Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.255
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Khawarizmi: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Matematika JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Unes Law Review Jurnal Esensi Hukum LEGAL BRIEF AMNESTI : Jurnal Hukum Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Jurnal Adijaya Multidisiplin
Muhammad Zaki Mubarrak
Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 dalam Memaknai Peran Presiden di Pemilihan Umum Redani Suryanata, Andi; Zaki Mubarrak, Muhammad
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2191

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2023 terkait sengketa Pemilihan Presiden menandai keputusan bersejarah karena merupakan pertama kalinya dalam sejarah Indonesia terdapat dissenting opinion. Dari delapan hakim yang memutus sengketa ini, tiga hakim tidak setuju. Hakim Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat menyoroti peran Presiden Joko Widodo dalam bantuan sosial yang berpotensi mempengaruhi elektabilitas salah satu paslon, pengerahan aparatur negara, dan keterlibatan langsung Presiden. Dissenting opinion berfokus pada peran Presiden dalam Pemilu 2024. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji peran Presiden dalam Pemilu 2024 dari perspektif politik hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU PRES-XXII/2024 serta mengetahui urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan untuk mengatur norma etika menurut teori konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual dengan sumber data sekunder seperti literatur hukum, peraturan, dan putusan pengadilan sebelumnya. Tindakan Presiden Joko Widodo selama Pemilu 2024 telah menimbulkan perdebatan dan kontroversi di masyarakat, menekankan perlunya kerangka hukum yang jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang khusus tentang Lembaga Kepresidenan sangat penting untuk memastikan rule of ethics Presiden dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi.
Thinking Process Analysis (Assimilation, Accommodation, Abstraction) Mathematics Ability of Junior High School Students in terms of Learning Style Susanti, Susanti; Utami, Fathia; Alkiram, Shaheb; Mubarrak, Muhammad Zaki
Al-Khawarizmi Vol 6 No 1 (2022): Al Khawarizmi: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Matematika
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jppm.v6i1.12329

Abstract

The purpose of this research is to know  the thinking processed of student’s  mathematical literacy abilities in terms of auditory, visual and kinesthetic learning styles. This research is an exploratory study with a qualitative approach. This research was conducted in Junior High Schools classified as Excellent in Meulaboh Regency. The subjects in this study were students of class IX MTsN 3 Aceh Barat  who had the high-level ability and were able to solve math literacy problems, besides the subject was also chosen based on learning styles. The results showed that there was no significant difference in students  mathematical literacy thinking processes based on visual learning styles is the process of assimilation and abtarksi thinking. Subjects with auditory learning styles, the thought processes of accommodation and abstraction  for the kinesthetic learning styles, the processes of thinking, assimilation and abstraction.
LEGAL FRAMEWORKS FOR PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP FINANCING IN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT: A Comparative Study of Indonesia and the Philippines Mubarrak, Muhammad Zaki; Amnesti, Sheila Kusuma Wardani
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 16, No 2 (2025): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v16i2.33082

