Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sains Sosio Humaniora
Debby Jayanti
Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia
Arts Humanities Education Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Kewenangan Jaksa Melakukan Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana Debby Jayanti; Usman Usman; Elly Sudarti
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19735

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan payung hukum terbaru di lingkup Kejaksaan Republik Indonesia. Berlakunya Undang-Undang Kejaksaan baru memperluas kewenangan jaksa melakukan penyadapan dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewenangan Jaksa melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang penyadapan di masa mendatang dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. Metode penelitian: tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep .Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menginterpretasi, menilai dan membuat mengevaluasi undang-undang. Kesimpulan: Pengaturan kewenangan jaksa melakukan penyadapan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia belum diatur secara jelas, tidak detail, dan tidak terukur yang berakibat timbulnya ketidakpastian hukum, serta pengaturan tentang penyadapan di masa mendatang dalam perspektif pembaharuan hukum pidana harus diatur secara eksplisit dalam sebuah Peraturan Perundang-Undangan.
Co-Authors Elly Sudarti Usman Usman