara pimpinan dengan bawahan, dan fungsi integratif yang berkenaan dengan upaya mewujudkan keutuhan organisasi.Kata Kunci: fungsi. komunikasi, organisasi, urgensiÂ Â AbstractWriting this scientific paper aims to discuss the urgency and function of communication in an organization. This research uses literature review method. From this discussion, several things can be confirmed, including: first, the urgency of communication in the organization is that the organization can play a role in improving ineffective communication which is not desired by all organizations. Second, that organizational communication has functions that can support the running of the organization, including informative functions that view the organization as an information processing system, regulatory functions related to regulations, persuasive functions related to the mechanism of relations between leaders and subordinates, and integrative functions. with regard to efforts to achieve organizational integrity.Keywords: function, communication, organization, urgency

Potensi Kebijakan dalam Penanganan PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyakit Masyarakat di Kabupaten Banyumas Emiraldo Win Pazqara; Oti Kusumaningsih
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 18, No 1 (2021): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

ABSTRAK Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengangkat bahasan mengenai potensi kebijakan dalam penanganan PGOT berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyakit Masyarakat di Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil analisis dapat dikonfirmasikan beberapa hal diantaranya: pertama, dari aspek kejelasan dan konsistensi kebijakan, perda nomor 16 tahun 2015 memiliki aturan yang cukup jelas namun belum semua aspek dalm perda dapat dijalankan. Kedua, dari aspek alokasi dan sumber dana, yakni anggaran difokuskan pada penanganan dan pembinaan PGOT yang bersumber dari Dinas Sosial dan lembaga donor yang tergabung dalam Mitra Kurir Langit. Ketiga, dari aspek keterpaduan lembaga pelaksana, bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan PGOT berkoordinasi dengan baik dan sinergis. Keempat, dari aspek rekruitmen pejabat pelaksana, berjalan dengan baik melalui pendelegasian wewenang dalam menjalankan tupoksi antar gugus tugas. Kata Kunci: Kebijakan, PGOT, Potensi ABSTRACT Writing this scientific paper aims to raise the discussion of potential policies in handling PGOT based on Regional Regulation Number 16 of 2015 concerning Community Diseases in Banyumas Regency. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection through interviews, observation and documentation. From the results of the analysis, several things can be confirmed including: first, from the aspect of policy clarity and consistency, regional regulation number 16 of 2015 has quite clear rules but not all aspects of the regional regulation can be implemented. Second, from the aspect of allocation and sources of funds, the budget is focused on handling and fostering PGOT sourced from the Social Service and donor agencies who are members of the Sky Courier Partner. Third, from the aspect of the integration of implementing agencies, that the parties involved in the prevention and handling of PGOT coordinate well and synergistically. Fourth, from the aspect of recruitment of implementing officials, it went well through the delegation of authority in carrying out the main tasks between task forces. Keywords: PGOT, Policy, Potency

PENGENDALIAN MASALAH PADA PENANGANAN PGOT DI KABUPATEN BANYUMAS Sartono -; Emiraldo Win Pazqara; Emilius Gudonohadi
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 17, No 1 (2020): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v17i1.22

AbstrakPenulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengangkat bahasan mengenai pengendalian masalah dalam penanganan PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar) di Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil analisis dapat dikonfirmasikan beberapa hal diantaranya: pertama, dari aspek kesukaran-kesukaran teknis, kendala utama dalam menangani PGOT di jalan ini adalah sulitnya merubah pola pikir. Kedua, dari aspek keragaman perilaku kelompok sasaran, yakni munculnya fenomena baru yaitu gerombolan anak-anak â€˜Punkâ€™ yang melakukan aktivitas seperti mengamen dan meminta-minta kepada para pengguna jalan. Ketiga, dari aspek proporsi jumlah kelompok sasaran dari kebijakan, bahwa dari data statistik dua tahun terakhir, terjadi penurunan jumlah PGOT di Kabupaten Banyumas dengan cukup signifikan. Keempat, dari aspek perubahan perilaku yang diharapkan, yakni adanya perubahan mindset/pola pikir dari kedua belah pihak yakni peminta-minta dan masyarakat dengan pemberian sanksi yang mengikat termasuk pembinaan rohani kepada para PGOT.Kata Kunci: penanganan, PGOT, penyakit masyarakat.Â Â AbstractThe writing of this scientific paper aims to raise the subject of controlling problems in handling PGOT (Beggars, Homeless and Neglected People) in Banyumas Regency. The method used in this research is descriptive qualitative by collecting data through interviews, observation and documentation. From the results of the analysis it can be confirmed several things including: first, from the aspect of technical difficulties, the main obstacle in dealing with PGOT on the street is the difficulty of changing the mindset. Second, from the aspect of the diversity of the target group's behavior, namely the emergence of new phenomena, namely the 'Punk' kids group who carry out activities such as busking and begging for road users. Third, from the aspect of the proportion of the target group of policy, that from the statistical data of the last two years, there has been a significant decrease in the number of PGOTs in Banyumas Regency. Fourth, from the aspect of expected behavioral change, namely a change in mindset from both parties, namely the beggar and the community by giving binding sanctions including spiritual guidance to the PGOT.Keywords: handling, PGOT, community desease.Â

Problematika Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas Pazqara, Emiraldo Win
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 2/Juli (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v12i2.3120

