Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.978
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Khawarizmi: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Matematika Unes Law Review Jurnal Esensi Hukum LEGAL BRIEF AMNESTI : Jurnal Hukum Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat Jurnal Adijaya Multidisiplin
Muhammad Zaki Mubarrak
Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Analisa Putusan Hakim Terhadap Kasus Tindak Pidana Perkosaan Anak Kandung (Studi Putusan No. 61/Pid.Sus/2018/PN.Pwr) Jihan Romadhona Nusa; Muhammad Zaki Mubarrak
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v2i2.656

Abstract

Di Indonesia sebagian besar tindak pidana perkosaan terjadi pada wanita, ada yang berpendapat bahwa wanita diperkosa karena penampilannya, seperti misalnya berpakain minim sehingga dapat memancing seseorang untuk melakukan tindak pidana perkosaan terhadapnya. Tindak pidana perkosaan dapat terjadi ada anak-anak dibawah umur juga pada orang lajut usia, begitu pula dengan pelaku perkosaan tidak mengenal batas usia mulai dari usia remaja sampai usia lanjut dan kadang pelaku perkosaan adalah orang terdekat korban, seperti ayah kandung, tetangga, paman, ataupun saudara kandung sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana pemerkosaan anak kandung. Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pemerkosaan anak kandung didasari oleh beberapa aspek dari aspek hukum (unsur–unsur pasal yang didakwakan dan kemampuan bertanggungjawab terdakwa), dari aspek terdakwa hakim juga mempertimbangkan faktor yang melatarbelakangi terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dan adanya hal – hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.
Analisis Permasalahan Tata Ruang Di Indonesia Deah Rama Anuggrah; Muhammad Zaki Mubarrak; Widi Anis Pambudi; Joko Susilo
Jurnal Adijaya Multidisplin Vol 1 No 05 (2023): Jurnal Adijaya Multidisiplin (JAM)
Publisher : PT Naureen Digital Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam menangani polemik tentang tata ruang di Indonesia, pemerintah perlu memerhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena dengan begitu penyelenggaraan pembangunan tata ruang akan lebih tepat sasaran serta mengutamakan hak sosial ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kemudian, pemerintah juga harus memerhatikan prinsip wawasan nusantara dan ketahanan nasional demi mewujudkan kerhamonisan lingkungan. Sementara upaya yang dapat dilakukan pemerintah ialah dengan meningkatkan koordinasi diantara instansi terkait, meningkatkan partisiapsi masyarakat serta meningkatkan sumber daya manusia dan keuangan. Dengan begitu maka dapat menjadi solusi dan meminimalkan problematik serupa dalam pembangunan berkelanjutan dimasa yang akan datang.
Analysis of Indonesia's Constitutional System in Overcoming The Lame Duck Session Period After The General Election (Case Study: Legislation Productivity of Legislative Institution in Indonesia) Muhammad Ulil Absor; Muhammad Zaki Mubarrak
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 2 (2024): June: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i2.981

Abstract

This study discusses specifically about the Lame Duck Session period that occurred in Indonesia, Lame Duck can be said to be a situation where officials who are not re-elected but still sit in office until new officials are sworn in, the phenomenon arises because of a long time lag between polling day to inauguration day. this research aims to find out and analyze specific rules, as well as the political strategy of state law in overcoming and controlling the Lame Duck Session after the general election. The method used in this research is a type of normative legal research with a statutory approach and comparative legal sourced from secondary data, literature data by being analyzed qualitatively. The urgency of legal regulation regarding Lame Duck Session in Indonesia needs to be regulated, especially in the constitution of the 1945 Constitution, this is because there is no clear regulation compared to several other countries that have been contained in the highest constitution. However, in the constitutional system, not only law but politics or power is also an important instrument in the formation and exploration of law, especially in the constitutional law system to overcome a phenomenon such as the Lame Duck Session
Thinking Process Analysis (Assimilation, Accommodation, Abstraction) Mathematics Ability of Junior High School Students in terms of Learning Style Susanti, Susanti; Utami, Fathia; Alkiram, Shaheb; Mubarrak, Muhammad Zaki
Al-Khawarizmi Vol 6, No 1 (2022): Al Khawarizmi: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Matematika
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jppm.v6i1.12329

