Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan INFERENSI Al-Balad: Journal of Constitutional Law Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Saifullah
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Pendekatan kriminologi dan gender terhadap model kurikulum pembinaan narapidana anak kelas I Blitar Saifullah Saifullah; Abdul Bashith; Mufidah Ch
Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol 19, No 1 (2019)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/ijtihad.v19i1.125-145

Abstract

This study is aimed to elaborate the criminology and gender approaches taken to provide curriculum material contents in forming curriculum models for fostering child detainees in the child prison. Using legal and conceptual approaches, this study elaborates the findings as follows: in the criminology perspective, to provide curriculum material contents in forming curriculum models for fostering child detainees in child prison is by using religious approach, completing facilities and infrastructures, optimizing employee roles, applying formal education in prison, giving treatment and health care, supporting for the creation of social recovery, giving  remission of crimes and assimilated opportunities including a leave to visit family or parole and a leave before being released. Whereas, in the gender perspective, it is by not distinguishing between sexes during the treatment to them. In addition, the final result of the curriculum model formation for fostering child detainees in child prison of LPKA (Child-specific Guidance Institution) in Blitar can be referred to as; the treatment system for correctional students in prison. This system consists of input in the form of an initial stage of 0 to 1/3 course with an administrative orientation pattern; the advanced stage consists of 1/3 to ½ course and ½ to 2/3 course; the final stage is 2/3 to any uncertain course stage with the achievement of correctional goal that is social reintegration: live, life, livelihood.
IMPLEMENTASI PRINSIP BAGI HASIL DAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PRODUK-PRODUK PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DI KOTA MALANG Abbas Arfan; Saifullah Saifullah; Fakhruddin Fakhruddin
INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 10, No 1 (2016)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/infsl3.v10i1.213-238

Abstract

The aims of this research is to determine the profit and loss sharing implementits principles on the products of sharia banking finance, the risk managementimplementation on the products of sharia banking finance and the constraints faced by sharia banking in Malang. This research used statute approach to analyze and to verify data from field research, based on fatwa DSN-MUI and regulation of Bank Indonesia. Method of data collections using questionaires, and analized by interactive analysis and descriptive-quantitative method. The result are the implementation of profit and loss sharing principles on the products of sharia finance in the form of mudlarabah and musyarakah are not well implemented as regulated in fatwa of DSNMUI. The implementation of risk management generally implemented as regulated in Bank Indonesia, but the lack of understanding and knowledge in society about its contracts are caused by the unexperienced human resources.
Kajian Kritis Teori Hukum Progresif terhadap Status Anak di Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Saifullah Saifullah
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 2 (2014)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.144 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v8i2.415

Abstract

Kajian kritis Teori Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo telah diterjemahkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 tentang status hukum anak luar nikah sebagai berikut : (a) putusan yang menempatkan hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum ; (b) putusan yang merespon keinginan pencari keadilan dan memberikan nilai kesejahteraan dan kebahagiaan utamanya ibu yang melahirkan dan keluarganya dengan memberikan perlindungan hak-hak keperdataan bagi anak luar nikah ; (c) putusan yang mengakomodir keinginan publik dengan melakukan rule breaking oleh hakim dalam mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada agar hukum juga mengatur dan menjamin hak-hak keperdatan anak di luar perkawinan dari kedua orangtuanya ; (d) putusan yang mengejawantahkan nilai kecerdasan moral dan spiritual dengan kandungan nilai keadilan substantif ; (e) putusan yang mengganti dan menerobos paradigma bekerjanya hukum sesuai peraturan menuju ke paradigma perilaku manusia.
Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif Saifullah Saifullah; Abdul Azis; Mustafa Lutfi
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (474.247 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v12i1.8579