Abstract

Infrastructure development constitutes a fundamental driver of economic growth in developing countries; however, persistent fiscal constraints have compelled ASEAN states such as Indonesia and the Philippines to adopt Public–Private Partnership (PPP) schemes as alternative financing mechanisms. Despite the long-standing implementation of PPP in both jurisdictions, significant disparities in legal frameworks and institutional arrangements raise critical issues concerning regulatory efficiency, bureaucratic coordination, and legal certainty in infrastructure delivery. This study aims to comparatively examine the legal frameworks governing PPP implementation in Indonesia and the Philippines by applying the analytical standards set out in the World Bank’s Public–Private Partnership Legal Framework Reference Guide. Employing normative legal research, this study utilises statutory, conceptual, and comparative approaches to analyse PPP-related legislation, institutional governance structures, contractual arrangements, and dispute resolution mechanisms in both countries. The findings reveal that Indonesia operates under a fragmented and multi-layered regulatory regime involving numerous institutions, offering stronger legal certainty through tiered dispute resolution mechanisms, whereas the Philippines adopts a unified PPP legal code supported by a centralised PPP Center, resulting in greater procedural efficiency and investment facilitation. This article contributes to the optimal implementation of PPP through regulatory simplification and institutional centralisation for countries in the ASEAN region. Pembangunan infrastruktur merupakan prasyarat utama pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, namun keterbatasan fiskal mendorong Indonesia dan Filipina sebagai negara ASEAN untuk mengandalkan skema Public–Private Partnership (PPP) sebagai alternatif pembiayaan yang berkelanjutan. Meskipun kedua negara telah lama menerapkan PPP, perbedaan kerangka hukum dan kelembagaan menimbulkan persoalan efektivitas, efisiensi birokrasi, serta kepastian hukum yang berdampak langsung pada keberhasilan proyek infrastruktur. Penelitian ini bertujuan membandingkan kerangka hukum PPP di Indonesia dan Filipina dengan menggunakan World Bank Public–Private Partnership Legal Framework Reference Guide untuk menilai efektivitas regulasi, struktur kelembagaan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan teknik perundang-undangan dan komparatif, menganalisis peraturan PPP, struktur institusi terkait, serta pengaturan kontraktual dan penyelesaian sengketa di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka regulasi yang kompleks dengan banyak institusi dan mekanisme penyelesaian sengketa berjenjang yang memberikan kepastian hukum lebih kuat, sedangkan Filipina menerapkan satu undang-undang terpadu dan satu lembaga khusus PPP Center yang menciptakan proses lebih efisien dan ramah investasi. Artikel ini berkontribusi pada bentuk optimalisasi implementasi PPP melalui penyerderhanaan regulasi dan sentralisasi kelembagaan untuk negara di kawasan ASEAN.
Rekonstruksi Jaminan Keterbangunan Proyek Rumah Susun sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muhammad Zaki Mubarrak; Ahluddin Saiful Ahmad
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v10i1.12745

Abstract

Penjualan pra-proyek apartemen merupakan praktik dominan dalam pengembangan hunian vertikal di Indonesia yang meskipun sah secara hukum, tetapi masih mengandung risiko struktural berupa kegagalan penyelesaian proyek dan merugikan konsumen. Penelitian ini mengkaji kelemahan perlindungan konsumen dalam skema penjualan pra-proyek yang berguna bagi pengembangan apartemen, serta merumuskan konsep jaminan penyelesaian proyek sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Kajian ini menggunakan metodologi hukum normatif dengan menggunakan pendekatan hukum statutori, konseptual, dan komparatif. Analisis berfokus pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Apartemen, praktik kontraktual yang berlaku, dan wawasan komparatif dari yurisdiksi yang telah menerapkan rekening escrow, jaminan keuangan, dan mekanisme pengawasan publik dalam transaksi perumahan pra-konstruksi. Hasil peneltiian ini menemukan dua poin penting. Pertama, mekanisme jaminan keterbangunan proyek rumah susun dalam sistem hukum Indonesia seharusnya dirancang sebagai kewajiban hukum yang bersifat preventif, imperatif, dan terintegrasi, serta dijadikan prasyarat normatif dalam pemasaran pra-pembangunan. Oleh karena itu, studi ini mengusulkan rekonstruksi kerangka hukum perumahan apartemen di Indonesia dengan melembagakan jaminan penyelesaian proyek berdasarkan kombinasi pengelolaan dana yang terjamin dan pengawasan publik sebagai bagian dari ius constituendum. Kedua, instrumen escrow account dan performance bond cukup efektif dalam mencegah terjadinya gagal bangun proyek rumah susun, namun efektivitas tersebut bersifat parsial apabila diterapkan secara terpisah. Instrumen ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap konsumen dan meningkatkan kepastian hukum.
Co-Authors Ahluddin Saiful Ahmad Alkiram, Shaheb Deah Rama Anuggrah Deby Zulkarnain Rahadian Syah Jihan Romadhona Nusa Joko Susilo Joko Susilo Joko Susilo Matutu, Thalia Christine Marchsyelldi Putri Deanouva Muhammad Ulil Absor Redani Suryanata, Andi Sheila Kusuma Wardani Amnesti Susanti Ulil Absor, Muhammad Utami, Fathia Vynky, Vynky Widi Anis Pambudi