Mustafa Lutfi
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Negara Dalam Optimalisasi Zakat Perspektif Konstitusi Ekonomi Mustafa Lutfi
Sakina: Journal of Family Studies Vol 4 No 1 (2020): Family Issue
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v4i1.430

Abstract

Indonesia merupakan negara yang basis masyarakatnya beragama Islam terbesar di dunia dan negara kepulauan dengan jumlah populasi yang sangat luas dan potensi kekayaan alam yang melimpah. Salah satu tujuan negara yang termaktub dalam konstitusi adalah melindungi kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks itu negara wajib mengatur, mengelola demi mewujudkan cita negara hukum kesejahteraan (welfarstate) salah satunya adalah melalui optimalisasi zakat. Zakat memiliki potensi strategis untuk dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Di Indonesia, potensi zakat tampaknya belum dikelola secara profesional dan akuntabel. Melihat realitas penduduk di negeri ini yang mayoritas muslim terbesar rasanya berbanding terbalik ketika hutang negara belum juga dapat tertasi, kesenjangan ekonomi yang sangat tajam, walaupun setiap tahun terkadang banyak pengusaha yang sering mengeluarkan zakatnya nampahkanya juga belum mebuahkan hasil yang maksimal. Lantas adakah yang salah dalam mengelola negeri ini atau moral oknum aparat yang kian jauh dari hati nurani menjadi problem tersendiri. Tulisan sederhana ini mencoba memotret sisi lain melihat peran negara dalam optimalisasi zakat ditinjau dari konstitusi ekonomi.
Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif Saifullah Saifullah; Abdul Azis; Mustafa Lutfi
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (474.247 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v12i1.8579

Abstract

Abstract:Research examines the rationale and transformation of the value of Islamic law in the Constitutional Court jurisprudence decision No. 06/PUU-II/2004; 27/PUU-VII/2009 and 138/PUU-VII/2009 in the perspective of Integrative Legal Theory (THI). Normative legal research is used with a legislative and conceptual approach and sources of primary and secondary legal materials. The results of the study are the rationale for decision No: 06/PUU-II/2004 according to QS 2: 185, 286, 4: 58, 135; 5: 6,8,42; 16: 9; 22: 7. No: 27/PUU-VII/2009 according to QS. 2: 185; 5: 6; 22: 78, and No: 138 / PUU-VII / 2009, according to QS 2: 173; 4: 13,58; 5: 3, 8, 42; 6: 119.Transforming the value of Islamic law No. 06/PUU-II/2004, values of justice, human rights, facilities, and humanism. No. 27/PUU-VII/2009, the value of effectiveness, not burdensome, realizing benefits, and No. 138/PUU-VII/2009 the value of creating law, a legal substance, benefit, realizing benefit and justice. Three judicial decisions of the Constitutional Court reviewed from the THI indicator have implemented a system of norms, behavior, and values.Keywords: integrative law; Constitutional Court; jurisprudence.Abstrak: Riset menelaah landasan pemikiran dan transformasi nilai hukum Islam pada yurisprudensi putusan mahkamah konstitusi No.06/PUU-II/2004; 27/PUU-VII/2009 dan 138/PUU-VII/2009 dalam perspektif Teori Hukum Integratif (THI). Penelitian hukum normatif digunakan dengan pendekatan perundangan dan konseptual serta sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian adalah landasan pemikiran putusan No: 06/PUU-II/2004, sesuai QS. 2 :185, 286 ; 4 : 58, 135  ;  5 : 6,8,42 ; 16 :  9 ; 22 : 7. No: 27/PUU-VII/2009, sesuai QS. 2:185 ;  5: 6 ; 22 :78, dan No: 138/PUU-VII/2009, sesuai QS. 2:173 ; 4 : 13,58; 5 : 3, 8, 42 ; 6 : 119.Transformasi nilai hukum Islam No. 06/PUU-II/2004, nilai keadilan, HAM, kemudahan dan humanisme. No. 27/PUU-VII/2009, nilai efektifitas, tidak memberatkan, merealisasikan manfaat, dan No. 138/PUU-VII/2009 nilai terciptanya hukum, substansi hukum, kemaslahatan, merealisasikan kemanfaatan dan keadilan. Tiga putusan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dikaji dari indikator THI telah mengimplemntasikan sistem norma, perilaku dan nilai.  Kata Kunci: hukum integratif; Mahkamah Konstitusi; yurisprudensi.