Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Mendapo: Journal of Administrative Law Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Afif Syarif
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATU BARA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PASCA OTONOMI DAERAH DI PROVINSI JAMBI Afif Syarif
Arena Hukum Vol. 13 No. 2 (2020)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.4

Abstract

Abstract Coal as a non-renewable natural resource has an important role in fulfilling the needs of the people, and gives a real added value to the national and regional economy to achieve the prosperity of the people. Therefore, coal mining management must adapt to changes in the strategic environment to encourage regional autonomy, human rights and the environment. In Jambi Province, coal mining management post regional autonomy which is based on Law No. 23 of 2014 is still far from expectations in environmental law enforcement AbstrakBatu bara sebagai kekayaan alam yang tak terbarukan mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat orang banyak, serta memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dan daerah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu pengelolaan pertambangan batu bara harus menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis untuk mendorong otonomi daerah, hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Di Provinsi Jambi pengelolaan pertambangan batubara pasca otonomi daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 masih jauh dari harapan dalam penegakan hukum lingkungan. 
Sosialisasi Terhadap Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Satoto, Sukamto; Syarif, Afif; Noviades, Dhil's; Fitria, Fitria; Mushawirya, Rustian
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2019): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.493 KB) | DOI: 10.22437/jkam.v3i2.8483

Abstract

Program Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Sungai Penuh Kerinci memberikan Sosialisasi terhadap pembentukan Badan Usaha Milik Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana dilihat Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku. Ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.
Increasing The Role As Well As Communities In The Construction of Forest Fire Through The Strengthening of Individual Institutions In Muaro Jambi District Syarif, Afif; Fitria, Fitria
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2019): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.296 KB) | DOI: 10.22437/jkam.v3i2.8485

Abstract

Disasters of forest and land fires accompanied by smoke disasters that hit Jambi Province especially in Muaro Jambi Regency have an impact on the health, environment and economy of the people both in Indonesia and in neighboring countries, Malaysia and Singapore. This legal counseling aims to describe and analyze the strengthening of customary institutions in the prevention and control of forest and land fires in Muaro Jambi District. This legal extension uses a type of descriptive approach with a qualitative approach. The focus of this legal counseling is the strengthening of indigenous peoples' institutions in the prevention and control of forest and land fires. The expected outcome of this legal counseling is the strengthening of indigenous peoples' institutions in the prevention and control of forest and land fires that have not been effective. The advice given is in fire control should be at the stage of prevention of preventive and repressive measures in the enforcement of environmental law against forest and land burning in Muaro Jambi district.
Fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Fitri Irawan, Nadia; Syarif, Afif; Fitria, Fitria
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v3i1.13221

Abstract

Hasil Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pengawasan terhadap  perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat  kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim,  audit investigasi  terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian  keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi. Bahwa untuk melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana tercantum dalam  Pasal 3 huruf e tersebut, sesuai Pasal 27 Perpres Nomor 192 Tahun 2014 dilakukan melalui Deputi Bidang Investigasi BPKP. yang berbunyi Deputi Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu Kepada di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit pengitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli. Mekanisme Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Menentukan Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP. Kewenangan BPKP dalam peraturan perundang-undangan berdasar fungsi BPKP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 huruf e  maka BPKP termasuk lembaga yang berwenang melakukan penghitungan (penilaian) kerugian keuangan negara, khususnya BPKP juga berwenang penilaian kerugian keuangan negara dalam upaya pencegahan korupsi karena BPKP juga berwenang melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus yang berindikasi merugikan keuangan negara (korupsi).  Apabila meninjau sumber wewenang yang dimiliki oleh BPKP,  maka  wewenang  yang  dimiliki  oleh  BPKP  ini  termasuk  dalam wewenang delegatif.
FUNGSI BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 192 TAHUN 2014 Fitri Irawan, Nadia; Syarif, Afif
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 2 (2021): Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v2i2.13222

Abstract

Results of the Authority of the Financial and Development Supervisory Agency Based on Presidential Regulation Number 192 of 2014 concerning the Financial and Development Supervisory Agency. Supervision of the planning and implementation of programs and/or activities that may hinder the smooth development, audits of price adjustments, audits of claims, audits of investigations on cases of irregularities indicating financial loss to the state/region, audits of calculating state/regional financial losses, providing expert information and efforts to prevent corruption. Whereas to carry out the supervisory function as stated in Article 3 letter e, in accordance with Article 27 of the Presidential Regulation Number 192 of 2014 it is carried out through the Deputy for Investigation of the BPKP. which reads that the Deputy for Investigation carries out the task of assisting in the field of monitoring the smooth running of development including cross-sectoral programs, prevention of corruption, audits of price adjustments, audits of claims, investigative audits of cases of irregularities with indications of harming state finances, audits of calculating state financial losses and giving expert testimony. Mechanism of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) Determines State Financial Losses Based on Presidential Regulation Number 192 of 2014 concerning BPKP. The authority of BPKP in laws and regulations is based on the function of BPKP as stated in Article 3 letter e, then BPKP is an institution authorized to calculate (assess) state financial losses, In particular, BPKP is also authorized to assess state financial losses in an effort to prevent corruption because BPKP is also authorized to conduct investigative audits on cases that are indicated to be detrimental to state finances (corruption), When reviewing the source of authority owned by BPKP, then the authority possessed by BPKP is included in the delegative authorit.
Co-Authors Fitri Irawan, Nadia Fitria Fitria Noviades, Dhil's Rustian Mushawirya Sukamto Satoto