Ifansyah Putra
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

RADIKALISME DALAM GERAKAN HIJRAH GLOBAL Ifansyah Putra
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 7, No 2 (2022): JULI
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v7i2.7544

Abstract

AbstrakRadikalis, militan, fundamentalis, ekstrimis, fanatis dan beberapa sebutan lainnya yang sering digunakan para sarjanawan untuk menyematkan pada suatu kelompok yang menginginkan suatu perubahan -baik itu eksternal maupun internal. Beberapa istilah tersebut selalu disematkan dengan kelompok keagamaan, khususny Islam sebagai agama. Melalui gerakan hijrah, yang secara bahasa berarti berpindah, digunakan sebagai sebutan untuk menamai sebuah gerakan yang mengajak kaum muslim, khususnya anak muda, untuk "berpindah" menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara meningkatkan ketaatan dalam menjalankan syariat agama. Penulis mencoba mengupas fenomena yang ada dengan menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisisnya yakni politik identitas dan gerakan sosial. Dengan teori tersebut penulis mencoba untuk membongkar bagaimana gerakan radikalisme dalam skala global dapat bernegoisasi dengan budaya masyarakat dunia khususnya Indonesia dalam memahami istilah hijrah, hingga pada kesimpulannya bahwa dalam memandang hijrah sebagai gerakan sosial baru yang lebih condong menggunakan asas kultural dan sentimental emosional dalam perekrutannya. Tidak menutup kemungkinan bahwa pada moment pemilihan presiden nanti kelompok hijrah ini yang akan digunakan dalam menunjang suara salah satu calon presiden, yang saat ini secara tidak langsung telah tampak pada beberapa aksi yang telah diorganisir sedemikian rupa dalam prespektif masing-masing. Hingga pada akhirnya hijrah akan bernegoisasi dengan radikalisme dalam meruntuhkan sistem yang selama ini telah berjalan dalam suatu wilayah, baik secara struktural maupun kultural.Kata Kunci: Radikalisme, Gerakan Hijrah.
PUBLIC SERVICE DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA BENGKULU PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH Kiki Vita Apriani; Ifansyah Putra
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 7, No 2 (2022): JULI
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v7i2.7546

Abstract

AbstrakFaktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik ialah minimnya fasilitas untuk melakukan pendaftaran online, sering terkendala pada jaringan dan listrik. Dalam perspektif siyasah idariyah, pencatatan penduduk adalah sesuatu yang dapat menciptakan kemaslahatan umat dan akan mencerminan tujuan dari siyasah idariyah. upaya yang dapat dilakukan yaitu melakukan dukling (dukcapil keliling), penyebaran aparatur, memisahan ruangan dan lain-lain.Kata kunci : pencatatan penduduk, KK, KTP-El, Dukcapil, Siyasah Idariyah.
Siyasah Syar'iyyah and Local Fiqh Construction: A Study of Islamic Legal Practice in Indonesia Danil Sutiawan; Roby Saputra; Ifansyah Putra
Tanfizi : Journal of Islamic Constitutional and Political Law Vol. 1 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to describe and analyze the process of adapting Islamic law, particularly fiqh, to local customs and cultures in Indonesia, as well as to identify the factors that influence its success or hindrance. The research method used is qualitative, employing a literature review and case study approach in several regions such as Aceh, Minangkabau, and Java. Data were collected through literature studies, document analysis, and interviews with Islamic scholars and traditional leaders. The results show that the adaptation of Islamic law in Indonesia occurs through the mechanism of ijtihad, emphasizing the principles of maslahah (public interest) and urf (custom) as its main foundation. The integration of fiqh and local customs enhances public acceptance of Islamic law, maintains social harmony, and establishes Islamic law as a contextual living law. However, differences of opinion among scholars and the challenges of modernization remain obstacles that must be wisely managed.