Abstract

Abstract:Research examines the rationale and transformation of the value of Islamic law in the Constitutional Court jurisprudence decision No. 06/PUU-II/2004; 27/PUU-VII/2009 and 138/PUU-VII/2009 in the perspective of Integrative Legal Theory (THI). Normative legal research is used with a legislative and conceptual approach and sources of primary and secondary legal materials. The results of the study are the rationale for decision No: 06/PUU-II/2004 according to QS 2: 185, 286, 4: 58, 135; 5: 6,8,42; 16: 9; 22: 7. No: 27/PUU-VII/2009 according to QS. 2: 185; 5: 6; 22: 78, and No: 138 / PUU-VII / 2009, according to QS 2: 173; 4: 13,58; 5: 3, 8, 42; 6: 119.Transforming the value of Islamic law No. 06/PUU-II/2004, values of justice, human rights, facilities, and humanism. No. 27/PUU-VII/2009, the value of effectiveness, not burdensome, realizing benefits, and No. 138/PUU-VII/2009 the value of creating law, a legal substance, benefit, realizing benefit and justice. Three judicial decisions of the Constitutional Court reviewed from the THI indicator have implemented a system of norms, behavior, and values.Keywords: integrative law; Constitutional Court; jurisprudence.Abstrak: Riset menelaah landasan pemikiran dan transformasi nilai hukum Islam pada yurisprudensi putusan mahkamah konstitusi No.06/PUU-II/2004; 27/PUU-VII/2009 dan 138/PUU-VII/2009 dalam perspektif Teori Hukum Integratif (THI). Penelitian hukum normatif digunakan dengan pendekatan perundangan dan konseptual serta sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian adalah landasan pemikiran putusan No: 06/PUU-II/2004, sesuai QS. 2 :185, 286 ; 4 : 58, 135  ;  5 : 6,8,42 ; 16 :  9 ; 22 : 7. No: 27/PUU-VII/2009, sesuai QS. 2:185 ;  5: 6 ; 22 :78, dan No: 138/PUU-VII/2009, sesuai QS. 2:173 ; 4 : 13,58; 5 : 3, 8, 42 ; 6 : 119.Transformasi nilai hukum Islam No. 06/PUU-II/2004, nilai keadilan, HAM, kemudahan dan humanisme. No. 27/PUU-VII/2009, nilai efektifitas, tidak memberatkan, merealisasikan manfaat, dan No. 138/PUU-VII/2009 nilai terciptanya hukum, substansi hukum, kemaslahatan, merealisasikan kemanfaatan dan keadilan. Tiga putusan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dikaji dari indikator THI telah mengimplemntasikan sistem norma, perilaku dan nilai.  Kata Kunci: hukum integratif; Mahkamah Konstitusi; yurisprudensi.
PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KEGIATAN GALIAN C ILEGAL BERDASARKAN PERDA NO 7 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe) Afifah Widianingsih; Saifullah Saifullah
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 3 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertambangan galian golongan C saat ini memang tengah marak berlangsung di kalangan masyarakat di Kabupaten Sangihe. Khususnya di Kecamatan tabukan Utara banyak dilakukan secara ilegal oleh masyarakat walaupun telah ada peraturannya. hal ini bisa mendatangkan dampak negatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya dan kendala pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap aktivitas tambang galian C ilegal berdasarkan Perda No 7 Tahun 2011 dan ditinjau dari Siyasah Dusturiyah mengenai pengawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sumber data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Upaya DLH Sangihe terhadap tambang Galian C ilegal yaitu pengawasan dan pemantauan lokasi tambang mineral, pembinaan terhadap pelaku tambang ilegal, memfasilitasi administrasi. Sedangkan kendalanya, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan, ketergantungan masyarakat sekitar terhadap galian C sebagai mata pencaharian, kurangnya SDM yang ada di DLH serta kurang koordinasi antar instansi terkait 2. Pengawasan DLH Sangihe belum terlaksanakan secara maksimal jika ditinjau dari fiqh siyasah karena, belum memenuhi indikator siyasah dusturiyah yaitu Tanfidhiyah, Qadha’iyah, dan idariyah sehingga masih ada penambang yang beroperasi tanpa izin. Dan dari siyasah tasyri’iyah, sudah sesuai.
Cryptocurrency Investment as a Marriage Dowry: An Analysis of Contemporary Islamic Family Law Yusril Rahmatullah Sholeh; Saifullah; M. Aunul Hakim; Mutiara Nur Lailawati
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 2 (2025): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/reg8dj02

Abstract

Purpose - This study aims to examine the validity of using cryptocurrency as dowry in marriage based on contemporary Islamic law and positive law in Indonesia. The phenomenon of giving dowry in the form of digital assets such as Bitcoin, Ethereum, and USDT has sparked debate in contemporary Islamic family law. Methods - The research method used is the normative legal method with a conceptual approach. Data sources were obtained from legislation, religious fatwas, fiqh books, and scientific journals. Analysis was conducted using thematic and content analysis. Findings - The findings of this study indicate that cryptocurrency can be used as dowry in marriage, provided that there are clear underlying assets, such as Bitcoin, Ethereum, and USDT, which have economically measurable value. These assets can be accepted as dowry as long as both parties agree and they can be legally transferred. Conversely, if a type of cryptocurrency does not have a clear underlying asset, it is prohibited to use it as dowry in marriage. This demonstrates the adaptation and flexibility of Islamic family law to contemporary phenomena while remaining grounded in Islamic law. Research limitations - Limitations of the study in terms of empirical data. However, this study provides a conceptual contribution to the development of Islamic family law that is responsive to technological dynamics. Originality - This study makes a valuable contribution to the contemporary Islamic legal discourse in formulating legal guidelines regarding the use of digital assets.
Co-Authors Abbas Arfan Abdul Azis Abdul Bashith Afifah Widianingsih M. Aunul Hakim Mufidah Ch Mustafa Lutfi Mutiara Nur Lailawati Yusril Rahmatullah Sholeh