Abstract Writing this scientific paper aims to describe the implementation of waste management policies in the Banyumas Regency area. The research uses a qualitative descriptive analysis model with competent informants in carrying out policies. The results of the analysis show that the implementation of waste management policies in Banyumas Regency from the communication aspect is quite good, it can be seen from the running of the policy socialization mechanism carried out by the office which is routine and quite intense to the community. Second, from the aspect of resources, it can be seen from implementing officials who understand the policy, but are constrained in efforts to change the mindset of the people who are used to being served in managing waste. Third, from the disposition aspect, it can be seen from the distribution of authority that is going well and coordinatively, including the implementation of the principle of partnership with the community through KSM, but on the other hand, it is constrained by the lack of experience of partners and limited operational funds. Fourth, from the aspect of bureaucratic structure, it can be seen from the availability of policy SOPs, including the functioning of the work monitoring and reporting system. Keywords: Public Policy, Waste Management, Local Government AbstrakPenulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Banyumas. Penelitian menggunakan model analisis deskriptif kualitatif dengan informan pihak-pihak yang berkompeten dalam menjalankan kebijakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas dari aspek komunikasi berlangsung cukup baik, terlihat dari berjalannya mekanisme sosialisasi kebijakan yang dijalankan oleh dinas yang bersifat rutin serta cukup intens kepada masyarakat. Kedua, dari aspek sumber daya, terlihat dari aparat pelaksana yang memahami kebijakan, namun terkendala dalam upaya mengubah pola pikir masyarakat yang terbiasa dilayani dalam mengelola sampah. Ketiga, dari aspek disposisi, terlihat dari pembagian wewenang yang berjalan dengan baik dan koordinatif termasuk berjalannya prinsip kemitraan dengan masyarakat melalui KSM, namun di sisi lain terkendala dalam hal kurangnya pengalaman mitra kerja dan keterbatasan dana operasional. Keempat, dari aspek struktur birokrasi, terlihat dari ketersediaan SOP kebijakan, termasuk berjalannya sistem pengawasan dan pelaporan kerja.Kata Kunci: Kebijakan Publik, Manajemen Sampah, Pemerintah Daerah

Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Emiraldo Win Pazqara; Lasyanti Lasyanti
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 19, No 2 (2022): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v19i2.55

Writing this scientific paper aims to raise the discussion about health services in the era of the covid-19 pandemic at RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection through interviews, observation and documentation. From the results of the analysis, several things can be confirmed including: first, from the tangible aspect, it shows the infrastructure at RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga is good and adequate and supports the service process, even additional facilities are available to handle Covid-19 patients. Second, from the reliability aspect, the provision of providing health services tends to be slightly hampered due to the implementation of health protocol policies as a measure to anticipate the spread of COVID-19 in hospitals. Third, from the responsiveness aspect, the limitation of the number of employees due to the implementation of the health protocol affects the responsiveness of service delivery, so that an online service delivery mechanism is implemented through optimizing the utilization of the hospital website. Fourth, from the assurance aspect, the hospital continues to treat patients well but is adjusted to the adaptation of new habits/health protocols, including guaranteeing the ease of service through facilitation to interact through online services. Fifth, from the empathy aspect, it is shown through the hospital's commitment to provide the best service for both covid and non-covid patients without any difference in treatment.

Increasing Digital Literacy in Realizing Golden Indonesia Alfriansa Agustina; Anggara Setya Saputra; Devit Bagus Indranika; Suryoto; Oti Kusumaningsih; Johar Mamuri; Emiraldo Win Pazqara
East Asian Journal of Multidisciplinary Research Vol. 1 No. 10 (2022): November 2022
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/eajmr.v1i10.1920

It is diaccompanied by the condition of Indonesia where the literature movement in the ability of students to read in the world of education and society is still relatively minimal. One that can be done through the school literacy movement is one form of government awareness of the importance of building a culture of literacy in the world of education in order to create a culture of reading and writing in the school environment as an effort to realize lifelong education. The main and most basic activities are directed at increasing interest in reading. The values of character education can be conveyed implicitly in every learning process, especially in Indonesian language learning. The use of digital literacy is also able to lead students to be able to capture and retrieve information from the internet with teacher monitoring. It is able to broaden students horizons in taking knowledge broadly and facilitate students to be creative freely with maximum monitoring and supervision.

REGIONAL PUBLIC SERVICE AGENCY (BLUD) FINANCIAL MANAGEMENT AT PUSKESMAS KARANGREJA, PURBALINGGA DISTRICT Sugiyarti Sugiyarti; Ambari Ambari; Emiraldo Win Pazqara
DYNAMICS: Journal of Public Administration Vol. 1 No. 1 (2022): DYNAMICS: Journal of Public Administration
Publisher : Department of Public Administration, University Wijaykusuma Purwokerto

This thesis is titled: "Financial Management of Regional Public Service Agency (BLUD) in Karangreja Health Center, Purbalingga Regency". The purpose of this research is to describe and explain about the Financial Management of the Regional Public Service Agency (BLUD) at the Karangreja Health Center, Purbalingga Regency. Descriptive qualitative research type. Determination of informants using purposive sampling techniques. Data Analysis uses interactive analytics. The results of the study can be concluded: (1) Aspects of Planning: based on the Plan that has been prepared by the Puskesmas Level Planning Team by applying the principles of accountability governance that has been carried out well. (2) Organizing Aspects: mapping SDMK using the Workload Analysis method (ABK Kes) both at managerial and service level, fulfillment of personal qualifications, human resource development has been well done. (3) Aspects of Direction and Mobilization: guided by the DPA which has been ratified by the PPKD with a detailed distribution of implementation time made monthly by the program holder. (4) Aspects of Supervision: supervision shall be conducted internally or externally including administrative aspects, resources, achievement of program performance, and technical services and if there is found to be a discrepancy in coaching in accordance with the applicable provisions and corrective actions. The financial income of the Karangreja Health Center needs to be improved by: (1) Diversifying the business through cooperation with third parties (parking area management) and forming new business units such as homecare services, psychologist consulting services. (2) Comparative studies to optimize financial blud management. (3) Marketing of existing services through efforts to distribute leaflets, brochures and other promotional media in optimizing services to the community .

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search