Abstract

The purpose of this research is to know  the thinking processed of student’s  mathematical literacy abilities in terms of auditory, visual and kinesthetic learning styles. This research is an exploratory study with a qualitative approach. This research was conducted in Junior High Schools classified as Excellent in Meulaboh Regency. The subjects in this study were students of class IX MTsN 3 Aceh Barat  who had the high-level ability and were able to solve math literacy problems, besides the subject was also chosen based on learning styles. The results showed that there was no significant difference in students  mathematical literacy thinking processes based on visual learning styles is the process of assimilation and abtarksi thinking. Subjects with auditory learning styles, the thought processes of accommodation and abstraction  for the kinesthetic learning styles, the processes of thinking, assimilation and abstraction.
Menciptakan Wilayah yang Aman dari Bencana: Titik Temu Fikih Lingkungan dan Undang-Undang Penataan Ruang di Indonesia Zaki Mubarrak, Muhammad; Deby Zulkarnain Rahadian Syah; Susilo, Joko
Jurnal Adijaya Multidisplin Vol 1 No 05 (2023): Jurnal Adijaya Multidisiplin (JAM)
Publisher : PT Naureen Digital Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini akan mengeksplorasi hubungan antara fikih lingkungan dan hukum penataan ruang di Indonesia. Dengan pendekatan relational artikel ini menemukan bahwa fikih lingkungan, meskipun bersifat umum namun dapat diterjemahkan dan dikonfirmasi keberadaan dalam hukum Indonesia. Dalam studi ini, setidaknya terdapat empat aspek yang menghubungkannya, yaitu prinsip, hak, peran pemerintah, dan tata pelaksanaannya (bisnis proses). Keempat aspek ini tidak hanya terikat pada nilai namun juga pada amanat-amanat konstruktif yang diperlukan dalam pengelolaan ruang di Indonesia agar terhindar dari mudarat, kerusakan, dan bencana. Riset pustaka yang dilakukan ini diharapkan turut berkontribusi dalam menganulir dikotomi non-konstruktif antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dengan berorientasi pada tujuan (al-Maqashid) dan berlandaskan pada ajaran agama (asy-syariah), penataan ruang di Indonesia pun, meskipun dibingkai dalam hukum yang sekular, akan mencerminkan nuansa keislaman.
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 dalam Memaknai Peran Presiden di Pemilihan Umum Redani Suryanata, Andi; Zaki Mubarrak, Muhammad
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2191

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2023 terkait sengketa Pemilihan Presiden menandai keputusan bersejarah karena merupakan pertama kalinya dalam sejarah Indonesia terdapat dissenting opinion. Dari delapan hakim yang memutus sengketa ini, tiga hakim tidak setuju. Hakim Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat menyoroti peran Presiden Joko Widodo dalam bantuan sosial yang berpotensi mempengaruhi elektabilitas salah satu paslon, pengerahan aparatur negara, dan keterlibatan langsung Presiden. Dissenting opinion berfokus pada peran Presiden dalam Pemilu 2024. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji peran Presiden dalam Pemilu 2024 dari perspektif politik hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU PRES-XXII/2024 serta mengetahui urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan untuk mengatur norma etika menurut teori konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual dengan sumber data sekunder seperti literatur hukum, peraturan, dan putusan pengadilan sebelumnya. Tindakan Presiden Joko Widodo selama Pemilu 2024 telah menimbulkan perdebatan dan kontroversi di masyarakat, menekankan perlunya kerangka hukum yang jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang khusus tentang Lembaga Kepresidenan sangat penting untuk memastikan rule of ethics Presiden dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi.
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS TERCIPTANYA KARYA HASIL ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI TINJAU DARI SEGI SEJARAH DAN IMPLIKASI TERHADAP HUKUM Susilo, Joko; Mubarrak, Muhammad Zaki
Jurnal Esensi Hukum Vol 6 No 1 (2024): Juni - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jsh.v6i1.355

Abstract

The purpose of this writing is to provide a view that with the rapid development of technology, it certainly makes new dynamics related to Intellectual Property Rights produced by Artificial Intelligence (AI) against the current law, which in fact has not been able to accommodate the development of AI technology. the author's research method is the historical method. That the historical method is a method by examining events that have occurred in the past, starting from the stages of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. Intellectual property should have existed for a long time, namely in ancient China. At that time, Intellectual Property was in the form of patents given to silk craftsmen specifically for the kingdom. For this performance, the kingdom then gave the title to the craftsman, namely the title of the king's vassal. That the development of Intellectual Property is growing with the times, until the emergence of AI. The emergence of AI is not matched by existing regulations, so it is necessary to immediately formulate these regulations by policy makers.
Analysis of Indonesia's Constitutional System in Overcoming The Lame Duck Session Period After The General Election (Case Study: Legislation Productivity of Legislative Institution in Indonesia) Muhammad Ulil Absor; Muhammad Zaki Mubarrak
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 2 (2024): June: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i2.981

Abstract

This study discusses specifically about the Lame Duck Session period that occurred in Indonesia, Lame Duck can be said to be a situation where officials who are not re-elected but still sit in office until new officials are sworn in, the phenomenon arises because of a long time lag between polling day to inauguration day. this research aims to find out and analyze specific rules, as well as the political strategy of state law in overcoming and controlling the Lame Duck Session after the general election. The method used in this research is a type of normative legal research with a statutory approach and comparative legal sourced from secondary data, literature data by being analyzed qualitatively. The urgency of legal regulation regarding Lame Duck Session in Indonesia needs to be regulated, especially in the constitution of the 1945 Constitution, this is because there is no clear regulation compared to several other countries that have been contained in the highest constitution. However, in the constitutional system, not only law but politics or power is also an important instrument in the formation and exploration of law, especially in the constitutional law system to overcome a phenomenon such as the Lame Duck Session
Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Rumah Susun:Ketahanan Nasional Berbasis Pembangunan Bekelanjutan Studi Kota Yogyakarta Mubarrak, Muhammad Zaki; Matutu, Thalia Christine Marchsyelldi Putri Deanouva; Joko Susilo
Jurnal Adijaya Multidisplin Vol 3 No 02 (2025): Jurnal Adijaya Multidisiplin (JAM)
Publisher : PT Naureen Digital Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Atas disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengubah beberapa materi muatan yang bersifat substansial yang terdapat pada Undang-Undang Rumah Susun. Oleh sebab itu menjadi masalah jika tidak segera dilakukan harmonisasi aturan-aturan yang ada dibawahnya. Oleh karenanya pemerintah Kota Yogyakarta berusaha mengakomodir dalam hal ini berkaitan dengan pengaturan rumah susun melalui harmonisasi peraturan daerah tentang rumah susun. Dalam pengabdian ini peneliti melakukannya dengan serangkaian ceramah hukum berkaitan dengan pembentukan peratuan daerah. dari pengabdian ini dihasilkan bahwa pembentukan peraturan daerah yang baru ini akan jauh lebih mengakomodir, baik dari sisi pemerintahan maupun sisi sosial.
Backlog Perumahan di Kota Yogyakarta sebagai Ancaman Ketahanan Nasional Mubarrak, Muhammad Zaki; Pertiwi, Deni Santi; Carnadi, Cesa
Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat Vol. 10 No. 1 (2025)
Publisher : Lembaga Dakwah dan Pembangunan Masyarakat Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (LDPM UCY)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/jnajpm.v10i1.2814

Abstract

The issue of population density that is not matched by adequate housing is a serious problem in Indonesia, and the Yogyakarta region is no exception. This housing backlog cannot be underestimated because of its huge impact on the country and society. Therefore, the government must provide a quick breakthrough to immediately overcome this problem. This research uses empirical normative method. The result of this research is that the population density in Yogyakarta continues to increase every year, while the area in Yogyakarta is limited, so it is not balanced between population and housing, therefore it is necessary to handle such as housing subsidies and the Housing Financing Liquidity Facility (FLPP) scheme.
Co-Authors Alkiram, Shaheb Carnadi, Cesa Deah Rama Anuggrah Deby Zulkarnain Rahadian Syah Jihan Romadhona Nusa Joko Susilo Joko Susilo Joko Susilo Matutu, Thalia Christine Marchsyelldi Putri Deanouva Muhammad Ulil Absor Pertiwi, Deni Santi Redani Suryanata, Andi Susanti Susanti Utami, Fathia Vynky, Vynky Widi Anis Pambudi